Batusangkar, khazminang.id- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama pemerintah kabupaten dan kota mengambil langkah taktis untuk mempercepat laju pembangunan di ranah Minang. Melalui perwakilan urusan ekonomi dan pembangunan, dibentuklah Forum Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) se-Sumatera Barat yang bertugas sebagai wadah pemecah kebuntuan dari berbagai hambatan proyek di daerah.
Deklarasi wadah koordinasi baru ini dilaksanakan di sela-sela Rapat Evaluasi Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Triwulan III Kabupaten/Kota se-Sumbar. Pertemuan intensif dua hari tersebut digelar di Gedung Indojolito, Batusangkar, Kabupaten Tanah Datar, pada 26–27 Oktober 2026.
Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Arry Yuswandi, mengapresiasi tinggi inisiasi ini. Menurutnya, harmoni komunikasi antardaerah adalah kunci utama menyelaraskan megaproyek yang melibatkan wilayah multisektoral.
“Apabila komunikasi dan koordinasi sudah terjalin dengan baik, insyaallah ke depan pembangunan di Sumatera Barat akan menjadi lebih selaras,” kata Arry di Batusangkar.
Nakhoda Baru dan Agenda Triwulanan
Berdasarkan mufakat bersama, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Sumbar, Yozarwardi, didapuk menjadi Ketua Forum. Ia akan didampingi oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman yang dipercaya mengemban amanah sebagai Sekretaris.
Guna menjaga konsistensi kinerja, forum ini menjadwalkan agenda pertemuan rutin setiap tiga bulan sekali. Forum triwulanan ini didesain untuk:
- Mengevaluasi berkala perkembangan fisik proyek lapangan.
- Mengidentifikasi dini potensi persoalan administratif maupun teknis.
- Mengawal penyelesaian program yang membutuhkan kebijakan lintas wilayah.
Kawal Dana Transfer Pusat dan Mitigasi Pascabencana
Agenda mendesak yang langsung ditarik ke meja pembahasan forum adalah optimalisasi Dana Transfer ke Daerah (TKD) Tambahan Tahun Anggaran 2026. Dana taktis ini menjadi sangat krusial karena mencakup instrumen anggaran vital untuk percepatan pembangunan fasilitas publik serta penanganan dampak bencana alam yang melanda beberapa titik di Sumatera Barat.
“Tidak hanya fokus membahas pelaksanaan program. Melalui forum ini, kita juga sekaligus melakukan identifikasi hambatan yang berpotensi mengganggu pencapaian target,” papar Arry.
Bukan Sekadar Seremonial
Selain pembentukan pengurus, rapat evaluasi makro tersebut membedah potret serapan anggaran di Sumbar hingga Triwulan III, mulai dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Dekon/TP), hingga Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKK). Diskusi ini dipandu langsung oleh narasumber otoritatif, yakni Kabid Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil DJPb Kemenkeu Bayu Setiawan Yuniarto dan Sekretaris BPKAD Sumbar Etris.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumbar, Ria Wijayanty, menegaskan ekspektasi besarnya agar forum ini melahirkan dampak eksekusi nyata, bukan sekadar ruang diskusi di atas kertas.
Melalui pemantauan ketat yang berkelanjutan, kolaborasi erat ini diharapkan mampu memastikan setiap rupiah alokasi anggaran pusat maupun daerah terwujud dalam bentuk infrastruktur berkualitas yang manfaatnya langsung dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Sumatera Barat, pungkas Ria Wijayanty. (Iwin SB)
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News Khazminang.id. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
