Padang Pariaman, Khazminang.id – Pemprov Sumbar minta dukungan Komisi V DPR RI untuk percepatan pemulihan infrastruktur vital daerah yang terdampak bencana, seperti jalan, jembatan dan saluran irigasi, prasarana air bersih, serta bendungan.
Dampak bencana hidrometeorologi terhadap infrastruktur di Sumbar sangat serius. Hasil pendataan sementara, bencana telah merusak 73 prasarana air bersih rusak, 23 saluran irigasi, 154 ruas jalan, dan 124 jembatan, serta 18 bendungan di 16 kabupaten/kota terdampak bencana di Sumbar.
“Semua perlu penanganan segera agar bisa kembali berfungsi seperti sediakala, sementara kami di daerah memiliki keterbatasan anggaran. Oleh sebab itu, kami mohon dukungan dari bapak/ibu Komisi V DPR RI,” ujar Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah saat rapat bersama Ketua dan Anggota Komisi V DPR RI di Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI BIM, Kabupaten Padang Pariaman, Rabu (10/12/2025).
Jika persoalan tersebut tidak segera ditangani, maka dampaknya akan meluas ke sektor sosial ekonomi dan pangan. Apalagi mendekati momentum Ramadan dan Idul Fitri, kebutuhan pangan masyarakat meningkat, kondisi ini diprediksi akan berpengaruh terhadap ketersediaan dan harga pangan.
“Bencana ini telah melumpuhkan ekonomi masyarakat, banyak lahan pertanian masyarakat yang rusak. Sehingga perlu percepatan penanganan,” ujar Mahyeldi
Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae menyampaikan, kunjungannya ini merupakan bentuk perhatian Komisi V terhadap kondisi masyarakat terdampak bencana di Sumbar. Ia mengatakan, sebelum rapat ini, rombongan Komisi V telah melakukan peninjauan ke lokasi yang mengalami kerusakan parah akibat bencana.
“Kami ingin memastikan apa saja persoalan di lapangan, apa yang sudah dilakukan, apa yang belum, dan apa yang harus diprioritaskan,” ujarnya.
Sementara itu Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti menegaskan, pemerintah daerah perlu merampungkan pendataan dampak dan kerugian sembari terus melakukan penanganan tanggap darurat agar tahap rehabilitasi dan rekonstruksi bisa segera dilaksanakan.
“Untuk masuk ke tahap rehap rekon, kita tentu perlu data yang jelas untuk dijadikan rujukan. Kami di Kementerian PU sudah melakukan itu, daerah tentu juga mesti punya, nanti data tersebut kita cocokkan,” tegasnya.
Rapat dengan Komisi V ini juga dihadiri Wali Kota Padang, Fadly Amran; Bupati Padang Pariaman, John Kenedi Aziz serta sejumlah instansi terkait lainnya. (adpsb/devi)
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News Khazminang.id. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
