Padang, Khazminang.id — Memasuki usia ke-81 tahun, Sumatera Barat (Sumbar) menghadapi tantangan pembangunan yang tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga ancaman bencana yang terus membayangi.
Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah mengatakan, pembangunan ekonomi harus berjalan beriringan dengan upaya memperkuat ketangguhan daerah menghadapi bencana. Pertumbuhan ekonomi, menurutnya, tidak boleh berhenti pada pencapaian angka, tetapi harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Kita terus berupaya membangun perekonomian Sumbar yang kuat, sehingga masyarakat dapat merasakan dampaknya dari pertumbuhan ekonomi tersebut,” ujar Mahyeldi di Padang, Kamis (1/10/2026).
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan ekonomi Sumbar pada triwulan II 2026 tumbuh 4,54 persen secara tahunan. Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi pada semester I 2026 mencapai 4,77 persen. Angka pertumbuhan triwulan II tersebut lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang berada pada level 3,70 persen.
Dari sisi kesejahteraan, jumlah penduduk miskin Sumbar pada Maret 2026 tercatat 311,14 ribu orang atau 5,27 persen. Angka tersebut menurun dibandingkan September 2025.
Penurunan juga terjadi pada Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Pada Februari 2026, TPT Sumbar berada di angka 5,51 persen. Sementara jumlah penduduk yang bekerja mencapai 3,06 juta orang, meningkat sekitar 85,75 ribu orang dibandingkan Februari 2025.
Indikator pembangunan manusia turut menunjukkan perkembangan. IPM Sumbar pada 2025 mencapai 77,27, naik dari 76,43 pada tahun sebelumnya. Peningkatan itu mencerminkan perkembangan pada aspek kesehatan, pendidikan dan standar hidup masyarakat.
Pertumbuhan Ekonomi Harus Tahan Bencana
Di tengah sejumlah indikator positif tersebut, Mahyeldi mengingatkan bahwa pembangunan Sumbar tidak bisa dilepaskan dari karakteristik geografis daerah yang memiliki risiko bencana cukup tinggi.
Bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah Sumbar pada penghujung 2025, menurutnya, menjadi pelajaran penting bahwa pembangunan dan mitigasi bencana harus dirancang secara bersamaan.
“Sumbar harus terus menjadi daerah yang responsif dalam menghadapi bencana. Karena itu, koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota, pemerintah pusat, serta seluruh lembaga terkait terus kita perkuat,” katanya.
Penguatan tersebut dilakukan melalui berbagai langkah, mulai dari penyempurnaan sistem penanggulangan bencana, penyusunan standar operasional prosedur pada sejumlah klaster kebencanaan, penguatan koordinasi lintas sektor, hingga pemanfaatan teknologi dalam pemantauan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Bagi Mahyeldi, ketangguhan daerah tidak cukup hanya diukur dari kemampuan pemerintah menangani keadaan darurat ketika bencana terjadi. Yang tidak kalah penting adalah memastikan masyarakat dapat segera kembali beraktivitas, roda perekonomian pulih, serta risiko bencana di masa mendatang dapat ditekan.
“Ketangguhan itu bukan hanya bagaimana kita merespons ketika bencana terjadi, tetapi bagaimana masyarakat bisa segera bangkit dan kembali menjalankan aktivitas ekonominya,” ujarnya.
Tata Kelola dan Ekonomi Syariah
Selain pertumbuhan ekonomi dan penanggulangan bencana, Pemprov Sumbar juga menempatkan tata kelola pemerintahan sebagai bagian penting dalam pembangunan daerah.
Pada 2026, Sumbar kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025. Capaian tersebut menjadi WTP ke-14 secara berturut-turut.
Pemprov Sumbar juga terus mendorong pengembangan ekonomi syariah. Dalam Anugerah Adinata Syariah 2026, Sumbar meraih sejumlah capaian nasional, antara lain peringkat kedua kategori Rencana Aksi Daerah, peringkat kelima kategori Sekolah Pelopor Ekonomi Syariah, dan peringkat keempat kategori Inklusi Keuangan Syariah di Lingkungan Pemerintah Provinsi.
Ke depan, Mahyeldi mengatakan pembangunan Sumbar perlu semakin diarahkan pada sektor-sektor yang mampu membuka lapangan kerja sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sektor tersebut antara lain pertanian, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), pariwisata, industri pengolahan, ekonomi kreatif dan perdagangan.
“Memaknai nilai perjuangan masa lalu harus kita terjemahkan dalam peningkatan kualitas pendidikan, penguatan ekonomi, perlindungan lingkungan, serta percepatan transformasi digital,” katanya.
Memasuki usia 81 tahun, Mahyeldi menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pembangunan Sumatera Barat, termasuk pemerintah pusat, tokoh masyarakat, para pejuang, generasi muda, serta masyarakat Minang di ranah maupun rantau.
Ia berharap peringatan Hari Jadi Sumbar tidak berhenti sebagai seremoni tahunan, tetapi menjadi ruang untuk melihat kembali capaian pembangunan sekaligus mengevaluasi berbagai pekerjaan rumah yang masih harus diselesaikan.
“Usia 81 tahun harus menjadi momentum untuk terus bergerak maju. Kita ingin ekonomi masyarakat semakin kuat, kualitas sumber daya manusia meningkat, pelayanan publik semakin baik, dan Sumbar semakin tangguh menghadapi berbagai tantangan,” pungkasnya. (adpsb)
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News Khazminang.id. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
