|
| Boeing sepeeti yang dipakai maskapai Qantas inilah yang akan dibeli Polri |
Jakarta Khazminang.id
– Kepolisian RI akan membeli sebuah pesawat Boeing 737 seri 800 Next Generation
seharga Rp1 triliun. Untuk apa ya? Padahal kata para pengamat, pesawat itu
tidak merupakan hal yang urgen untuk dibeli oleh Polri.
Kata pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto, membeli pesawat bekas Boeing 737-800 Next Generation dikhawatirkan tak sepadan dengan beratnya beban biaya operasional yang harus ditanggung.
“Kalau yang selama ini dikeluhkan adalah tingkat kesejahteraan anggota dan biaya operasional penanganan perkara, kenapa harus beli barang mewah? Ini kan seperti mengulang lagi isu gaya hidup hedon polisi, yang hedon bukan cuma personilnya, tapi lembaganya juga,” kata Bambang sperrti dilansir laman BBC News Indonesia.
Menurut Mebs Polri, pesawat Boeing 737-800 dibutuhkan untuk menghadapi tahun politik 2024, gangguan keamanan, bencana alam, hingga terorisme. Pemanfaatannya antara lain untuk memobilisasi pasukan, distribusi bantuan kemanusiaan, hingga sebagai angkutan logistik barang berbahaya dalam jumlah besar secara cepat dan tepat menuju daerah tujuan.
Kepala Biro Penerangan Umum Polri Brigadir Jenderal Ahmad Ramadhan mengatakan selama ini Polri harus menyesuaikan jadwal dan regulasi penerbangan sipil untuk kebutuhan-kebutuhan yang dia sampaikan sebelumnya. Pendapat Karopenum Polri itu diaminkan oleh anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani. Ia menyebut rute dan jadwal penerbangan untuk pengerahan mendadak pasukan Polri kadang bermasalah ketika harus bergantung pada penerbangan komersial. “Jadi kalau dilihat dari sisi urgensi maka ya memang bisa diargumentasikan kebutuhan dan urgensinya,” jelas Arsul.
Sementara itu, Komisioner Kompolnas Poengki Indarti memandang pengadaan pesawat jenis ini memang diperlukan untuk mengangkut pasukan dan perlengkapannya, termasuk senjata api dan amunisi yang berbahaya jika diangkut dengan pesawat sipil. “Untuk pesawat, Polri memang butuh banyak. Terutama untuk pergeseran pasukan serta untuk transportasi di wilayah-wilayah terpencil,” kata Poengki.
Berdasarkan catatan Polri, pesawat yang dibuat pada 2019 itu dibeli dari sebuah perusahaan di Irlandia dengan harga Rp664,38 miliar. Namun Polri juga harus mengeluarkan anggaran modifikasi kabin, suku cadang, pemeliharaan, hingga pelatihan pilot dan pramugari sebesar Rp330,96 miliar. Pesawat Boeing itu memiliki riwayat jam terbang kurang dari 3.000 jam dengan kapasitas 184 kursi. Rencananya, pesawat akan dimodifikasi dengan kapasitas empat kursi premium bisnis, 16 kursi bisnis, dan 114 kursi ekonomi.
Menurut Bambang Rukmanto, sejumlah alasan yang disampaikan Polri pesawat itu belum cukup menunjukkan urgensi pembelian pesawat tersebut.
“Kalau dikaitkan dengan dinamika pemilu, beberapa tahun terakhir ini dinamikanya tidak terlalu mendesak. Kalau butuh, ya butuh di wilayah rawan saja yang bisa dipenuhi dengan charter pesawat komersil,” jelas Bambang. Mobilisasi anggota besar-besaran pun, menurutnya, hanya terjadi sesekali apabila eskalasi kerawanan tinggi. Di luar kondisi itu, Polri semestinya bisa mengandalkan personil dari markas-markasnya di daerah.
“Kebutuhan untuk mobilisasi itu memangnya setiap hari? Apakah sebegitu besarnya mobilisasi personel kepolisian? Kalau pun sebesar itu, apa gunanya Polda-Polda di daerah?” tanya Bambang.
Alasan untuk memperluas jangkauan menuju daerah-daerah kecil pun dipertanyakan. Menurut Alvin Lie, pesawat jenis Boeing 737-800 hanya dapat menjangkau kota-kota besar karena membutuhkan landasan sepanjang setidaknya 2.800 meter.
Apabila alasannya untuk mengangkut barang bukti yang berbahaya, Alvin menilai masih ada opsi angkutan udara lain yang lebih efisien. "Memangnya seberapa besar kebutuhan [mengangkut barang bukti] itu? Apakah barang buktinya besar sekali sampai harus diangkut dengan Boeing 737 itu?"
Dengan konfigurasi kabin yang sejauh ini direncanakan, Alvin mengatakan tak menutup kemungkinan pesawat ini akan lebih sering dimanfaatkan untuk perjalanan dinas pejabat tinggi Polri. “Jangan sampai seolah-olah ini seperti pesawat dinasnya Kapolri,” kata Alvin.
Menurut Alvin, biaya operasional Boeing 737-800 mencapai US$2.000 (Rp30 juta) hingga US$2.500 (Rp37,5 juta) per jam.
"Itupun kalau dioperasikan oleh maskapai yang menerbangkan pesawat itu kurang lebih 200 jam per bulan. Kalau kurang dari itu, biayanya lebih tinggi lagi karena kan memperhitungkan biaya perawatan, pilot, teknisi, suku cadang yang harus selalu ada," jelas Alvin.
"Sedangkan maskapai yang setiap hari mengoperasikan pesawat sembilan sampai 12 jam sehari, secara bisnis lebih menguntungkan sewa dibandingkan beli," sambungnya.
(eko/bbc)
