Padang, Khazminang.id – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM-SI) Wilayah Sumbar, menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Provinsi Sumatera Barat, Kamis sore (12/2/2026).
Para mahasiswa tersebut mendatangi gedung dewan secara long march dengan memakai almamater masing-masing sebagai simbol identitas akademik mereka.
Mahasiswa tersebut mengungkapkan, aksi unjuk rasa yang mereka gelar merupakan bentuk respons mereka terhadap berbagai persoalan serius dalam sistem pendidikan nasional.
Seperti disampaikan Presiden Mahasiswa UPI YPTK, Kahfi Harahap dalam orasinya dihadapan Ketua Komisi V DPRD Sumbar Lazuardi Erman didampingi wakilnya Nufirman Wansyah, aksi yang mereka gelar tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral mahasiswa dalam mengawal masa depan pendidikan Indonesia.
Dikatakan Kahfi, persoalan pendidikan bukan sekadar masalah teknis, tetapi mencerminkan lemahnya komitmen negara dalam memastikan hak pendidikan yang layak bagi seluruh warga.
“Untuk itu, mahasiswa hadir guna mengingatkan bahwa pendidikan adalah hak dasar, bukan komoditas,” tegas Kahfi.
Dalam kesempatan itu para mahasiswa menyampaikan tuntutannya dan menekankan beberapa hal krusial diantaranya minta perbaikan fasilitas pendidikan yang rusak dan memastikan pemerataan akses di seluruh wilayah.
Kemudian strategi nasional pemulihan kualitas pembelajaran pascapandemi dan pascabencana serta penguatan perlindungan peserta didik, termasuk pencegahan kekerasan di sekolah.
Mereka juga menuntut kesejahteraan tenaga honorer, melalui pengakuan masa pengabdian, standar penghasilan layak, serta kebijakan afirmatif dalam pengangkatan menjadi aparatur sipil negara.
Mereka juga menuntut program pendidikan nasional dievaluasi, termasuk distribusi guru, transparansi bantuan pendidikan, kurikulum, dan pemerataan akses teknologi agar digitalisasi tidak memperlebar kesenjangan.
Menuntut adanya keadilan bagi tenaga pendidik honorer yang selama ini menjadi tulang punggung pendidikan, namun belum mendapatkan kesejahteraan yang pantas.
“Negara tidak boleh menutup mata terhadap kontribusi mereka,” tegas mereka.
Menyikapi tuntutan mahasiswa tersebut, Ketua Komisi V DPRD Sumbar Lazuardi Erman bersama wakilnya Nufirman Wansyah menyatakan, karena tuntutan tersebut bersifat nasional, pihaknya akan meneruskan ke tingkat yang lebih tinggi.
“Kami terima tuntutan ini dan akan meneruskannya ke pusat,” kata Lazuardi. (*)
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News Khazminang.id. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
