Padang, Khazminang.id – Pertanian tetap menjadi penopang ekonomi Sumbar dengan kontribusi mencapai Rp71,16 triliun atau 21,37 persen terhadap PDRB 2024. Untuk hal tersebut, Pemprov Sumbar menetapkan kebijakan alokasi minimal 10 persen APBD untuk sektor pertanian, khususnya peningkatan produksi, hilirisasi, dan perlindungan petani.
“Ini bentuk komitmen kita untuk mengangkat kesejahteraan petani sekaligus memperkuat posisi Sumbar sebagai daerah penyangga pangan nasional,” kata Gubernur Sumbar Mahyeldi dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Ketersediaan Pangan se-Sumatra Barat 2025 yang dihadiri Menteri Pertanian RI, Amran Sulaiman, di Auditorium Gubernuran Sumbar, Selasa (16/09/2025).
Forum strategis tersebut turut dihadiri seluruh bupati/walikota se-Sumbar, Kepala Dinas Pertanian provinsi/kabupaten/kota, Forkopimda Sumbar, anggota DPR RI Dapil Sumbar, serta para pemangku kepentingan bidang pangan lainnya.
Dikatakan, pembangunan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan hingga kehutanan menjadi prioritas utama dalam visi Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkeadilan. Salah satu misi utamanya adalah mewujudkan ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui transformasi sektor pertanian.
Lebih jauh, gubernur menyampaikan capaian produksi pangan tahun 2024 yang surplus pada komoditas padi, cabai, dan bawang merah. Tidak hanya itu, sederet program strategis tengah berjalan bersama Kementerian Pertanian.
Mulai dari penanaman jagung seluas 5.000 hektare di 15 kabupaten/kota, kopi seluas 2.000 hektare di Kabupaten Solok, hingga kelapa dalam seluas 100 hektare di Kepulauan Mentawai.
Anggaran reguler Ditjenbun 2025, juga mengakomodasi perluasan kakao 100 hektare di Kabupaten Limapuluh Kota dan Solok dengan dukungan 100 ribu batang bibit, serta pengembangan kelapa seluas 100 hektare di Padang Pariaman yang sudah terealisasi penuh dengan bantuan 12 ribu bibit kelapa.
Melalui dukungan tambahan dari Kementerian Pertanian RI lewat Satker Balai Besar Medan, Pemprov Sumbar juga menyiapkan pengembangan kopi arabika di Kabupaten Solok dengan pembukaan 2.000 hektare kebun baru yang didukung 2 juta batang bibit. Program ini telah masuk CPCL dan siap direalisasikan.
Di sisi lain, Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit (BPDKS) bersama Direktorat Jenderal Perkebunan juga telah bergerak menyasar sektor sawit. Sebanyak 4.000 pekebun rakyat di Dharmasraya sudah didata untuk mendukung percepatan sertifikasi ISPO, sebagai standar keberlanjutan sawit Indonesia.
Meski optimistis, Mahyeldi juga tidak menutup mata terhadap tantangan besar sektor pertanian di Sumbar, seperti hilirisasi, serangan hama dan penyakit, hingga minimnya regenerasi petani.
Ia menegaskan perlunya dukungan kuat dari pemerintah pusat, terutama dalam memperkuat kelembagaan petani, penyediaan benih unggul, pembangunan infrastruktur pangan, serta lahirnya petani milenial yang inovatif.
Menteri Pertanian Amran juga berdiskusi langsung dengan para kepala daerah. Di antaranya rencana peremajaan dan perluasan kebun kelapa dan kopi pada 2026 untuk masing-masing kabupaten/kota yang menjadi sentra kelapa, yaitu Padang Pariaman, Agam, Limapuluh Kota dan Pesisir Selatan. Sedangkan sentra kopi adalah Kabupaten Agam, Pasaman, Solok Selatan dan Pesisir Selatan.
“Luas lahan yang akan diremajakan pada ABT sudah ditetapkan baik untuk komoditas kelapa maupun kopi. Bagi daerah yang menambah luas tanam dan serapan alokasi anggarannya tinggi, akan ada reward,” ucap Amran yang disambut antusias para kepala daerah.
Amran juga mengalokasikan luasan ABT hilirisasi komoditas kelapa dan kopi untuk Sumbar, masing-masing seluas 16.000 hektar selama 2026-2027 dan 5.600 hektar untuk luasan komoditas kopi untuk tahun 2025-2026. (devi)
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News Khazminang.id. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
