Padang, Khazminang.id — Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Drs. H. Muhidi, MM mendorong pemerintah daerah yang terdampak bencana melakukan penghitungan kebutuhan pascabencana secara cermat dan matang, agar dapat disesuaikan dengan kemampuan APBD kabupaten dan kota masing-masing.
Demikian disampaikan Muhidi saat melakukan kunjungan sekaligus penyerahan bantuan seragam batik secara simbolis di SMA Negeri 9 Padang, Selasa (6/1/2026).
Ia menegaskan, Data Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) merupakan bagian penting sebagai dasar penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).
Pasalnya, ungkap dia, Data sangat penting sebagai bahan kebijakan, termasuk untuk menentukan arah kebijakan dan besaran anggaran yang dibutuhkan.
Dalam kesempatan tersebut, mantan Wakil Ketua DPRD Kota Padang periode 1999-2004 ini juga mendorong Kepala SMA Negeri 9 Padang agar segera menghitung serta melaporkan kerusakan peralatan sekolah akibat banjir bandang yang terjadi pada 27 November 2025.
“Kerusakan yang terjadi segera dilaporkan sebagai bahan kebijakan untuk menyusun kebijakan dan menentukan anggaran yang dibutuhkan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Muhidi menjelaskan bahwa pada 8–9 Januari 2026, daerah terdampak akan memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Tahap ini, tukuknya, dinilai sangat menentukan perencanaan pembangunan, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang.
Menurutnya, ketepatan data dan perencanaan yang matang menjadi kunci agar proses pemulihan pascabencana dapat berjalan efektif, terarah, dan berkelanjutan. (*)
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News Khazminang.id. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
