Scroll untuk baca artikel
Banner Harian Khazanah
Berita

Pendapatan Negara dari Sumbar Tumbuh 45%

×

Pendapatan Negara dari Sumbar Tumbuh 45%

Sebarkan artikel ini
Pendapatan negara di Ranah Minang sukses

Padang, khazminang.id- Pendapatan negara di Sumatera Barat mencatat pertumbuhan signifikan hingga akhir September 2026. Berdasarkan data Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sumatera Barat, penerimaan negara mencapai Rp8,68 triliun atau tumbuh 45,05 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, realisasi belanja negara telah mencapai Rp27,36 triliun.

Kepala Kanwil DJPb Sumbar Kukuh Sumardono Basuki mengatakan, capaian tersebut menunjukkan kinerja pendapatan negara di Sumatera Barat masih tumbuh positif dan sejalan dengan pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2026.

Iklan
Scroll Untuk Baca Artikel

“Realisasi pendapatan negara di Sumbar menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 45,05 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya,” kata Kukuh, sebagaimana dikutip dari data resmi DJPb, Kamis (29/10/2026).

Secara komposisi, pendapatan negara tersebut didominasi penerimaan perpajakan yang dihimpun Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Nilainya mencapai Rp7,07 triliun atau sekitar 81,5 persen dari total pendapatan negara.

Penerimaan pajak dalam negeri neto hingga September 2026 tercatat sebesar Rp3,87 triliun. Jumlah tersebut setara dengan 70,68 persen dari target tahun 2026 sebesar Rp5,48 triliun. Dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, penerimaan pajak dalam negeri tumbuh 38,98 persen.

Baca Juga:  Pemko Bukittinggi Gelar Pawai Alegoris Semarakkan Kemerdekaan RI Ke-81

Sektor administrasi pemerintahan, industri, perdagangan, serta aktivitas keuangan dan asuransi menjadi penyumbang terbesar penerimaan pajak di Sumatera Barat.

Sementara itu, penerimaan perpajakan luar negeri mencapai Rp3,2 triliun atau 236,17 persen dari target 2026 sebesar Rp1,36 triliun. Penerimaan tersebut berasal dari bea keluar dan bea masuk.

Dari jumlah itu, penerimaan bea keluar tercatat sebesar Rp3,19 triliun atau mencapai 237,76 persen dari target. Adapun penerimaan bea masuk mencapai Rp8,72 miliar atau 68,56 persen dari target tahun berjalan.

Selain penerimaan perpajakan, pendapatan negara juga berasal dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Hingga 30 September 2026, PNBP di Sumbar mencapai Rp1,61 triliun atau 82,37 persen dari target tahun 2026.

Pertumbuhan PNBP terutama didorong peningkatan pendapatan badan layanan umum (BLU) sebesar 10,52 persen secara tahunan. Realisasi pendapatan BLU tercatat mencapai Rp1,25 triliun.

Dari sisi belanja, realisasi anggaran negara di Sumatera Barat hingga akhir September 2026 mencapai Rp27,36 triliun atau 74,35 persen dari total pagu sebesar Rp36,8 triliun. Angka tersebut tumbuh 21,32 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025.

Baca Juga:  Ini Arahan Wabup Ahmad Fadly di Apel Perdana ASN Pemkab Tanah Datar

Kukuh menjelaskan, belanja negara di Sumatera Barat terdiri atas dua komponen utama, yakni belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah (TKD). Belanja pemerintah pusat dilaksanakan melalui satuan kerja kementerian dan lembaga, sedangkan TKD disalurkan melalui enam Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) kepada pemerintah provinsi serta kabupaten dan kota.

Realisasi belanja pemerintah pusat hingga September 2026 mencapai Rp10,28 triliun atau 60,63 persen dari pagu sebesar Rp16,95 triliun. Dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, realisasi tersebut tumbuh 45,36 persen.

Belanja pemerintah pusat didominasi belanja pegawai sebesar Rp5,17 triliun atau 50,3 persen dari total belanja pemerintah pusat. Realisasi belanja pegawai tersebut mencapai 75,31 persen dari pagu Rp6,86 triliun dan meningkat 22,21 persen secara tahunan.

Sementara itu, belanja barang telah terealisasi sebesar Rp3,71 triliun atau 58,86 persen dari pagu Rp6,31 triliun. Realisasi ini meningkat 55,15 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Adapun belanja modal mencapai Rp1,39 triliun atau 36,89 persen dari total pagu sebesar Rp3,77 triliun.

Baca Juga:  Menaker: Lulusan Perguruan Tinggi Harus Miliki Strategi "Triple Readiness" Hadapi Era AI

Pada komponen transfer ke daerah, pemerintah telah menyalurkan Rp17,1 triliun hingga 30 September 2026. Jumlah tersebut setara dengan 86,05 persen dari pagu TKD tahun 2026 sebesar Rp19,86 triliun.

Capaian tersebut menunjukkan penyaluran transfer ke daerah telah berjalan cukup tinggi. Dana tersebut diharapkan dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pelaksanaan pembangunan di seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Barat. (Iwin SB)

Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News Khazminang.id. Klik tanda bintang untuk mengikuti.