AGAM, KHAZMINANG.ID — Kemacetan di kawasan Pasar Padang Lua, Kabupaten Agam, bukan persoalan baru. Puluhan tahun jalur strategis Padang–Bukittinggi itu menjadi titik kepadatan, terutama saat Lebaran, libur panjang dan musim wisata.
Harapan mengurai kemacetan melalui pembangunan Flyover Padang Lua kini menghadapi persoalan pembebasan lahan. Sementara rencana pembangunan jalan tol yang diharapkan menjadi jalur alternatif juga mendapat penolakan dari sebagian masyarakat.
Kondisi tersebut mendapat perhatian tokoh perantau Banuhampu, Mel Sofyan. Menurutnya, persoalan ini sudah harus dilihat lebih luas, bukan hanya sebagai masalah lalu lintas, tetapi menyangkut masa depan ekonomi Agam dan kawasan sekitarnya.
“Kemacetan di Padang Lua sudah berlangsung puluhan tahun. Ketika flyover menghadapi kendala dan jalan tol juga mendapat penolakan, kita harus mulai melihat dampaknya terhadap ekonomi dan masa depan daerah,” kata Mel Sofyan.
Adat Dihormati, Masa Depan Dipikirkan
Mel Sofyan mengaku mengikuti berbagai pandangan niniak mamak, tokoh adat dan masyarakat mengenai rencana pembangunan infrastruktur di kawasan tersebut.
Menurutnya, pertimbangan adat, sejarah, lingkungan dan karakter wilayah tentu harus dihormati. Namun semua itu perlu berjalan beriringan dengan kebutuhan masyarakat menghadapi masa depan.
“Adat dan sejarah adalah identitas yang harus kita jaga. Tetapi kita juga harus memikirkan anak cucu. Mereka akan hidup dengan kebutuhan dan tantangan yang berbeda dari kita sekarang,” ujarnya.
Ia menegaskan, adat dan pembangunan seharusnya tidak ditempatkan dalam posisi saling berhadapan. Nilai adat tetap dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan, sementara pembangunan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, menurut Mel Sofyan, yang harus dihitung bukan hanya dampak ketika pembangunan dilakukan, tetapi juga konsekuensi apabila pembangunan terus tertunda.
Potensi Wisata Besar, Akses Masih Menjadi Masalah
Lebih lanjut Mel Sofyan menuturkan, persoalan konektivitas dinilai semakin penting karena Agam dan Bukittinggi mempunyai potensi pariwisata yang besar. Ngarai Sianok, Puncak Lawang, Danau Maninjau, Sajuta Janjang serta berbagai destinasi lainnya menjadi magnet wisata kawasan. Bukittinggi sendiri merupakan salah satu tujuan utama wisatawan di Sumatera Barat.
Namun potensi tersebut sulit memberikan dampak ekonomi maksimal apabila akses menuju kawasan terus terganggu kemacetan.
“Pariwisata bukan hanya soal objeknya bagus. Orang juga mempertimbangkan akses, kenyamanan dan waktu perjalanan. Kalau perjalanan selalu macet, tentu berpengaruh terhadap minat wisatawan,” kata Mel Sofyan.
Dampaknya, menurut dia, tidak berhenti pada sektor wisata. UMKM, rumah makan, penginapan, perdagangan, transportasi hingga usaha masyarakat di sepanjang jalur tersebut juga ikut merasakan akibat buruknya konektivitas.
Padang–Bukittinggi–Lubuk Basung Butuh Konektivitas Lebih Baik
Mel Sofyan melihat jalur Padang–Bukittinggi–Lubuk Basung sebagai salah satu urat nadi pergerakan ekonomi Sumatera Barat.
Konektivitas yang lancar akan mempermudah distribusi barang, perdagangan, investasi, mobilitas masyarakat maupun pergerakan wisatawan.
Sebaliknya, ketika jalur utama tersendat, biaya ekonomi ikut meningkat.
“Jalan bukan sekadar tempat kendaraan lewat. Infrastruktur jalan merupakan urat nadi ekonomi. Ketika konektivitas terganggu, aktivitas masyarakat dan ekonomi juga ikut terganggu,” katanya.
Kondisi itu sangat terasa ketika Lebaran dan libur panjang. Perantau yang pulang kampung maupun wisatawan harus menghadapi waktu perjalanan yang jauh lebih lama akibat kepadatan di sejumlah titik, terutama Padang Lua.
Jangan Wariskan Kemacetan kepada Generasi Berikutnya
Mel Sofyan menilai pemerintah, niniak mamak, tokoh adat, pemilik lahan dan masyarakat perlu kembali duduk bersama mencari jalan keluar.
Pembangunan, katanya, memang memiliki konsekuensi sosial, ekonomi maupun lingkungan. Karena itu pembebasan lahan dan pilihan trase harus dilakukan melalui dialog serta kajian yang matang. Namun, membiarkan persoalan tanpa penyelesaian juga mempunyai harga yang harus dibayar.
“Kita perlu menghitung bukan hanya apa yang berubah ketika pembangunan dilakukan, tetapi juga berapa banyak peluang ekonomi yang hilang kalau pembangunan terus tertunda,” ujarnya.
Mel Sofyan menegaskan pandangannya tersebut bukan untuk menyalahkan pemerintah maupun masyarakat yang memiliki keberatan terhadap pembangunan.
Baginya, persoalan utama adalah bagaimana menemukan titik temu sehingga adat dan kepentingan masyarakat tetap terlindungi, sementara kebutuhan infrastruktur untuk masa depan juga tidak diabaikan.
“Saya tidak mencari siapa yang salah. Ini persoalan bersama. Jangan sampai anak cucu kita kelak masih menghadapi persoalan yang sama seperti yang kita rasakan selama puluhan tahun,” katanya.
Menurut Mel Sofyan, generasi hari ini bukan hanya menerima warisan adat dan sejarah dari leluhur, tetapi juga mempunyai kewajiban meninggalkan keadaan yang lebih baik bagi generasi berikutnya.
“Adat kita hormati, sejarah kita jaga. Tetapi masa depan anak cucu juga harus kita siapkan,” pungkasnya. (sa)
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News Khazminang.id. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
