Jakarta, Khazminang.id — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) terus memperkuat kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana melalui pengembangan sistem data kebencanaan yang terintegrasi.
Upaya tersebut salah satunya dilakukan dengan menyempurnakan aplikasi Sistem Penanggulangan Bencana Terintegrasi (SAPILIN), yang diharapkan dapat memperkuat pengelolaan data kebencanaan di Sumatera Barat.
Sekretaris Daerah (Sekda) Sumbar, Arry Yuswandi, menyampaikan kebutuhan tersebut saat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Kementerian Sosial (Kemensos) RI di Jakarta, Kamis (24/9/2026).
Arry diterima langsung Direktur Jenderal Linjamsos Kemensos RI, Prof. Dr. Agus Zainal Arifin, S.Kom., M.Kom., bersama sejumlah anggota Tim Pokja Ditjen Linjamsos. Dalam pertemuan itu, Pemprov Sumbar juga didampingi pejabat dari Dinas Sosial dan BPBD Sumbar.
“Dalam pertemuan ini, kami berkoordinasi dan berkonsultasi seputar kesiapsiagaan dan penanggulangan kebencanaan, sekaligus mengajukan permintaan dukungan atas penyempurnaan aplikasi Sistem Penanggulangan Bencana Terintegrasi atau yang kita singkat dengan SAPILIN,” ujar Arry.
Menurutnya, Sumatera Barat merupakan daerah yang memiliki tingkat kerawanan terhadap berbagai jenis bencana. Kondisi tersebut membuat ketersediaan dan integrasi data kebencanaan menjadi kebutuhan penting dalam mendukung perencanaan maupun penanganan bencana.
Arry mengatakan, Sumbar saat ini telah memiliki dashboard data kebencanaan terintegrasi. Namun, sistem tersebut masih perlu dikembangkan dan disempurnakan melalui aplikasi SAPILIN agar pengelolaan data kebencanaan dapat dilakukan secara lebih terpadu.
“Oleh karenanya, kita membutuhkan dukungan dari Kemensos secara berkesinambungan, menyangkut berbagai program kegiatan terkait kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana,” katanya.
Dukungan yang diharapkan dari Kemensos antara lain terkait pengungsian dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana, pembentukan dan penguatan Kampung Siaga Bencana (KSB), serta penyediaan, pengelolaan, dan pendistribusian logistik bencana.
Selain itu, Pemprov Sumbar juga mengharapkan dukungan dalam pemberdayaan dan peningkatan kapasitas Taruna Siaga Bencana (Tagana), pemberian bantuan uang duka bagi keluarga terdampak bencana, serta bantuan untuk mendukung pemulihan ekonomi keluarga yang terdampak bencana.
Dalam pertemuan tersebut, Arry menyebut Dirjen Linjamsos menekankan pentingnya peta rawan bencana sebagai salah satu dasar dalam perencanaan pembangunan.
“Setelah kami paparkan, Bapak Dirjen Linjamsos menyampaikan bahwa peta rawan bencana bersifat sangat penting, dan dalam merencanakan pembangunan harus memperhatikan titik lokasi yang aman dari risiko bencana (zona hijau),” ujarnya.
Menurut Arry, Kemensos juga menyatakan dukungan dan komitmennya untuk membantu penanggulangan bencana di Sumatera Barat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Kemensos juga bersedia menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dalam rangka kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana,” kata Arry.
Kerja sama tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi antara Pemprov Sumbar dan Kemensos dalam menghadapi berbagai potensi bencana sekaligus meningkatkan kesiapan pemerintah dan masyarakat dalam penanganan serta pemulihan pascabencana. (rel)
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News Khazminang.id. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
