Scroll untuk baca artikel
Banner Harian Khazanah
BeritaDaerahEkonomi

Sensus Ekonomi 2026 di Dharmasraya Lampaui Target, 86.434 Usaha Terdata

×

Sensus Ekonomi 2026 di Dharmasraya Lampaui Target, 86.434 Usaha Terdata

Sebarkan artikel ini

DHARMASRAYA, Khazminang.id — Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, mendata 86.434 unit usaha dalam Sensus Ekonomi 2026 (SE2026). Jumlah itu mencapai 101,57 persen dari target awal sebanyak 85.101 unit usaha.

BPS memaparkan capaian tersebut saat menerima kunjungan kerja Wakil Ketua Komite IV DPD RI Elviana di Kantor BPS Kabupaten Dharmasraya, Selasa (10/11/2026). Pertemuan itu membahas pelaksanaan sensus di lapangan serta pemanfaatan hasilnya untuk perencanaan pembangunan ekonomi daerah.

Iklan
Scroll Untuk Baca Artikel

Untuk menjangkau usaha yang berpotensi terlewat, petugas BPS menyisir ulang sejumlah wilayah dan kembali mendatangi pelaku usaha yang belum berhasil diwawancarai. BPS juga melibatkan mitra statistik dan berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD).

Pendataan mencakup usaha formal dan informal, termasuk UMKM yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), usaha rumahan, serta usaha tanpa lokasi tetap.

BPS memeriksa kewajaran data secara berjenjang dan memverifikasi temuan yang menyimpang sebelum data masuk ke tahap pengolahan nasional. Adapun angka resmi mengenai pertumbuhan jumlah usaha, perkembangan sektor ekonomi, dan penyerapan tenaga kerja masih menunggu hasil pengolahan di BPS RI.

Baca Juga:  SAPILIN dan Resolusi Baru Pelayanan Publik Sumatera Barat

Dari pengamatan awal petugas di lapangan, BPS melihat indikasi perkembangan usaha penyediaan makanan dan minuman. Salah satu faktor yang disebut BPS ialah program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang mendorong pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sejumlah wilayah Dharmasraya. Petugas juga mencatat perkembangan jasa berbasis digital, antara lain kegiatan pemengaruh, afiliator, dan jasa perantara.

Sensus tersebut turut mencatat penggunaan internet, teknologi digital, dan kecerdasan buatan dalam kegiatan usaha. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan data itu untuk melihat sejauh mana pelaku UMKM mengadopsi teknologi dan menentukan kebutuhan pelatihan digital.

Setelah pengolahan selesai, BPS akan menyampaikan hasil sensus melalui publikasi resmi dan layanan statistik dengan tetap menjaga kerahasiaan data setiap responden. Hasilnya dapat digunakan pemerintah daerah untuk memetakan pusat kegiatan ekonomi, mengidentifikasi sektor unggulan, serta menyusun kebijakan investasi dan pengembangan UMKM di Dharmasraya. (*/sa)

Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News Khazminang.id. Klik tanda bintang untuk mengikuti.