Padang — Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasko Ruseimy baru saja menindak tegas pelaku penangkapan ikan ilegal menggunakan pukat harimau (trawl) yang dilakukan oleh awak kapal asal Kota Sibolga, Sumatera Utara. Kapal tersebut tertangkap saat beroperasi di wilayah perairan Sumatera Barat yang masuk dalam zona tangkap khusus nelayan kecil.
Wali Kota Sibolga, Akhmad Syukri Nazry Penarik, bersama Ketua DPRD Kota Sibolga dan sejumlah pejabat daerah, langsung datang ke kediaman Wagub Sumbar pada Jumat (18/7/2025), untuk meminta maaf atas ulah warganya. Kunjungan tersebut juga sekaligus menyatakan dukungan terhadap penegakan hukum yang dilakukan Pemprov Sumbar.
Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasko Ruseimy, bertindak tegas terhadap praktik penangkapan ikan ilegal menggunakan pukat harimau (trawl) yang dilakukan oleh kapal asal Kota Sibolga, Sumatera Utara.
“Kunjungan ini sebagai bentuk permohonan maaf kepada masyarakat Sumbar, khususnya nelayan Air Bangis, atas pelanggaran yang dilakukan oleh oknum nelayan kami. Kami juga menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah tegas Pemerintah Provinsi Sumbar,” ujar Wali Kota Syukri.
Rombongan dari Sibolga terdiri dari Sekda, Sekwan, Kadis Kesehatan, perwakilan Dinas Perikanan, Kabag Umum, Ketua HNSI Sibolga–Tapteng, serta sejumlah nelayan jaring salam.
Wagub Vasko menyambut baik kunjungan tersebut dan mengapresiasi itikad baik dari Pemkot Sibolga. Namun, ia menegaskan bahwa proses hukum terhadap kapal pelanggar akan tetap berjalan sesuai ketentuan.
“Ini bukan semata soal wilayah, tapi soal keadilan bagi nelayan kecil yang menggantungkan hidupnya pada laut. Sumbar akan selalu bersikap tegas terhadap segala bentuk pelanggaran,” ujar Vasko.
Beberapa waktu lalu, Vasko Ruseimy memimpin patroli laut bersama Ditpolairud, KKP dan nelayan Air Bangis di perbatasan Sumbar Sumut. Mereka berhasil menangkap kapal nelayan modern asal Kota Sibolga KM Dirga, Langkah ini menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam menjaga kedaulatan laut, melindungi ekosistem pesisir, dan memperjuangkan hak nelayan lokal dari praktik perikanan yang merusak dan tidak berkelanjutan. (devi)
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News Khazminang.id. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
