Acara diikuti puluhan peserta yang terdiri dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan konsultan program Integrated City Planning (ICP), tokoh adat yang diwakili Kerapatan Adat Nagari (KAN), Bundo Kanduang, Persatuan Wanita Kurai (PWK), asosiasi pelaku usaha, pokdarwis, pelaku usaha, desa wisata, homestay, insan pariwisata dan komunitas-komunitas dari Kota Bukittinggi.
Tim Integrated City Planning (ICP) yang dipimpin oleh Endang menjelaskan bahwa kegiatan ICP di Kota Bukittinggi telah dimulai sejak bulan Mei 2025 dan akan berlangsung selama delapan bulan. Perencanaan kota pada dasarnya melalui dua jalur pendekatan, yaitu : Kebijakan dari atas (dari Pemerintah), dan Usulan dari bawah. ICP memadukan kedua pendekatan ini.
Dijelaskan Endang bahwa sektor utama ekonomi Kota Bukittinggi adalah perdagangan, jasa, dan pariwisata. Namun, sektor pariwisata saat ini sedang mengalami kesulitan akibat dampak Corona. Oleh karena itu, perlu dilakukan inovasi dalam pelayanan jasa dan wisata, seperti pengembangan objek wisata baru, desa wisata, dan kompleksitas jenis wisata, ucap Endang.
Lebih lanjut disampaikannya, Integrated City Planning (ICP) adalah pendekatan perencanaan kota yang mengintegrasikan berbagai aspek seperti transportasi, perumahan, infrastruktur, ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan untuk menciptakan kota yang efisien, ramah lingkungan, dan nyaman bagi warganya.
Kota-kota yang dipilih adalah Bukittinggi, Belitung, Semarang, Samarinda, Pontianak, Morowali, Konawe, Ambon, Weda, dan Sorong. Pemilihan 10 kota pilot didasarkan pada lima indikator utama untuk memastikan keberhasilan implementasi ICP di kota-kota yang dipilih.
Kota Bukittinggi diarahkan ke pengembangan wisata alam, budaya dan kesehatan serta ekonomi kreatif melalui kekuatan banding, pelibatan masyarakat serta dukungan sarana dan prasarana. Bangkitkan sektor lain demi membangkitkan pariwisata, ungkap Endang.
Sementara itu, Sekretaris dinas PU Kota Bukittinggi mengulas “Perencanaan kota yang di desain oleh ICP adalah sebuah pilot proyek nasional yang hanya diberikan pada beberapa kota saja. Bantuan ini berupa hasil kajian yang akan menjadi masukan bagi Bukittinggi kedepan. Hasil ini akan ditindak lanjuti dalam kebijakan jangka pendek dan jangka panjang.
Dalam rapat ini, tokoh adat Kerapatan Adat Nagari (KAN), Datuak Sunguik Ameh menyarankan agar aliran sungai yang ada dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ekonomi masyarakat sekitar, membuat aturan yang jelas tentang sistem tata ruang karena ada pelanggaran-pelanggaran dalam pembangunan yang dibiarkan.
Komunitas Pencinta Museum Kota Bukittinggi, Irwan Setiawan menekankan pentingnya pengembangan wisata sejarah yang terstruktur dan terencana, dengan memanfaatkan dunia pendidikan. Dan menyarakan “Bukittinggi harus mencoba mengambil fokus untuk pemajuan wisata sejarah. Hal ini perlu terstruktur, terencana, pengembangan dengan memanfaatkan dunia pendidikan.
Harus ada buku panduan yang jelas dan tertata dengan baik. Dan tak lupa kawasan dan bangunan bersejarah di Kota ini harus dirawat, dipelihara dan direnovasi serta menambahkan narasi-narasi bersejarah di sekitar objek sejarah. Sehingga semua bisa membaca dan mengetahui keunikan Kota ini”.
Asosiasi Pariwisata Indonesia Bukittinggi “Perlu ada identitas wilayah yang kuat dan nyata di Kota ini, seperti adanya tempat pertunjukan khusus di Kota Bukittinggi. dan sentral UKMK di kota ini”.
Rapat pleno ini diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang tepat untuk pengembangan Kota Bukittinggi di masa depan. Semoga penataan Kota Bukittinggi bisa menciptakan kota yang layak huni (liveable), hijau (green and ecologically sustainable), dan cerdas (smart city). Meningkatkan daya tarik kota untuk investasi dan pengembangan. Memastikan pembangunan infrastruktur yang terencana dan berkelanjutan. (Iwin SB)
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News Khazminang.id. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
