Scroll untuk baca artikel
Banner Harian Khazanah
Berita

Pansus III DPRD Kota Bukittinggi Gelar Rapat Kerja Bahas LKPJ Wali Kota Tahun 2025

×

Pansus III DPRD Kota Bukittinggi Gelar Rapat Kerja Bahas LKPJ Wali Kota Tahun 2025

Sebarkan artikel ini
Ketua Pansus III, Yundri Refno Putra, ST, saat memberikan penjelasan didampingi Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Hj. Ade Mulyani, SE., M.Si
Singkatnya Gini...
  • Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Kota Bukittinggi melaksanakan Rapat Kerja guna mengevaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2025.
  • Fokus pembahasan meliputi evaluasi capaian pada sektor infrastruktur, perencanaan daerah, pengelolaan lingkungan hidup, serta optimalisasi potensi pariwisata untuk memastikan dampak nyata bagi masyarakat.
  • DPRD memberikan catatan strategis terkait perlunya integrasi perencanaan pembangunan berbasis kebutuhan publik dan penguatan koordinasi lintas sektoral guna meningkatkan efisiensi pelaksanaan program daerah.
Penafian: Poin utama ini diproses menggunakan Kecerdasan Buatan (AI) untuk memudahkan pembaca, dengan tetap di bawah pengawasan redaksi.

Bukittinggi, khazminang.id- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bukittinggi, melalui Panitia Khusus (Pansus) III, Selasa (31/3/2026) di dalam ruangan Komisi I, melaksanakan Rapat Kerja (Raker) dalam rangka pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2025. Raker ini menindaklanjuti agenda kerja DPRD Kota Bukittinggi berdasarkan hasil Rapat Badan Musyawarah (Bamus) tanggal 25 Maret 2026.

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Pansus III, Yundri Refno Putra, ST, bersama anggota Pansus III, serta didampingi oleh jajaran Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi. Dan juga dihadiri oleh Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Hj. Ade Mulyani, SE., M.Si, beserta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda), Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, serta Kepala Dinas Pariwisata.

Iklan
Scroll Untuk Baca Artikel

Dalam rapat tersebut, Pansus III DPRD Kota Bukittinggi melakukan pembahasan secara menyeluruh terhadap LKPJ Wali Kota Tahun 2025, khususnya pada sektor pembangunan infrastruktur, perencanaan pembangunan daerah, perhubungan, lingkungan hidup, perumahan dan kawasan permukiman, serta pengembangan sektor pariwisata.

Baca Juga:  BRI Region 3 Padang Berbagi Bahagia dengan Para Jurnalis

Ketua Pansus III, Yundri Refno Putra, menegaskan bahwa pembahasan ini merupakan bagian penting dalam mengevaluasi sejauh mana program pembangunan yang telah dilaksanakan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya perencanaan yang terintegrasi dan berkelanjutan dalam mendukung kemajuan Kota Bukittinggi, ucap Yundri Refno Putra.

Sementara itu, Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Ade Mulyani, menyampaikan paparan terkait capaian pembangunan selama tahun 2025, termasuk realisasi program infrastruktur, peningkatan kualitas lingkungan, pengembangan kawasan permukiman, serta upaya peningkatan daya tarik sektor pariwisata. Selain itu, disampaikan pula berbagai kendala yang dihadapi, seperti keterbatasan anggaran, kondisi geografis, serta kebutuhan peningkatan koordinasi lintas sector, ungkap Ade Mulyani.

Rapat berlangsung dinamis dengan berbagai masukan, saran, dan pertanyaan dari anggota Pansus III. Beberapa isu strategis yang menjadi perhatian antara lain peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan drainase, pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, penataan kawasan permukiman, peningkatan layanan transportasi, serta optimalisasi potensi pariwisata daerah.

Pada rapat kerja Pansus III DPRD Kota Bukittinggi mengapresiasi capaian pembangunan daerah selama tahun 2025, namun masih diperlukan peningkatan pada beberapa sektor strategis. Perencanaan pembangunan daerah harus lebih terintegrasi dan berbasis kebutuhan masyarakat.

Baca Juga:  Berkontribusi Besar Kendalikan Perubahan Iklim, Sumbar Menuju Green Province

Pemerintah daerah diminta untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pembangunan infrastruktur, khususnya jalan, drainase, dan fasilitas umum.
Pengelolaan lingkungan hidup perlu ditingkatkan secara berkelanjutan guna menjaga kualitas lingkungan kota.

Pengembangan sektor pariwisata harus dilakukan secara optimal dengan memanfaatkan potensi daerah yang ada. Koordinasi antar perangkat daerah perlu diperkuat untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan yang efektif dan efisien. (Iwin SB)

Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News Khazminang.id. Klik tanda bintang untuk mengikuti.



Berita

Padang, Khazminang.id — Petugas Satpol PP Kota Padang terluka saat berupaya menertibkan seseorang yang diduga berstatus Orang Dalam Gangguan Jiwa…