Solok, Khazminang.id — Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI) Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung kondisi masyarakat dan sejumlah infrastruktur yang terdampak banjir bandang di Arosuka, Kabupaten Solok, Jumat (25/9/2026). Orang nomor dia di tanah air itu, didampingi Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah dan Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy.
Peninjauan dilakukan untuk memastikan penanganan darurat berjalan cepat sekaligus melihat kebutuhan masyarakat dalam proses pemulihan pascabencana.
Wapres meminta pemerintah memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar, pencarian korban yang masih hilang, pemulihan infrastruktur, serta perlindungan terhadap kelompok rentan.
Gibran juga meminta pemerintah daerah segera mendata warga terdampak yang memiliki kewajiban cicilan pada perbankan, termasuk nasabah PNM Mekaar dan bank-bank Himbara.
Pendataan tersebut diperlukan agar warga terdampak dapat memperoleh keringanan melalui skema restrukturisasi selama masa kebencanaan. Langkah ini diharapkan dapat meringankan beban ekonomi masyarakat yang sedang menghadapi proses pemulihan.
“Kita minta pendataan disegerakan, agar segala kebutuhan penanganan dapat dihitung. Termasuk yang terkait cicilan perbankan, kita akan bantu dengan skema restrukturisasi,” ujar Gibran.
Selain kebutuhan dasar, Wapres menekankan pentingnya mempercepat pemulihan lahan pertanian yang terdampak banjir. Kabupaten Solok memiliki peran penting dalam produksi pangan Sumbar maupun nasional, terutama komoditas padi dan bawang.
Karena itu, pemulihan lahan pertanian dinilai perlu menjadi bagian penting dalam penanganan pascabencana agar aktivitas produksi dan mata pencaharian masyarakat dapat kembali berjalan.
Gibran juga meminta pelayanan publik tetap berjalan, terutama administrasi kependudukan bagi warga yang kehilangan dokumen akibat bencana. Kelompok rentan seperti lanjut usia, penyandang disabilitas, anak-anak, dan ibu hamil juga diminta mendapat perhatian khusus dalam pendistribusian bantuan.
Ketersediaan air bersih menjadi perhatian lain. Menurut Wapres, pemenuhan kebutuhan air bersih penting untuk mencegah munculnya penyakit pascabencana.
Untuk mengurangi risiko bencana serupa, pemerintah didorong mempercepat mitigasi jangka panjang, antara lain melalui normalisasi sungai dan pembangunan sabo dam.
Gibran meminta seluruh rencana rehabilitasi dan rekonstruksi disusun secara terencana melalui dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P). Dokumen tersebut akan menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan pemulihan jangka panjang, termasuk pembangunan sabo dam dan kemungkinan relokasi bangunan yang berada di kawasan rawan bencana.
Dalam pembangunan hunian tetap, Wapres mengingatkan agar lokasi yang dipilih benar-benar aman dari risiko bencana. Namun, lokasi tersebut tetap perlu mempertimbangkan kedekatan dengan tempat tinggal sebelumnya serta sumber mata pencaharian warga.
Dengan begitu, masyarakat diharapkan dapat kembali menjalankan kehidupan sosial dan aktivitas ekonomi tanpa meningkatkan risiko terdampak bencana serupa.
“Dalam penanganan ini, semua harus bergerak, berkolaborasi,” tegas Gibran.
Normalisasi Sungai Jadi Prioritas
Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan normalisasi sungai menjadi salah satu prioritas penanganan yang membutuhkan dukungan pemerintah pusat.
Menurutnya, langkah tersebut penting karena curah hujan di sejumlah wilayah Sumbar masih tinggi sehingga potensi bencana susulan perlu diantisipasi.
“Normalisasi sungai ini yang menjadi prioritas. Walaupun dari Balai juga sudah turun. Curah hujan masih tinggi, seperti yang terjadi di Agam dan Padang. Kalau ada curah hujan dengan intensitas tinggi dan panjang lagi, ini berpotensi akan terdampak,” ujar Mahyeldi.
Sebagai langkah antisipasi, Pemprov Sumbar telah menyurati seluruh bupati dan wali kota agar melakukan penyusuran sungai di wilayah masing-masing.
Penyusuran dilakukan untuk mengidentifikasi dan membersihkan material yang berpotensi menghambat aliran air, seperti kayu tumbang dan material lainnya.
Kegiatan tersebut akan dilakukan secara kolaboratif dengan pemerintah kabupaten/kota, Forkopimda, relawan, kelompok Siaga Bencana, serta komunitas pencinta alam. Pemprov Sumbar juga mendapat dukungan BNPB berupa peralatan, termasuk chainsaw, untuk mendukung pembersihan di lapangan.
Satu Warga Masih Dicari
Kepala BNPB Suharyanto memastikan pemerintah pusat terus mendampingi Pemprov Sumbar dan Pemkab Solok dalam penanganan bencana tersebut.
Untuk satu warga yang masih dalam pencarian, operasi pencarian terus dilakukan hingga hari ketujuh sesuai ketentuan, dengan melibatkan Basarnas dan unsur terkait.
BNPB juga memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak terus dipenuhi, termasuk logistik dan kebutuhan khusus bagi para pengungsi.
Bagi warga yang rumahnya mengalami rusak berat, pemerintah menyiapkan dana tunggu hunian sebesar Rp600 ribu per keluarga per bulan selama tiga bulan. Sementara bantuan untuk rumah rusak ringan sebesar Rp15 juta dan rumah rusak sedang Rp30 juta.
Bupati Solok Jon Firman Pandu melaporkan, banjir bandang yang terjadi pada Senin (21/9) menyebabkan satu orang meninggal dunia dan satu orang masih dalam pencarian. Selain itu, satu orang mengalami luka berat dan tiga orang luka ringan.
Sebanyak 480 warga terdampak. Sebagian di antaranya mengungsi secara mandiri ke rumah keluarga dan sebagian lainnya berada di sejumlah lokasi pengungsian.
Banjir bandang juga merusak sejumlah infrastruktur, di antaranya enam gedung perkantoran yang mengalami kerusakan berat, fasilitas kesehatan, tempat ibadah, kendaraan, jembatan, sawah, lahan kering, serta puluhan rumah warga. Total kerugian sementara yang ditaksir pemerintah daerah mencapai sekitar Rp300 miliar.
Untuk penanganan darurat, Pemkab Solok menetapkan status tanggap darurat bencana sejak 22 September hingga 5 Oktober 2026.
Penanganan difokuskan pada pencarian korban, evakuasi warga, pengoperasian posko dan dapur umum, pembersihan jalan, sungai dan fasilitas pemerintahan, pendistribusian logistik, pelayanan warga yang terluka, serta koordinasi lintas pemerintahan.
Memasuki tahap pemulihan, Pemkab Solok merencanakan pembangunan tiga unit sabo dam, perbaikan gedung pelayanan publik, normalisasi sungai, pemulihan sawah dan lahan terdampak, serta perbaikan rumah, sarana ibadah, jembatan dan kendaraan dinas. Total kebutuhan anggaran untuk rencana pemulihan tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp929 miliar. (*)
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News Khazminang.id. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
