“Konsep pengawasan partisipatif ini memberikan ruang kepada masyarakat, komunitas, hingga kader pengawasan untuk turut serta aktif dalam proses pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran pemilu.”
Hal ini disampaikan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Alni, pada pembukaan kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif, bertajuk “Berfungsi dan Bergerak untuk Pemilu 2029 yang Bermartabat”. Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari, sejak Rabu (9/7/2025) hingga Jumat (11/7/2025) di Hotel Pangeran Beach Padang, yang diadakan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.
Lebih lanjut dikatakan Alni, dalam Pemilu sebelumnya, partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran jauh lebih besar dibanding temuan langsung dari pengawas. Data Bawaslu mencatat sebanyak 109 laporan masyarakat dalam Pemilu 2024, dan lebih dari 200 laporan saat Pilkada sebelumnya, ujar Alni.
Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesra Provinsi Sumatera Barat, Ahmad Zakri, mengapresiasi inisiatif Bawaslu. Menurutnya, kegiatan ini penting untuk membangun kesadaran dan kesiapan pengawasan pemilu sejak dini.
“Pemilu memang masih jauh, tetapi penguatan kapasitas pengawas partisipatif sudah harus dimulai dari sekarang, agar proses demokrasi ke depan berjalan jujur, adil, dan bermartabat,” kata Zakri.
Sedangkan Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Sumbar, Muhammad Khadafi, menyampaikan materi penting seputar strategi pencegahan pelanggaran di setiap tahapan pemilu.
Menurutnya, ada tiga unsur penting yang tidak bisa dipisahkan dalam pemilu, yakni partai politik, penyelenggara pemilu, dan masyarakat pemilih.
“Semua pihak berpotensi melakukan pelanggaran. Karena itu, kolaborasi dan pengawasan masyarakat menjadi kekuatan utama dalam menjaga marwah pemilu,” pungkas Muhammad Khadafi. (Iwin SB)
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News Khazminang.id. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
