Bukittinggi, khazminang.id- Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, menyampaikan jawaban resmi atas pandangan umum enam fraksi DPRD terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Jawaban tersebut dibacakan dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Bukittinggi, Kamis (12/11/2026).
Ketua DPRD Kota Bukittinggi, Syaiful Efendi, menjelaskan bahwa paripurna ini merupakan bagian dari Pembicaraan Tingkat I. Selanjutnya, draf Ranperda akan dibahas lebih mendalam melalui rapat kerja antara DPRD dan Pemko Bukittinggi.
Alasan Efisiensi Memilih Tipe C
Menjawab pertanyaan fraksi soal pemilihan BPBD Tipe C meski hasil pemetaan meraih skor 480 (kategori Tipe A), Ramlan menegaskan keputusan itu diambil demi efisiensi anggaran mengingat porsi belanja pegawai Pemko saat ini mencapai 43 persen.
“Kebutuhan tunjangan jabatan dan TPP struktural BPBD Tipe C sekitar Rp594,16 juta, Tipe B Rp799,47 juta, dan Tipe A Rp911,19 juta. Penghematan anggaran tersebut dapat dialihkan untuk kegiatan mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan, dan tanggap darurat,” jelas Ramlan.
Ia memastikan bahwa kewenangan, tugas, dan fungsi BPBD Tipe A, B, maupun C tetap sama dalam hal pelayanan dan koordinasi lintas perangkat daerah.
Kesiapan SDM, Sarpras, dan Anggaran Rp6,13 Miliar
Untuk menopang kinerja operasional, Pemko Bukittinggi tengah menyusun Kajian Risiko Bencana (KRB) 2026–2030 serta membentuk Kelurahan Tangguh Bencana bersama niniak mamak, bundo kanduang, tokoh masyarakat, dan relawan.
Adapun rincian kesiapan sumber daya dan anggaran kebencanaan yang dipaparkan Wali Kota meliputi:
- Kebutuhan Personel: Terdiri dari 5 jabatan struktural, 9 orang jabatan pelaksana, dan 80 orang jabatan fungsional yang diperkuat dengan pelatihan evakuasi dan pertolongan pertama.
- Piket 24 Jam & Sarpras: Disiagakan 3 regu piket (masing-masing 6 personel) yang didukung unit Toyota Hilux, Ford Ranger, Isuzu Traga, dua perahu karet, tenda pengungsian, hingga alat komunikasi.
- Alokasi Anggaran: Anggaran BPBD tahun 2026 tercatat sebesar Rp6,13 miliar (Rp6.130.356.269), naik dibandingkan tahun 2025 yang sebesar Rp4,60 miliar. Selain itu, tersedia dana siap pakai melalui pos Belanja Tidak Terduga (BTT).
Tren Kejadian Bencana di Bukittinggi
Ramlan juga memaparkan data kebencanaan daerah sebagai dasar penguatan mitigasi prabencana hingga pascabencana:
- Tahun 2025 (69 kejadian): 49 cuaca ekstrem (pohon tumbang), 12 banjir, 6 tanah longsor, 1 pergerakan tanah, dan 1 pencarian orang hilang.
- Tahun 2026 (41 kejadian): 30 cuaca ekstrem (pohon tumbang), 10 banjir, dan 1 tanah longsor.
“Pembentukan BPBD bukan sekadar penataan struktur organisasi, tetapi penguatan seluruh tahapan penanggulangan bencana demi memberikan perlindungan dan keselamatan maksimal bagi masyarakat,” pungkas Ramlan. (Iwin SB)
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News Khazminang.id. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
