Jakarta, Khazminang.id — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) menjajaki kerja sama dengan Badan Bank Tanah untuk mengoptimalkan pemanfaatan tanah negara agar lebih produktif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Salah satu peluang yang dibahas adalah pemanfaatan tanah di kawasan Bukit Gombong, Kabupaten Solok, yang berada dalam pengelolaan Badan Bank Tanah. Lahan tersebut berpotensi mendukung pelaksanaan reforma agraria, termasuk kemungkinan redistribusi tanah kepada masyarakat atau petani penggarap sesuai ketentuan yang berlaku.
“Peluang kerja sama tersebut perlu dikaji secara matang agar sejalan dengan agenda reforma agraria, mendorong pembangunan daerah, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ujar Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah saat menggelar pertemuan dengan Plt. Kepala Badan Bank Tanah, Hakiki Sudrajat, di Jakarta, Selasa (6/10/2026).
Meski demikian, ia menegaskan pembicaraan dengan Badan Bank Tanah masih berada pada tahap awal. Karena itu, perangkat daerah terkait diminta menelaah lebih lanjut berbagai kemungkinan kerja sama sebelum pemerintah daerah menentukan langkah berikutnya.
“Pembicaraan kemarin baru penjajakan awal. Kita perlu mempelajarinya lebih detail di tingkat internal, sehingga kebijakan yang nantinya kita ambil betul-betul tepat dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Mahyeldi saat dikonfirmasi di Padang, Sabtu (10/10/2026).
Menurutnya, pemanfaatan tanah tidak cukup hanya berorientasi pada nilai ekonomi. Pengelolaannya juga harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, potensi wilayah, serta keberlanjutan pembangunan daerah.
Mahyeldi menekankan, setiap peluang pemanfaatan lahan perlu dikaji dengan memperhatikan aspek lingkungan, karakteristik sosial dan budaya masyarakat, serta arah pembangunan Sumbar.
“Yang kita harapkan bukan hanya tanahnya bisa dimanfaatkan, tetapi bagaimana pemanfaatan tersebut memberikan nilai tambah, membuka peluang ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Bank Tanah Dorong Pemanfaatan Lahan Lebih Produktif
Sementara itu, Plt. Kepala Badan Bank Tanah, Hakiki Sudrajat, menjelaskan bahwa lembaga yang dipimpinnya merupakan badan khusus yang dibentuk pemerintah untuk menjamin ketersediaan tanah bagi berbagai kepentingan.
Kepentingan tersebut mencakup pembangunan untuk kepentingan umum, kepentingan sosial, pemerataan ekonomi, pembangunan nasional, serta reforma agraria.
Menurut Hakiki, keberadaan Badan Bank Tanah juga dapat menjadi salah satu instrumen untuk membantu pemerintah daerah mengoptimalkan pemanfaatan lahan yang tersedia agar lebih produktif dan memberi manfaat lebih luas.
“Kehadiran kita adalah untuk membantu daerah dalam aspek pengelolaan aset tanah agar menjadi lebih produktif,” tegas Hakiki dalam pertemuan tersebut.
Bagi Sumbar, penjajakan ini membuka peluang untuk menghubungkan pengelolaan tanah dengan kebutuhan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, realisasi kerja sama nantinya tetap membutuhkan kajian lebih lanjut, termasuk mengenai status dan peruntukan tanah, mekanisme pemanfaatan, serta pihak-pihak yang berhak memperoleh manfaat.
Pemprov Sumbar menyatakan akan mempelajari potensi kerja sama tersebut dengan tetap memperhatikan kewenangan masing-masing pihak dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam pertemuan di Jakarta itu, Mahyeldi didampingi Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Sumbar, Ahdiyarsyah; Kepala Biro Administrasi Pimpinan, Nolly Eka Mardianto; serta Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perkimtan, Antos Lukman. (adpsb)
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News Khazminang.id. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
