Padang – Selama 2 hari, Kamis (6/2/2025) hingga Jumat (7/2/2025), sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sumbar yang terkait dengan penanggulangan bencana bersama unsur TNI/Polri serta Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Sumbar, terlibat diskusi aktif membahas dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Sumbar 2026-2030 dalam Focus Grup Discussion (FGD).
Dokumen RPB ini sangat penting untuk mengurangi risiko akibat dampak bencana. Sebab semua orang sudah paham jika Sumbar merupakan daerah rawan bencana dengan jenis bencana sebanyak 14 jenis. Yang paling sering terjadi dan berulang adalah banjir, banjir bandang, cuaca ekstrem dan longsor.
Kalaksa BPBD Sumbar, Rudy Rinaldy saat pembukaan kegiatan berharap, pembahasan RPB ini dapat menghasilkan perkiraan yang lebih matang dari dokumen lama. Dari data bencana Pusdalops PB Sumbar, selama 10 tahun dalam kurun waktu 2014-2023, tercatat 7.280 kejadian bencana di Sumbar.
“Kondisi ini mengharuskan Sumbar mengambil langkah-langkah strategis untuk mengurangi risiko sekaligus menangani bencana yang terjadi dalam bentuk dokumen RPB,” katanya didampingi Koordinator FRB Hidayatul Irwan dan Tim Fasilitator Khalid Syaifullah, Abdul Kadir dan Rinawati.
Dokumen RPB ini disusun berdasarkan hasil kajian risiko bencana dan berlaku untuk waktu 5 tahun, yaitu periode 2026 – 2030 dan digunakan sebagai dasar dalam upaya penanggulangan bencana baik pada masa sebelum, saat dan setelah bencana terjadi.
“Hasil kajian risiko bencana yang digunakan dalam penyusunan RPB ini adalah Dokumen Kajian Risiko Bencana 2022-2026, dengan pembaruan pada format penulisan dan aspek penilaian kapasitas daerah,” terang Rudy.
Selanjutnya, sebanyak 30 peserta diskusi mendengarkan penjelasan dari Kabid Infraswil Bappeda Sumbar, Rahmi Laila yang menyebut Indeks Risiko Bencana Sumbar pada 2023 pada angka 144 kategori risiko tinggi. Pada 2024, sedikit turun dengan indeks 142 dengan kategori risiko sedang.
Dikatakan Rahmi, dalam rancangan RPJPD Sumbar 2025-2045 terdapat isu strategis kebencanaan, yaitu dampak perubahan Iklim terhadap peningkatan risiko bencana dan ketahanan ekologi, dampak ekonomi dari perubahan iklim dan pemanasan globa, penataan ruang berbasis pengurangan risiko bencana, pengelolaan daerah aliran sungai dan resapan air, ketangguhan masyarakat terhadap bencana dan mitigasi bencana, serta peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana melalui peningkatan koordinasi lintas sektor.
Pada momen diskusi bersama para pemangku kepentingan dipandu fasilitator Hidayatul Irwan, Khalid Syaifullah dan Abdul Kadir secara bergantian, berhasil diidentifikasi 14 jenis bencana yang berpotensi terjadi di Sumbar, di antaranya banjir, banjir bandang, longsor, kekeringan, likuifaksi, cuaca ekstrem, kebakaran hutan dan lahan, gempa bumi, tsunami, abrasi dan lainnya. Kemudian bencana tersebut dibagi dalam 2 kategori yaitu bencana hidrometeorologi dan bencana geologi.
Peserta lalu mengidentifikasi permasalahan dalam penanggalangan bencana sebelum bencana terjadi, saat terjadi bencana dan setelah bencana terjadi. Banyak masukan disampaikan yang ditulis peserta dalam kertas metaplan sesuai pengalaman masing-masing OPD dalam penanggulangan bencana.
Dalam diskusi yang panjang dan berkelanjutan, disepakati isu strategis penanggulangan bencana itu adalah belum optimalnya penguatan sistem kesiapsiagaan, penanganan darurat bencana, pemulihan pasca bencana, serta perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
Belum optimalnya regulasi, sistem birokrasi, dan anggaran/pembiayaan untuk penanggulangan bencana serta perlunya peningkatan kapasitas pemerintahan daerah melalui koordinasi lintas sektor. Perubahan Kondisi lingkungan alam termasuk faktor perubahan iklim meningkatkan kerentanan bencana dan kurangnya pengelolaan Daerah Aliran Sungai berbasis Pengurangan Risiko Bencana (PRB).
Rendahnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana serta belum jelasnya jalur akses, yang menghambat distribusi bantuan ke lokasi bencana.
“Kita sudah bagus dalam penanganan bencana. Tetapi karena dokumen yang menjadi acuan kerja kita tidak ada, maka itu menjadi kesalahan fatal selama ini. Semoga dokumen RPB ini dapat kita sahkan nantinya,” kata Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Sumbar, Benny Yansukral saat menutup kegiatan FDG Dokumen RPB Sumbar. (devi)
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News Khazminang.id. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
