Padang, Khazminang.id – Warga terdampak banjir dan longsor di Sumbar yang hingga kini masih bertahan di pengungsian, memiliki beragam masalah termasuk rentan terjadinya kekerasan berbasis gender. Pasalnya, pengungsian yang tersedia tidak memisahkan antara perempuan dan laki-laki, termasuk kelompok rentan. Mereka bercampur baur dalam waktu yang cukup lama bahkan bukan dalam satu keluarga inti.
Menyadari hal itu, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Sumbar yang sejak awal terjadi bencana sudah berada di lapangan, menyediakan layanan dan edukasi kesehatan seksual dan reproduksi dalam respon pascabencana bagi warga terdampak dengan memberikan kebijakan Paket Pelayanan Awal Minimum (PPAM) serta pencegahan penanganan kekerasan berbasis gender (gender best violence).
Sekdaprov Sumbar, Arry Yuswandi saat membuka kegiatan Sosialisasi dan Peningkatan Kapasitas Minimum Initial Service Package (MISP) dan Pencegahan Penanganan Gender Best Violence (GBV), Selasa (23/12/2025) di Padang mengatakan, pihaknya belum mampu menyediakan pengungsian yang terpilah antara laki-laki dan perempuan, termasuk kelompok rentan. Begitu pula dapur umum yang tersedia, menyediakan makanan untuk semua orang dengan menu yang juga sama.
“Kita menyadari, lokasi pengungsian dan dapur umum diperlakukan untuk semua orang. Walau sebenarnya layanan dan kebutuhan mereka berbeda, misalnya antara lansia, disabilitas, ibuk hamil balita maupun remaja,” ujar Arry.
Pihaknya berharap, program yang diusung PKBI dapat dijadikan standar layanan pascabencana. Mereka yang hingga saat ini berada di pengungsian memiliki segudang masalah, tak hanya soal rumah yang rusak atau hanyut dihantam banjir, tetapi juga masalah lahan pertanian mereka yang rusak dan tidak bisa dioleh kembali. Tak kalah pentingnya tentu layanan kesehatan seksual dan reproduksi mereka.
Sosialisasi dan peningkatan kapasitas yang digelar PKBI ini dilaksanakan selama 2 hari, sejak Selasa (23/12/2025) hingga Rabu (24/12/2025) dan diikuti oleh instansi/lembaga dan organisasi di antaranya PMI, Forum PRB Sumbar, BPBD Sumbar Nurani Perempuan, Dinas Kesehatan Sumbar, Dinas P3AP2KB Sumbar, Dinas Pendidikan Sumbar, BKKBN Sumbar, IBI Sumbar, serta instansi/lembaga dan organisasi lokasi intervensi program PKBI di Agam dan Padang Pariaman.
Terancam Kurang Gizi
Pada hari pertama, PKBI menghadirkan narasumber Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Sumbar, Rosmadeli. Dalam paparannya, Rosmadeli menjelaskan, sering terjadi ketika bencana pemerintah daerah khususnya di bidang kesehatan tidak mampu mengatasinya dengan maksimal hingga terjadi krisis.
“Misalnya saja, stok Pemberian Makanan Tambahan (PMT) sempat kosong karena banyaknya permintaan. Hal ini sangat berpengaruh kepada kelompok rentan. Kemudian kami segera minta tambahan ke pusat, dan saat ini telah tersedia lagi,” katanya.
Menurutnya, hingga saat ini setidaknya terdapat 39 titik pengungsian dan 29 unit dapur umum yang melayani pengungsi. Namun jika tak diberikan perhatian penuh kepada kelompok rentan, seperti ibu hamil, ibu menyusui, lansia, remaja perempuan, anak-anak dan disabilitas, maka bakal muncul beragam masalah baru pascabencana.
“Dalam 1 bulan saja tidak terpenuhi gizi optimal untuk anak-anak di pengungsian dengan berat dan tinggi badan yang tidak ideal, maka sangat berpotensi terjadi kekurangan gizi,” katanya.
Dalam waktu yang lama sekitar 3 bulan berturut-turut saat dilakukan pengecekan ke Puskesmas tolok ukur pertumbuhan anak tak terpenuhi, maka akan-anak di Sumbar beresiko tinggi mengalami stunting. Oleh sebab itu, skrining gizi anak-anak saat bencana sangat perlu dilakukan.
“Saat ini, kita memiliki stok 2.000 PMT dari pokir anggota DPRD Sumbar. Bagi kabupaten/kota atau pihak-pihak yang membutuhkan, dapat langsung ke Dinas Kesehatan Sumbar,” ujar Rosmadeli. (devi)
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News Khazminang.id. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
