Bukittinggi, khazminang.id- Dedi Fatria, SH, MH Datuak Mangkuto Sutan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bukittinggi Daerah Pemilihan (Dapil) Kecamatan Mandiangin Koto Selayan (MKS), Kamis (6/8/2026) di Rumah Makan Saiyo Garegeh melaksanakan reses perorangan masa sidang III tahun 2025-2026 yang dihadiri SKPD terkait, Lurah, RW, RT, LPM, Ninik Mamak, Bundo Kanduang, Alim Ulama, Tokoh masyarakat, dan ratusan warga masyarakat Kecamatan Mandiangin Koto Selayan. Kegiatan reses ini dibuka Wali Kota Bukittinggi, H.M.Ramlan Nurmatias, SH., diwakilkan Camat MKS Fachrul Razi, S.Sos., M.Si.
Dikarenakan warga masyarakat peserta reses membludak di ruang dalam ruangan Rumah Makan Saiyo Garegeh, sehingga warga masyarakat yang tidak mendapat tempat di dalam ruangan, menempati kursi yang telah dipersiapkan di depan rumah makan.
Dalam kegiatan reses ini, berbagai aspirasi yang disampaikan warga masyarakat peserta reses, diantaranya yang mengapung tentang DTSEN, keselamatan peserta didik di jalan raya, pajak membat sumur bor. Semua aspirasi warga masyarakat tersebut dijelaskan masing-masing SKPD.
Dedi Fatria politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Bukittinggi, menjelaskan kepada wartawan, kegiatan reses merupakan masa kegiatan di luar gedung parlemen di mana anggota DPR atau DPRD pulang ke daerah pemilihan masing-masing. Tujuannya untuk menyerap, mendengar, dan mencatat aspirasi serta keluhan warga secara langsung.
Walaupun kondisi keuangan daerah saat ini terbatas, sebagai Anggota DPRD Kota Bukittinggi berupaya tetap melaksanakan kewajiban untuk menjemput aspirasi warga masyarakat untuk diperjuangkan di kelembagaan legislatif.
“Alhamdulillah tadi cukup maksimal dengan waktu yang tersedia beberapa SKPD mencoba mengakomodir sejumlah kepentingan dan masukan dari masyarakat sehingga dapat direalisasikan segera. Kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang selalu hadir dalam kegiatan yang dilaksanakan seperti halnya reses ini,” ucapnya.
Lebih lanjut disampaikannya, perubahan acuan data dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ke Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) menyebabkan sejumlah warga tidak lagi menerima bantuan sosial. Hal itu karena penyesuaian sistem desil kesejahteraan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), pemadanan data kependudukan yang belum sinkron, serta proses verifikasi lapangan yang masih dalam tahap pemutakhiran.
Dijelaskannya bantuan sosial yang mendukung program pendidikan seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), “Kita merasa iba ketika sebelumnya anak-anak yang kuliah mendapatkan bantuan KIP, namun perubahan acuan penerimaan bantuan sosial menggunakan DTSEN mereka tidak lagi menerima. Kasihan kita melihat kondisi itu”.
Ada juga para mahasiswa yang sebelumnya menjadi penerima bantuan sosial itu berkuliah di luar Kota Bukittinggi. Tentu cukup banyak biaya akomodasi yang diperlukan seperti uang kost, belanja sehari-hari, ongkos kendaraan dan lain-lain.
Dedi Fatria ingin Pemerintah Kota Bukittinggi bersama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) setempat menyikapi permasalahan ini dengan menghadirkan program dukungan pendidikan yang ditujukan bagi para mahasiswa yang tengah menjalani perkuliahan di perguruan tinggi. Jangan sampai kelanjutan proses pendidikan harus terhenti dengan Drop Out (DO) dikarenakan tidak membayar uang kuliah.
“Kami ingin Pemerintah Kota Bukittinggi dan BAZNAS menyikapi solusi permasalahan ini. Ada program dukungan terhadap pendidikan bagi para mahasiswa yang tidak lagi mendapatkan KIP. Kita tidak ingin mereka di DO dikarenakan tidak sanggup dan tidak bisa bayar uang kuliah. Nanti, kita bisa sikapi dengan surat keterangan tidak mampu bagi masyarakat yang membutuhkan tersebut,” tegasnya.
Selain itu Dedi Fatria juga menjelaskan dampak antrian kendaraan yang mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU Garegeh terhadap keamanan dan keselamatan peserta didik di jalan raya pada resesnya mendapatkan respon langsung dari Dinas Perhubungan untuk menindaklanjuti dengan penempatan personil guna membantu aktivitas mobilisasi peserta didik ke sekolahnya, pungkas Dedi Fatria Ketua Komisi I DPRD Kota Bukittinggi. (Iwin SB)
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News Khazminang.id. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
