Bukittinggi, khazminang.id- Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), yakni tentang APBD Tahun Anggaran 2027, Penanggulangan Bencana, serta Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) Jam Gadang.
Jawaban tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kota Bukittinggi yang berlangsung di Gedung DPRD Kota Bukittinggi, Rabu (14/10/2026). Salah satu poin penting yang menjadi perhatian dalam pembahasan adalah kondisi Rancangan APBD 2027 yang masih mengalami kekurangan pembiayaan sebesar Rp309,85 miliar.
Ketua DPRD Kota Bukittinggi, Syaiful Efendi, menjelaskan bahwa pandangan umum fraksi-fraksi terhadap ketiga Ranperda tersebut telah disampaikan dalam rapat paripurna sehari sebelumnya, Selasa (13/10/2026).
Menurutnya, agenda jawaban Wali Kota merupakan bagian dari Pembicaraan Tingkat I. Selanjutnya, ketiga Ranperda tersebut akan dibahas lebih mendalam melalui rapat kerja antara DPRD dan Pemerintah Kota Bukittinggi.
Dalam jawabannya, Wali Kota Ramlan Nurmatias mengungkapkan, Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 masih menyisakan kekurangan pembiayaan sebesar Rp309,85 miliar setelah memperhitungkan pembiayaan neto sebesar Rp28 miliar dari sisa defisit Rp337,85 miliar.
Untuk mengatasi kondisi tersebut, pemerintah daerah akan melakukan pencermatan terhadap target pendapatan, kepastian sumber pembiayaan, serta penyesuaian belanja berdasarkan kewajiban, urgensi, manfaat dan kesiapan pelaksanaan kegiatan.
“Kekurangan ini akan diselesaikan sebelum persetujuan bersama melalui pencermatan target pendapatan, kepastian pembiayaan, serta penyesuaian belanja berdasarkan kewajiban, urgensi, manfaat dan kesiapan pelaksanaan. Pilihan penyesuaian beserta dampaknya akan dibahas bersama DPRD,” jelas Ramlan.
Ia menegaskan, kegiatan yang belum mendesak dapat dilaksanakan secara bertahap atau ditunda, dengan tetap mengutamakan pelayanan dasar dan perlindungan kelompok rentan.
Selain itu, pemerintah daerah akan melakukan pemantauan secara berkala terhadap penerimaan dan kas daerah guna mengantisipasi kemungkinan pendapatan yang tidak mencapai target. Jadwal serta komitmen belanja juga akan disesuaikan agar kewajiban daerah tetap berada dalam kemampuan keuangan daerah.
Terkait target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp185,49 miliar, Wali Kota menyampaikan bahwa pencapaiannya akan didorong melalui pemutakhiran data, perluasan pembayaran nontunai, pengawasan berbasis risiko, penagihan secara adil, serta optimalisasi pemanfaatan aset produktif.
Sementara itu, alokasi anggaran pelayanan dasar sebesar Rp207,06 miliar, pertumbuhan ekonomi Rp67,10 miliar, serta tata kelola dan pelayanan publik lainnya Rp91,96 miliar akan diperjelas berdasarkan program, perangkat daerah dan penerima manfaat.
Untuk Standar Pelayanan Minimal (SPM), anggaran sebesar Rp65,34 miliar telah termasuk dalam alokasi pelayanan dasar sebesar Rp207,06 miliar.
“Capaian tersebut akan dilaporkan secara berkala kepada DPRD melalui evaluasi anggaran dan pelaporan kinerja, mencakup target dan realisasi layanan, penggunaan anggaran, serta tindak lanjutnya,” ungkapnya.
Penguatan Mitigasi dan Penanggulangan Bencana
Menanggapi pandangan fraksi-fraksi terkait Ranperda Penanggulangan Bencana, Ramlan menyampaikan bahwa upaya penanggulangan bencana membutuhkan koordinasi terpadu, kesiapan personel dan sarana prasarana, penguatan mitigasi, serta perlindungan masyarakat, khususnya kelompok rentan.
Berbagai masukan DPRD akan menjadi bahan penyempurnaan Ranperda, termasuk menyangkut pemetaan risiko bencana, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, pendanaan hingga pemulihan pascabencana.
Menurutnya, peta risiko bencana yang ada saat ini sedang disesuaikan melalui penyusunan Kajian Risiko Bencana untuk periode lima tahunan.
Pemerintah daerah juga menyiapkan sistem peringatan dini, jalur evakuasi, lokasi pengungsian, logistik dan layanan kesehatan sebagai bagian dari kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana.
“Penanggulangan bencana dilaksanakan dalam satu komando dengan melibatkan BPBD, perangkat daerah, TNI/Polri, BNPB, pemerintah provinsi, relawan, dunia usaha dan masyarakat. Pembiayaan bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah, dengan penggunaan dana darurat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku,” jelasnya.
BPRS Jam Gadang Didorong Perluas Pembiayaan UMKM
Sementara itu, terkait Ranperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Syariah Jam Gadang, Wali Kota menjelaskan bahwa regulasi tersebut merupakan upaya penyesuaian terhadap ketentuan nasional dan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Penyesuaian ini sekaligus bertujuan memperkuat kelembagaan, permodalan, tata kelola dan pengembangan usaha PT BPRS Jam Gadang.
Pemerintah Kota Bukittinggi berharap penguatan tersebut dapat menjaga keberlanjutan usaha perusahaan, meningkatkan kualitas pelayanan keuangan, serta memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM dan masyarakat.
Ramlan menyebutkan, berdasarkan hasil audit eksternal tahun buku 2025, kondisi PT BPRS Jam Gadang dinyatakan sehat.
Pemerintah kota, lanjutnya, terus mendorong pengelolaan perusahaan secara profesional, transparan dan akuntabel, dengan tetap berpegang pada prinsip syariah serta mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan.
Pembiayaan ultra mikro juga diarahkan agar semakin menjangkau pedagang pasar, pelaku UMKM, pengusaha muda dan pelaku ekonomi kreatif, termasuk masyarakat yang selama ini belum terjangkau layanan perbankan.
Selain itu, pengawasan dan evaluasi kinerja perusahaan akan dilakukan secara berkala untuk menjaga kualitas aset, efisiensi operasional, likuiditas serta memperkuat permodalan.
Dengan pengelolaan yang profesional dan berkelanjutan, BPRS Jam Gadang diharapkan tidak hanya mampu meningkatkan kinerja usaha, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bukittinggi. (Iwin SB)
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News Khazminang.id. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
