Padang, Khazminang.id – Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi mengatakan, libur lebaran yang telah dilalui semestinya menjadi momen untuk menyegarkan semangat pengabdian, bukan justru menurunkan produktivitas.
“Oleh karena itu, hendaknya semangat pelayanan publik semakin meningkat pascalibur panjang,” ujar Muhidi di Padang, Senin (7/4).
Untuk itu ia menegaskan pentingnya optimalisasi pelayanan publik setelah libur Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah dan minta seluruh instansi pemerintahan, khususnya yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, untuk kembali bekerja secara maksimal dan profesional.
“Setelah merayakan Idulfitri bersama keluarga, saatnya kita kembali menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab,” tegasnya.
Politisi PKS ini berharap semua lini pelayanan publik, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dapat langsung bekerja dengan maksimal dan tidak ada penurunan kualitas layanan.
Pasalnya, tukuk dia, pelayanan publik merupakan wajah dari kehadiran negara di tengah masyarakat. Oleh karena itu, keterlambatan, kelalaian, maupun sikap tidak profesional dalam melayani masyarakat harus dihindari.
“Jangan sampai masyarakat yang datang dengan harapan tinggi justru kecewa karena lambannya pelayanan,” tegasnya.
Apalagi, ulasnya, banyak urusan administrasi yang menumpuk usai libur panjang yang harus diantisipasi dengan kesiapan dan kedisiplinan aparatur.
Dalam kesempatan itu ia tak menampik adanya sejumlah instansi yang telah bersiap lebih awal untuk memastikan pelayanan tetap berjalan normal di hari pertama kerja, dan berharap komitmen tersebut dapat menjadi contoh bagi instansi lainnya.
Sebab, katanya, momentum Idulfitri ini juga seharusnya memperkuat integritas dan etos kerja aparatur sipil negara.
“Untuk itu, mari kita layani masyarakat dengan hati, karena pelayanan yang baik adalah bentuk nyata pengabdian kepada bangsa dan daerah,” pungkasnya.
Dia juga mengingatkan agar seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) melakukan evaluasi terhadap pelayanan yang diberikan sebelum dan sesudah libur panjang.
“Evaluasi ini penting untuk mengidentifikasi kekurangan serta menyusun langkah-langkah perbaikan ke depan,” terangnya.
Ia juga menegaskan, DPRD siap mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik melalui fungsi pengawasan dan anggaran.
“Pelayanan yang cepat, tepat, dan responsif merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang menjadi prioritas pembangunan daerah,” tegas Muhidi.
Untuk mencapainya, kita tidak boleh lengah dalam menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas, dan DPRD akan terus mendorong terciptanya sistem pelayanan yang efisien, transparan, dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat.
Dalam hal ini, Muhidi berharap masyarakat turut aktif memberikan masukan dan kritik konstruktif terhadap pelayanan publik, sehingga tercipta partisipasi yang sehat antara pemerintah dan masyarakat dalam upaya menciptakan perubahan ke arah yang lebih baik. (*)
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News Khazminang.id. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
