Padang, Khazminang.id– Desain Pemilu Serentak 2024 yang menggabungkan pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, serta DPRD Kabupaten/ Kota dalam satu momentum, dinilai memberikan beban teknis dan administratif yang tinggi bagi penyelenggara.
“Dengan adanya perubahan desain Pemilu Indonesia pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024, diharapkan akan memberikan ruang persiapan yang lebih matang bagi penyelenggara, agar kualitas pelaksanaan Pemilu tetap terjaga,” ujar Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Politik Dalam Negeri Kesbangpol Kota Padang, Dhanny Syahputra, SH.
Hal itu dikatakan Dhanny di hadapan para peserta pendidikan politik yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Padang, Rabu (23/9), dalam rangkaian kegiatan Sekolah Kader Perubahan (SKP) DPC PKB Kota Padang.
Dalam pemaparannya membahas materi berjudul “Demokrasi Indonesia ke Depan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024: Pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah, Tantangan dan Arah Baru Demokrasi Elektoral Indonesia, Dhanny mengajak masyarakat untuk bisa memahami arah baru demokrasi elektoral Indonesia.
“Termasuk wacana pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah sebagai konsekuensi dari putusan MK,” ujarnya.
Dhanny mengatakan, pemisahan pemilu ini merupakan bagian dari perubahan desain demokrasi elektoral Indonesia. Masyarakat jelasnya, perlu memahami perubahan tersebut, termasuk tantangan dan arah baru yang akan muncul.
“Tapi prinsipnya tetap kedaulatan rakyat dan pemilihan langsung tetap menjadi fondasi demokrasi Indonesia,” ujarnya.
Selain itu, Dhanny menekankan pentingnya masyarakat memahami perkembangan politik secara kritis. Pendidikan politik, menurutnya, tidak semata-mata berkaitan dengan momentum pemilu, tetapi juga bagaimana warga negara memahami posisi, hak dan kewajibannya dalam kehidupan demokrasi.
Sekolah Kader Perubahan
Usai pemaparan, sesi kegiatan membahas pendidikan dan pengkaderan yang memuat sejumlah materi terkait penguatan kapasitas kader dan pemahaman politik, bertemakan Sekolah Kader Perubahan bagi 200 peserta dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Mengupas, “Mengapa Harus Berpolitik” dan “Mengapa Harus Berpolitik Melalui PKB”, “Gus Muhaimin; Role Model Kader PKB” serta “Profiling Anggota Legislatif PKB”. Dan materi “Menjadi Relawan Aleg PKB Yang Efektif”.
Rangkaian pembelajaran diawali dengan orientasi kelas dan kontrak belajar. Setelah seluruh materi disampaikan, peserta mengikuti RTL, penugasan, dan pengisian lembar post-test sebelum memasuki tahapan pembaiatan peserta dan penutupan serta pembagian sertifikat.
Sementara itu, Ketua DPC PKB Kota Padang, Yusri Latif, menilai sosialisasi yang diinisiasi Kesbangpol Kota Padang memberikan penguatan terhadap pemahaman politik para kader partainya, mulai dari tingkat ranting hingga kecamatan.
“Pendidikan politik dapat menjadi bagian dari proses penguatan kapasitas kader agar mereka memahami dinamika politik sekaligus memiliki wawasan kebangsaan yang memadai,” ujarnya.
Ia menyebut PKB memiliki tiga jenjang pengkaderan, yakni sekolah pengkaderan tingkat pertama, tingkat menengah, dan tingkat tertinggi melalui Sekolah Kader Penggerak Bangsa.
“Semoga peserta kali ini dapat mengikuti tingkatan pengkaderan yang diadakan setiap tahun, sehingga proses pembinaan kader berjalan berkelanjutan dan pemahaman politik mereka semakin kuat,” ujarnya. Ryan Syair
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News Khazminang.id. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
