Padang – Jika tak ada kendala, PWI Sumbar akan menggelar Uji Kompetensi Wartawan (UKW) pada November 2025 mendatang. Untuk pelaksanaan UKW ini, PWI Sumbar bekerjasama dengan PWI Pusat dan Dewan Pers serta didukung penuh oleh Pemprov Sumbar melalui Dinas Kominfotik Sumbar.
“Anggaran untuk UKW tersedia pada APBD Perubahan 2025,” ujar Kepala Dinas Kominfotik Sumbar, Rudy Rinaldy, saat menerima kunjungan silaturahmi pengurus PWI Sumbar dipimpin Ketua PWI Sumbar, Widya Navies, di Dinas Kominfotik Sumbar, Jumat (19/9).
Rudy Rinaldy menyebutkan, PWI merupakan mitra strategis pemerintah daerah. Untuk itu, pemerintah daerah berupaya terus meningkatkan SDM wartawannya, sehingga perlu didukung.
Rudy juga menyebutkan, empat peran pers yang dilakukan PWI telah memberikan banyak kemajuan untuk masyarakat dan daerah. Oleh sebab itu, dia berharap pers di Sumbar bisa mendorong kemajuan daerah, terutama bersama pemerintah daerah menggali potensi lokal untuk bisa menghasilkan pendapatan daerah.
“Jika kita hanya mengandalkan dana dari pusat, sulit untuk berkembang karena tidak akan tercukupi,” katanya.
Terkait ajakan Kadis Kominfotik Sumbar tersebut, Ketua PWI Sumbar Widya Navies menyebutkan, sejak masa lalu, pers di Sumatera Barat memiliki komitmen untuk turut berbuat demi kemajuan daerah.
“Kita akan beritakan yang baik adalah baik, hal buruk adalah buruk,” katanya.
UKW merupakan salah satu tolok ukur terhadap kapasitas dan kapabilitas seorang wartawan.
“PWI selalu mendorong peningkatan SDM wartawan bergandengan tangan dengan perusahaan pers yang ada,” kata Widya Navies didampingi Sekretaris Firdaus Abie, Wakil Ketua Bidang Organisasi Sawir Pribadi, Wakil Ketua Bidang Pendidikan M. Khudri, Wakil Ketua Bidang Kesra Jayusdi Efendi, Ketua SIWO PWI Syaiful Husein dan Anggota Dewan Kehormatan Provinsi Devi Diany.
Widya Navies menyebutkan, jenjang sertifikasi kewartawanan di PWI Sumbar merujuk kepada aturan yang sudah diputuskan bersama konstituen Dewan Pers. Ada tiga jenjang. Muda, Madya dan Utama.
Berdasarkan Kongres di Bandung, 2023, diputuskan ada perubahan untuk sertifikat di kabupaten dan kota. Sebelumnya untuk Ketua, minimal sertifikasi Muda. Terbaru, Madya.
“Kita mendorong meningkatkan sertifikasi di kabupaten dan kota,” kata Widya Navies. (devi)
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News Khazminang.id. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
