Jakarta, Khazanah – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kembali mencatatkan prestasi dalam tata kelola keuangan negara dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Tahun 2025. Raihan ini sekaligus menandai keberhasilan Kemnaker mempertahankan opini tertinggi dari BPK selama empat tahun berturut-turut mencerminkan konsistensi dalam pengelolaan anggaran yang transparan, efektif, dan akuntabel.
Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor mengatakan, capaian tersebut merupakan buah dari komitmen seluruh jajaran Kemnaker dalam menerapkan tata kelola keuangan negara yang baik. Menurutnya, opini WTP bukan sekadar predikat administratif, tetapi menjadi indikator bahwa pengelolaan anggaran telah dilakukan secara bertanggung jawab sesuai prinsip akuntabilitas.
“Opini WTP bukan sekadar penghargaan administratif, tetapi menjadi perwujudan komitmen seluruh insan Kemnaker dalam mengelola keuangan negara secara bertanggung jawab,” kata Afriansyah saat menghadiri penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) Tahun 2025 yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara III (Ditjen PKN III) BPK di Jakarta, Kamis (16/7/2026).
Meski berhasil mempertahankan opini WTP selama empat tahun berturut-turut, Afriansyah menegaskan bahwa capaian tersebut tidak membuat Kemnaker berpuas diri. Sebaliknya, kementerian akan terus melakukan berbagai pembenahan guna meningkatkan kualitas tata kelola keuangan negara.
Langkah yang akan diperkuat antara lain melalui pengetatan sistem pengendalian internal, percepatan penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi BPK, serta pembenahan administrasi barang milik negara di seluruh unit kerja.
Menurut Afriansyah, berbagai upaya tersebut penting agar pengelolaan anggaran negara tidak hanya memenuhi aspek kepatuhan, tetapi juga mampu memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat melalui program-program ketenagakerjaan.
Ia berharap raihan opini WTP dapat menjadi penyemangat bagi seluruh aparatur Kemnaker untuk terus menjaga integritas dan meningkatkan profesionalisme dalam memberikan pelayanan publik.
“Saya berharap perolehan opini WTP dapat menjadi motivasi bagi seluruh jajaran untuk terus menjaga integritas, meningkatkan profesionalisme, dan memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat melalui pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, dan akuntabel,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Akhsanul Khaq, mengingatkan seluruh kementerian dan lembaga agar terus memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.
Menurutnya, opini WTP harus diikuti dengan komitmen berkelanjutan dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan, termasuk secara konsisten menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.
“Kementerian dan lembaga harus menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara,” kata Akhsanul.
Ia menambahkan, tindak lanjut yang konsisten terhadap rekomendasi hasil audit merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik, bersih, dan berkelanjutan.
Keberhasilan Kemnaker mempertahankan opini WTP selama empat tahun berturut-turut menjadi salah satu indikator meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan di lingkungan kementerian tersebut. Capaian ini diharapkan dapat memperkuat kepercayaan publik sekaligus memastikan setiap rupiah anggaran negara dikelola secara efektif, efisien, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan sektor ketenagakerjaan di Indonesia. (Eko)
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News Khazminang.id. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
