Padang, Khazminang.id – Aparatur sipil negara (ASN) dituntut terus meningkatkan kapasitas dan kompetensinya di tengah tantangan birokrasi yang semakin kompleks. Perkembangan teknologi, meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik, serta tuntutan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan menjadi faktor yang mendorong ASN untuk terus beradaptasi dan berkembang.
Seorang pejabat fungsional memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pelaksanaan tugas-tugas teknis pemerintahan yang membutuhkan keahlian spesifik dan profesionalisme tinggi. Profesionalisme tersebut tidak hanya tercermin dari kemampuan teknis, tetapi juga dari kemampuan berpikir analitis, sistematis, dan berbasis data.
“Karya tulis ilmiah bukan sekadar memenuhi persyaratan administratif dalam pengembangan karier jabatan fungsional. Lebih dari itu, karya ilmiah menjadi sarana untuk melahirkan gagasan, inovasi, dan solusi terhadap berbagai persoalan dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik,” kata Gubernur Sumbar, Mahyeldi saat membuka Pelatihan Karya Tulis Ilmiah bagi Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumbar, Rabu (3/6/2026)..
Dikatakan, kemampuan menyusun karya ilmiah merupakan bagian penting dalam membangun budaya kerja yang berorientasi pada pengetahuan (knowledge-based bureaucracy), sehingga setiap kebijakan dan program yang dihasilkan memiliki dasar analisis yang kuat dan terukur.
Mahyeldi berharap para peserta tidak hanya memahami teknik penulisan ilmiah, tetapi juga mampu menghasilkan karya yang berkualitas, aplikatif, dan memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kinerja organisasi.
“Kami berharap hasil pelatihan ini dapat ditindaklanjuti dalam bentuk karya ilmiah yang inovatif, relevan dengan kebutuhan organisasi, serta mampu mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik di Sumatera Barat,” ucapnya.
Sementara itu Kepala BPSDM Provinsi Sumbar, Barlius menyampaikan pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pejabat fungsional dalam menyusun karya tulis ilmiah sesuai standar akademik dan kebutuhan pengembangan profesi.
Pelatihan dilaksanakan di Aula Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sumbar dan diikuti oleh 30 pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan dilaksanakan dengan metode blended learning, yang terdiri atas pembelajaran klasikal tahap pertama pada 3–5 Juni 2026, pembelajaran daring pada 8–9 Juni 2026, serta klasikal tahap kedua pada 23–25 Juni 2026 di BPSDM Provinsi Sumbar.
Barlius menjelaskan, tenaga pengajar dan fasilitator berasal dari Widyaiswara BPSDM Provinsi Sumatera Barat, Widyaiswara Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, akademisi, serta pejabat struktural dari BPSDM dan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. (*)
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News Khazminang.id. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
