Bukittinggi, khazminang.id- Gubernur Provinsi Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah dalam pertemuan bersama Wali Kota Bukittinggi Ramlan Nurmatias di Istana Bung Hatta, Selasa (20/1/2026). Secara khusus membahas penguatan wacana penetapan Bukittinggi sebagai Daerah Istimewa, sekaligus menegaskan posisi Kota itu sebagai Kota Perjuangan dengan peran strategis pada masa awal kemerdekaan.
Pertemuan tersebut turut dihadiri jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, antara lain Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Sumatera Barat, Kepala Dinas Kebudayaan, Kepala Biro Pemerintahan, Kepala Biro Administrasi Pimpinan, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah dari Pemerintah Kota Bukittinggi. Kehadiran para pejabat ini menandai keseriusan Pemerintah Daerah dalam mengawal wacana yang berpotensi mengubah posisi Bukittinggi di tingkat nasional.
Dukungan dari Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah didasarkan pada nilai sejarah Bukittinggi yang pernah menjadi pusat Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) pada masa agresi militer Belanda, menjadikannya salah satu kota kunci dalam perjalanan bangsa.
Lebih lanjut ditegaskannya, bahwa gagasan ini tidak bisa berjalan secara instan dan harus melalui kajian mendalam yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Aspirasi niniak mamak, tokoh adat, tokoh masyarakat, cadiak pandai, hingga pemangku kepentingan di daerah dan pusat disebut sebagai fondasi utama sebelum wacana ini dibawa lebih jauh.
“Perlu adanya dukungan penuh dari berbagai pihak. Dengan latar belakang sejarahnya, Bukittinggi memiliki nilai historis yang setara dengan daerah-daerah yang telah memiliki status keistimewaan di tingkat nasional,” kata Mahyeldi.
Menurut Mahyeldi, Pemerintah Kota Bukittinggi juga perlu memperkuat argumentasi secara akademik dengan menggelar seminar atau forum ilmiah yang menghadirkan narasumber kompeten. Langkah tersebut dinilai penting agar usulan status daerah khusus atau istimewa tidak hanya berbasis narasi sejarah, tetapi juga memiliki pijakan ilmiah dan konstitusional yang kuat, ucap Mahyeldi.
Sementara itu, Wali Kota Bukittinggi Ramlan Nurmatias, menyatakan bahwa Bukittinggi merupakan salah satu kota terpenting di Sumatera Barat dan memiliki catatan sejarah nasional yang tidak terbantahkan. Ramlan Nurmatias mengingatkan bahwa setelah Jakarta dan Yogyakarta, Bukittinggi pernah menjadi Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia saat dibentuknya PDRI pada 19 Desember 1948. “Setelah Jakarta dan Yogyakarta, Bukittinggi menjadi ibu kota negara saat dibentuknya Pemerintahan Darurat Republik Indonesia,” ujar Ramlan.
Ramlan menambahkan, Pemerintah Kota Bukittinggi saat ini terus melakukan berbagai upaya untuk meyakinkan pihak-pihak terkait agar mendukung pemberian status khusus tersebut. Ramlan Nurmatias menilai, secara historis dan simbolik, Bukittinggi memiliki posisi yang kuat untuk diusulkan sebagai daerah istimewa.
Salah satu langkah konkret yang direncanakan adalah menghadirkan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai narasumber seminar, guna berbagi pengalaman tentang proses dan implikasi status keistimewaan, pungkas Ramlan Nurmatias. (Iwin SB)
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News Khazminang.id. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
