Bukittinggi, khazminang.id- Asril, SE Anggota Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat dari Fraksi Partai NasDem, menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan bertempat di Aula Pendidikan dan latihan (Diklat) Pertanian Balai Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian (BP3) Provinsi Sumatera Barat, jalan. Pertanian Kota Bukittinggi, Sabtu-Minggu (7-8/11/2026) diikuti ratusan peserta.
Turut dihadiri Wakil Ketua Badan Kehormatan DPRD Kota Bukittinggi M. Taufik Tuanku Mudo, Sekretaris Komisi III DPRD Kota Bukittinggi Neni Anita, SH, serta Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Disnakertrans Sumbar, Patrianus Syahid, S.Sos.
Disampaikan Asril kepada peserta yang mengikuti kegiatan ini di hari kedua, Minggu (8/11/2026), secara blak-blakan Asril menyoroti tantangan besar ketenagakerjaan yang dihadapi bangsa di tengah pusaran bonus demografi. Ia menilai, ledakan jumlah lulusan perguruan tinggi setiap tahunnya saat ini belum berbanding lurus dengan ketersediaan lapangan kerja yang bisa diakses secara merata oleh masyarakat.
Kondisi kontradiktif ini dinilai cukup mengkhawatirkan jelang target besar visi Indonesia Emas 2045. Di saat negara menaruh ekspektasi tinggi pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), kenyataan di lapangan justru memperlihatkan gelombang generasi muda yang terseok-seok mencari penghidupan. “Perda ini di zaman ini sangat diperlukan, apalagi saat ini ada bonus demografi. Kita merasakan lapangan pekerjaan kita kurang,” ujar Asril.
Dalam keterangannya kepada media, Asril SE menegaskan bahwa Perda Ketenagakerjaan ini menyimpan segudang fasilitas yang belum banyak diketahui masyarakat, khususnya para pencari kerja.
“Harapan kita dengan adanya Perda Ketenagakerjaan ini, masyarakat bisa memanfaatkan berbagai fasilitas yang telah disediakan, terutama berkaitan dengan peluang kerja. Sesungguhnya peluang tersebut sangat banyak,” ungkap Asril.
Ia memaparkan bahwa peluang karir tidak hanya terbatas di tingkat lokal. Generasi muda Sumatera Barat memiliki kesempatan besar untuk menembus pasar kerja regional, nasional, hingga internasional, termasuk akses program pemagangan untuk mendongkrak pengalaman.
Namun, Asril menyayangkan masih banyak masyarakat yang buta informasi. “Peluang tersebut sangat banyak, tetapi masih banyak masyarakat kita yang belum mengetahui bagaimana cara mengakses informasinya,” jelasnya.
Untuk itu, DPRD bersama Pemerintah berkomitmen penuh menyediakan ruang pelatihan keterampilan. Tujuannya agar tenaga kerja lokal memiliki kompetensi yang selaras dengan kebutuhan dunia usaha dan industri modern.
“Kita berkewajiban menyediakan ruang untuk pelatihan-pelatihan, sehingga tenaga kerja kita benar-benar siap pakai di tempat-tempat yang membutuhkan tenaga kerja,” tegas legislator NasDem tersebut.
Di tempat yang sama, Asril mengatakan maraknya informasi mengenai besarnya jumlah angkatan kerja yang belum mendapatkan kesempatan bekerja memicu keprihatinan serius. Dengan adanya edukasi sosialiasai ini diharapkan dapat membantu para pencari kerja dan angkatan kerja di Sumatera Barat agar memahami serta mengetahui akses informasi lowongan kerja, sekaligus memanfaatkan berbagai fasilitas perekrutan yang telah disiapkan oleh Pemerintah.
“Semua peluang pekerjaan harus disesuaikan dengan sertifikat dan kompetensi masing-masing. Informasi tersebut sebetulnya tersedia dan bisa diakses melalui dinas terkait, contohnya peluang kerja nasional dan internasional, baik dalam bentuk perekrutan tenaga kerja maupun program pemagangan,” ujar Asril.
Lebih dari sekadar regulasi penempatan kerja, Asril memaparkan bahwa Perda ini memuat aturan komprehensif mulai dari perencanaan tenaga kerja hingga pemberian ruang bagi masyarakat untuk menjadi wirausahawan (entrepreneur).
Dalam skema ini, Pemerintah berkewajiban memfasilitasi ruang pelatihan serta pendampingan total dari hulu sampai ke hilir demi menghantarkan masyarakat menuju kemandirian ekonomi.
“Maka disitu ada ruang-ruang pelatihan, ada ruang-ruang pendampingan dari hulu sampai hilir sehingga masyarakat kita itu benar-benar dihantarkan. Itulah hak masyarakat, itulah kewajiban Pemerintah,” tegas legislator NasDem tersebut.
Menanggapi keresahan terkait adanya oknum pengusaha atau perusahaan yang nekat menahan dan menyimpan ijazah asli para pekerjanya, Asril dengan tegas menyatakan bahwa tindakan tersebut melanggar aturan hukum.
Ia mengimbau kepada seluruh pekerja yang mengalami atau mengetahui praktik ilegal ini untuk tidak takut bersuara dan segera melaporkannya ke instansi berwenang.
“Secara aturan itu dilarang. Apabila ada kejadian seperti itu, silahkan laporkan kepada Dinas Tenaga Kerja atau kepada DPRD Provinsi. Nanti kita akan lakukan mediasi dengan perusahaan-perusahaan tersebut, dan tentu melalui prosesnya secara hukum ini akan kita usahakan diproses seadil-adilnya,” terangnya secara lugas.
Terkait fakta bahwa Kota Bukittinggi saat ini belum memiliki Balai Latihan Kerja (BLK) sendiri, Asril berharap ke depan seluruh daerah di Sumbar bisa memilikinya. Namun, ia mengingatkan masyarakat agar tidak menjadikan hal tersebut sebagai alasan untuk patah semangat. Sebab, keterbatasan fasilitas lokal bukanlah satu-satunya jalan buntu untuk meningkatkan keahlian dan mencari nafkah.
“BLK yang ada di Kota Payakumbuh, Kabupaten Agam, dan Kota Padang, ini semuanya adalah milik kita bersama. Fasilitas-fasilitas tersebut dapat kita manfaatkan bersama-sama untuk pelatihan,” jelasnya memberikan solusi alternatif.
Di akhir keterangannya, Asril memberikan peringatan keras mengenai dinamika tantangan bonus demografi menjelang tahun 2045. Logika sosialnya dinilai sangat sederhana namun berdampak fatal jika luput dari perhatian serius Pemerintah.
Apabila ledakan jumlah angkatan kerja produktif tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja yang memadai, maka taruhannya adalah stabilitas sosial di tengah masyarakat.
“Kita bisa bayangkan apa yang mereka lakukan. Mereka butuh kehidupan, mereka butuh masa depan, mereka butuh makan, dan banyak hal yang dibutuhkan mereka. Ketika semua kebutuhan tidak terpenuhi, maka sangat mengkhawatirkan tenaga kerja kita ini akan berbuat di luar jangkauan pemikiran kita,” pungkas Asril. (Iwin SB)
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News Khazminang.id. Klik tanda bintang untuk mengikuti.






