Padang, Khazminang.id – Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, M. Iqra Chissa Putra menegaskan, segerakan penyelesaian pembebasan lahan proyek penataan kawasan Pantai Padang mulai dari ruas Jalan Samudera hingga belakang Pangeran Beach Hotel Padang.
Penegasan tersebut disampaikan Iqra saat berkunjung ke Kanwil ATR/BPN Provinsi Sumatera Barat guna berkoordinasi menindaklanjuti berbagai kendala teknis yang masih menghambat proses pengadaan tanah di lokasi tersebut, Kamis (9/7/2026).
Menurut Iqra, koordinasi lintas instansi sangat penting untuk mengurai berbagai persoalan yang muncul di lapangan agar program penataan kawasan wisata dan infrastruktur Kota Padang dapat berjalan sesuai rencana.
“Semangat kita sama, yaitu mempercantik dan memperindah Kota Padang. Itu tujuan utama yang ingin kita capai bersama,” kata Iqra dalam pertemuan tersebut.
Ia menjelaskan, terdapat dua titik yang menjadi perhatian utama dalam proses pembebasan lahan, yakni kawasan Jalan Samudera dekat Jalan Hang Tuah serta area di belakang Hotel Pangeran.
Untuk lokasi belakang Hotel Pangeran, Iqra mengungkapkan adanya kajian akademis terkait mekanisme pergantian tanah yang perlu ditelaah lebih lanjut.
“Karena itu, seluruh proses harus mengacu pada kajian yang komprehensif dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu, kami minta solusi dan langkah percepatan bersama,” katanya.
Untuk persoalan di belakang Hotel Pangeran, tukuknya, pihaknya juga mendapat informasi adanya kajian akademis terkait pergantian tanah, dan semua berjalan sesuai aturan yang berlaku.
Sementara untuk persoalan lahan di ruas Hang Tuah, Iqra menyebut sudah mulai terlihat perkembangan positif, dimana Pemerintah daerah bersama pihak terkait juga berencana membentuk tim percepatan penyelesaian berbagai kendala administrasi dan teknis.
“Alhamdulillah untuk ruas Hang Tuah sudah mulai ada titik terang. Yang penting sekarang ada progres dan jangan sampai proses ini stuck. Dalam waktu dekat akan dibentuk tim percepatan dengan melibatkan pihak-pihak terkait,” jelasnya.
Iqra menegaskan bahwa penyelesaian persoalan ganti rugi lahan menjadi faktor kunci keberhasilan proyek penataan kawasan tersebut. Semakin cepat persoalan lahan diselesaikan, semakin cepat pula tahapan pembangunan dapat dilaksanakan.
Ia berharap dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Sumbar, Pemerintah Kota Padang, ATR/BPN, serta seluruh pemangku kepentingan agar proses percepatan dapat berjalan efektif.
“Kami optimis, apabila persoalan lahan bisa segera diselesaikan, pembangunan fisik dapat mulai dilaksanakan pada tahun 2028. Saya yakin ini akan mendapat dukungan dari Gubernur maupun Wali Kota demi kemajuan Kota Padang,” katanya.
Iqra juga mengusulkan agar seluruh pihak terkait, termasuk Dinas PUPR Provinsi Sumbar dan Pemerintah Kota Padang, duduk bersama dalam satu forum koordinasi untuk menyamakan persepsi dan mencari solusi terbaik terhadap seluruh kendala yang masih tersisa. (*)
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News Khazminang.id. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
