Padang – Dewan Pendidikan Sumatera Barat dikukuhkan, Jumat (25/07/2025) di Auditorium Gubernuran Sumbar. Pelantikan tersebut dihadiri unsur Forkopinda Sumbar, Kepala Dinas Pendidikan Sumbar dan jajaran, Musyawarah Kepala Kepala Sekolah (MKKS), Ketua PGRI, Ketua MUI dan beberapa tokoh pendidikan Sumbar lainnya.
Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansyarullah dalam sambutannya menegaskan, dunia pendidikan tak boleh terganggu oleh politik. Datang dan perginya politik tidak boleh mempengaruhi pendidikan. Pihaknya berharap Dewan Pendidikan berperan menjaga dunia pendidikan Sumbar dari intervensi politik.
“Saya tidak biarkan pendidikan Sumbar ini dicampuri politik. Pendidikan jangan dipolitisasi. Jadi kita berharap Dewan Pendidikan dapat menjaga dunia pendidikan supaya tidak dijadikan objek politik,,” ujar Mahyeldi.
Gubernur Sumbar telah menetapkan 13 orang profesional, praktisi dan pemerhati pendidikan sebagai Anggota Dewan Pendidikan untuk masa bakti 2025-2030. Mereka itu adalah Dr.Rahmawati,M.Ag sebagai Ketua, Abinul Hakim,SPd.,M.Si Sekretaris, Dra.Yenni Puti MM sebagai Bendahara.
Selanjutnya Prof.Dr. Zainal Asril M.Pd, Drs.Munandar Kasim,M.Kom, CRGP, CACP, Dr.Alfroki Martha,MPd, Drs. M.Khudri,MPd, Suindra, S.Pd,MM, Yuyu Mulyati. SPt,MPd, Dr.Irsyad MPd, Ambra Warda,SPd,MM, Ardiles, SE dan Dr.Mukhlidi Muskhir, SPd, MKom sebagai anggota.
Dalam menjalankan perannya, Dewan Pendidikan dapat memberikan masukan kepada Dinas Pendidikan, salah satunya memperbaiki pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) terutama turut menjaga stabilitas dari intervensi dan tekanan anggota dewan atau kepala daerah.
Dewan Pendidika juga diminta untuk turut melindungi hak hak guru, seperti kenaikan pangkat, kesejahteraan dan hak-hak lainnya. Disisi lain, Dewan Pendidikan bisa juga mengingatkan agar guru tidak terjerat hutang piutang.
“Keuangan guru juga dikontrol, jagan sampai guru minjam sana minjam sini. Saya pernah berhentikan kepsek yang banyak hutang. Dia harus cari tambahan lain, sehingga tugasnya di sekolah tidak dilaksanakan. Karena itu Kadis dan Capdin tolong diawasi juga keuangan guru guru,” katanya.
Gubernur juga menyebut, Dewan Pendidikan memiliki beberapa tugas utama, yaitu memberikan pertimbangan, dukungan, pengawasan, dan mediasi dalam bidang pendidikan. Mereka berperan sebagai wadah perwakilan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan.
“Dewan Pendidikan memberikan dorongan, saran dan masukan kepada pemerintah, sebagai aspirasi masyarakat. Bukan hanya saran, kritikan juga boleh. Pemerintah butuh kritikan,” kata Mahyeldi. (devi/rel)
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News Khazminang.id. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
