Bukittinggi, khazminang.id- Enam fraksi di DPRD Kota Bukittinggi menyampaikan pemandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran 2027, Ranperda Penanggulangan Bencana, serta Ranperda Perusahaan Perseroan Daerah BPR Syariah Jam Gadang. Catatan kritis dan masukan mendalam tersebut disampaikan dalam rapat paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD Kota Bukittinggi, Selasa (13/10/2026).
Ketua DPRD Kota Bukittinggi, Syaiful Efendi, menjelaskan bahwa rapat paripurna ini merupakan kelanjutan dari penyampaian tiga Ranperda oleh Wali Kota Bukittinggi pada sehari sebelumnya. Sesuai mekanisme perundang-undangan, seluruh fraksi diberikan ruang untuk memberikan pandangan umum.
Berikut adalah poin-poin krusial dan sorotan utama yang disampaikan oleh masing-masing fraksi:
- Defisit R-APBD 2027 dan Efisiensi Anggaran
Masalah keuangan daerah menjadi sorotan paling tajam dari mayoritas fraksi, terutama terkait angka defisit yang dinilai cukup besar.
Fraksi PKS (Ibra Yaser): Mempertanyakan kejelasan penyelesaian selisih pembiayaan sebesar Rp309,85 miliar. PKS juga mendesak evaluasi target peningkatan PAD, prioritas belanja pelayanan dasar, serta pelaporan capaian alokasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebesar Rp65,34 miliar.
Fraksi Gerindra (Shabirin Rachmat): Meminta penjelasan Pemko mengenai defisit APBD 2027 yang menembus Rp337,85 miliar lebih. Gerindra menegaskan agar program pembangunan disesuaikan dengan kemampuan keuangan riil agar tetap realistis dan berkelanjutan.
Fraksi NasDem (Neni Anita): Mendorong strategi efisiensi anggaran dan optimalisasi aset untuk mendongkrak kemandirian fiskal. NasDem juga memberi masukan konkret terkait penataan parkir di Pasar Atas dan Pasar Wisata, serta pembangunan sentra oleh-oleh.
Fraksi Partai Demokrat (Yerry Amiruddin): Menekankan pentingnya sinkronisasi pendapatan, pengendalian defisit, dan pengawasan belanja agar anggaran benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Fraksi Karya Kebangsaan (Berliana Betris): Mengingatkan agar program RAPBD 2027 tidak sekadar mengejar penyerapan anggaran, melainkan harus menghasilkan output dan outcome yang jelas serta terukur untuk rakyat.
Fraksi PPP-PAN (Dewi Anggraini): Mempertanyakan dasar perhitungan pendapatan dan belanja daerah serta menuntut transparansi agar pelayanan dasar tetap menjadi prioritas utama.
- Kesiapsiagaan dan Mitigasi Bencana
Menghadapi potensi bencana, seluruh fraksi sepakat bahwa sistem pertahanan daerah harus diperkuat melalui regulasi yang matang.
PKS & Demokrat: Mendesak pemutakhiran peta risiko, penguatan sistem peringatan dini (early warning system), kejelasan jalur evakuasi, serta perlindungan khusus bagi kelompok rentan.
Gerindra & NasDem: Mendorong peningkatan kapasitas personel, modernisasi peralatan, serta penguatan koordinasi lintas sektor dan edukasi langsung kepada masyarakat di kawasan rawan.
Karya Kebangsaan & PPP-PAN: Menekankan pentingnya penanggulangan bencana yang terpadu dan akuntabilitas mekanisme pendanaan pascabencana.
- Penataan dan Kepatuhan Syariah BPRS Jam Gadang
Terkait masa depan BPR Syariah Jam Gadang, DPRD memberikan perhatian khusus pada aspek tata kelola dan kontribusinya terhadap ekonomi kerakyatan.
Tuntutan Profesionalisme: Fraksi NasDem, Gerindra, dan PPP-PAN menekankan pentingnya efisiensi keuangan, manajemen risiko yang ketat, serta evaluasi kinerja pengurus secara berkala.
Kepatuhan Syariah & Digitalisasi: Fraksi PKS dan Demokrat mengingatkan perlunya penguatan aspek kepatuhan syariah serta peningkatan sistem keamanan layanan digital perbankan.
Dukungan UMKM: Fraksi Karya Kebangsaan bersama fraksi lainnya berharap restrukturisasi BPRS Jam Gadang ini mampu memperluas akses pembiayaan produktif bagi pelaku UMKM di Bukittinggi.
Rapat paripurna ini menandai dimulainya pembahasan intensif antara legislatif dan eksekutif demi melahirkan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat Bukittinggi. (Iwin SB)
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News Khazminang.id. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
