Sinergi FPRB dan BPBD Sumbar untuk Maksimalkan Potensi Sumber Daya PB

Padang – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) berada di garda terdepan saat terjadi bencana. Dari sekian banyak jenis potensi bencana yang melanda Sumbar, seperti banjir, longsor, angin kecang serta abrasi, maka ancaman gempa megathrust Mentawai bagai momok yang menakutkan.

Oleh sebab itu, menyamakan persepsi dan memaksimalkan potensi sumber daya manusia dalam penanggulangan bencana menjadi sangat penting. Hal itu pula yang dilakukan BPBD Sumbar dengan menggelar pertemuan sekaligus silaturahmi dengan insan kebencanaan di Sumbar, Selasa (16/09/2025) di Kantor BPBD Sumbar.

Pertemuan tersebut sekaligus perkenalan Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sumatera Barat yang baru, Dr. Ir. Erasukma Munaf, S.T., M.M., M.T., yang dilantik pada 23 Agustus 2025 lalu dengan anggota Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Sumbar yang dipimpin Koordinator Hidayatul Irwan dan Pool of facilitator (PoF) Sumbar yang dikomandoi Sekretaris BPBD Sumbar, Azmi.

“Kami keluarga besar FPRB Sumbar mengucapkan selamat bertugas kepada Kalaksa BPBD Sumbar, Erasukma. Basamo makin tangguh,” kata Hidayatul Irwan yang diaminkan oleh peserta yang hadir diantaranya perwakilan dari RAPI, PMI, Charitas, Dompet Dhuafa, Rumah Zakat, JEMARI Sakato, Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), akademisi Nafrizal Carlo dan unsur pentahelik lainnya.

Salah satu isu krusial yang mencuat dari diskusi tersebut adalah terkait internalisasi dokumen penanggulangan bencana. Beberapa dokumen penting, seperti Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) yang jangka waktunya 5 tahun dan Rencana Kontingensi (Renkon) yang jangka waktunya 3 tahun, meski telah disusun dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, namun seringkali tidak menjadi pedoman dan referensi utama dalam pelaksanaan kegiatan.

“Hal ini disebabkan oleh proses rotasi dan mutasi yang sering terjadi di organisasi pemerintah, serta lemahnya proses internalisasi dokumen per tahun,” jelas Hidayat.

Untuk mengatasi hal ini, lanjutnya, pihaknya mengusulkan agar proses internalisasi dokumen RPB dilakukan minimal setahun sekali dan Renkon setiap enam bulan sekali dengan fasilitasi dari BPBD, guna memastikan pembaruan data sumber daya dan rencana aksi yang sesuai dengan kondisi terkini.

Koordinasi dan komunikasi antar lembaga juga menjadi perhatian utama. Terungkap adanya kelemahan dalam pelaporan kepada pimpinan dan kurangnya komunikasi antara BPBD provinsi dengan kabupaten/kota. Untuk memperbaiki kondisi ini, diusulkan penyelenggaraan agenda “Coffee Morning” secara rutin, baik bulanan maupun dua bulanan, yang dapat digilir di berbagai dinas/instansi terkait. Pertemuan informal ini diharapkan dapat membangun hubungan interpersonal yang kuat dan memperkuat koordinasi.

Kalaksa BPBD Sumbar, Erasukma yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas BMCKTR Sumbar itu, mengaku harus belajar banyak tentang penanggulangan bencana. Dan pihaknya sangat memahami bahwa yang lebih penting dalam kebencanaan itu bukan masa tanggap darurat tetapi mitigasi bencana.

“Salah satu mitigasi itu adalah rencana kami untuk memindahkan kantor BPBD Sumbar dan peralatan penanggulangan bencana ke Banda Buek bergabung dengan Pusdalop PB,” jelas Erasukma.

Selanjutnya, dalam diskusi juga dibahas beberapa inisiatif dan tantangan kesiapsiagaan bencana yang  meliputi:

• Sistem Peringatan Dini (Early Warning System/EWS). Provinsi memiliki total 37 unit EWS yang aktif, namun beberapa mengalami kendala sinyal atau suara yang terhalang gedung/bangunan. Diusulkan pembaruan menara EWS yang lebih tinggi atau pemasangan EWS oleh pemilik gedung-gedung tinggi, dengan pemeliharaan melalui program CSR.
• Logistik dan Gudang Bencana: Gudang logistik provinsi saat ini masih menumpang di gudang BNPB. Ada rencana untuk memindahkan Kantor BPBD ke Banda Buek agar satu atap dengan Pusdalops PB, serta mengembangkan gudang logistik menjadi balai besar logistik Sumatera.
• Apel Siaga Banjir dan Longsor (Bansor): Mengantisipasi prediksi iklim ekstrem, apel siaga banjir dan longsor akan dilaksanakan pada bulan Oktober. Gubernur Sumatera Barat telah menetapkan status darurat bansor. Rencana selanjutnya adalah menggelar simulasi CPx dan FTx yang akan melibatkan tujuh kabupaten/kota, dengan harapan mendapatkan dukungan dari BNPB.
• Simulasi Tsunami di Kota Padang: Rencana besar simulasi tsunami oleh Kota Padang pada 5 November, yang diperkirakan akan melibatkan lebih dari 200.000 orang dan ahli dunia, turut menjadi sorotan. Muncul kekhawatiran terkait kurangnya koordinasi yang intensif dengan BPBD Provinsi, padahal keterlibatan provinsi sangat penting untuk menguji peralatan dan kesiapan secara keseluruhan.
• Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB): Meskipun sekretariat SPAB telah dipindahkan ke Dinas Pendidikan sesuai amanat Permendikbud, kurangnya koordinasi dan pemahaman dari Dinas Pendidikan menjadi kendala. BPBD Provinsi diharapkan dapat memberikan pendampingan dan pembinaan agar pelaksanaan SPAB dapat berjalan optimal.
• Keterlibatan Pramuka: Potensi besar Pramuka dalam mitigasi dan penanganan bencana sangat diapresiasi karena mereka memiliki mental yang kuat dan solidaritas yang tinggi. Diusulkan agar mereka dapat dilibatkan dalam sesi latihan penanganan bencana.

“Dalam upaya peningkatan kapasitas dan kolaborasi, PoF dan FPRB diharapkan terus bersinergi dengan BPBD Provinsi,” ujar Erasukma.

Diskusi juga membahas tentang pentingnya pelatihan dasar bencana, khususnya bagi anggota non-ASN, dengan mengusulkan kepada Pusdiklat BNPB untuk menyediakan kuota bagi fasilitator dan non-ASN, serta kursus penyegaran terkait perubahan sistematika dokumen bencana.

Organisasi non-pemerintah, seperti JEMARI Sakato juga melaporkan kegiatan penguatan kapasitas masyarakat dalam Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dan Adaptasi Perubahan Iklim (API) di Mentawai, yang didukung oleh pemerintah Jerman dan NGO Internasional Arbeiter-Samariter-Bund (ASB).

Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sumatera Barat, Dr. Era Sukma Munaf, menegaskan komitmen untuk terus membangun sumber daya dan memperhatikan dukungan dana, mengingat respon positif dari BNPB. Beliau berharap bahwa dengan semangat kebersamaan “dek basamo mako manjadi”, penanggulangan bencana di Sumatera Barat dapat menjadi lebih tangguh, terkoordinasi, dan responsif demi keselamatan masyarakat. (devi)

Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News Khazminang.id. Klik tanda bintang untuk mengikuti.