Jakarta, Khazminang.id — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus mengakselerasi upaya rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekon) pascabencana, sekaligus menargetkan Sumbar sebagai percontohan nasional dalam sistem penanganan bencana yang terintegrasi.
“Percepatan realisasi dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) menjadi kebutuhan mendesak. Ia menekankan agar pengalaman keterlambatan pada musibah sebelumnya tidak terulang kembali,” kata Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah saat menggelar pertemuan dengan Kepala Bappenas/Menteri PPN, Rachmat Pambudy, di Jakarta, Senin (23/2/2026).
Menurutnya, dokumen perencanaan yang telah disusun harus segera masuk tahap implementasi agar masyarakat terdampak dapat lebih cepat bangkit. Pemprov Sumbar juga telah menyampaikan surat resmi kepada pemerintah pusat untuk mendorong percepatan realisasi serta penguatan dukungan kebijakan.
“Pendekatan kebencanaan di Sumbar ke depan tidak bisa lagi terbatas pada ancaman gempa dan tsunami semata. Risiko bencana di daerah ini bersifat multi-hazard, sehingga strategi mitigasi harus diperluas dan menyeluruh, termasuk penataan ruang berbasis risiko serta penguatan sistem peringatan dini,” jelas Mahyeldi.
Ia juga menggarisbawahi pentingnya perhutanan sosial sebagai bagian dari mitigasi ekologis. Komitmen menjadikan Sumbar sebagai green province dinilai selaras dengan upaya pengurangan risiko bencana berbasis lingkungan. Pelestarian hutan, menurutnya, bukan sekadar isu ekologis, tetapi bagian dari perlindungan masyarakat dan fondasi pembangunan berkelanjutan.
Menanggapi hal tersebut, Rachmat Pambudy menyatakan dukungan penuh terhadap langkah percepatan yang diusulkan Pemprov Sumbar. Saat ini, Bappenas tengah menyusun rencana induk sebagai pijakan pelaksanaan rehab rekon di wilayah terdampak bencana. Selain itu, penguatan early warning system menjadi prioritas, termasuk memastikan keterhubungan antara sistem peringatan dini dan respons cepat di lapangan.
“Bahkan kami berencana menjadikan Sumbar sebagai daerah percontohan model penanganan bencana nasional. Penguatan kelembagaan kebencanaan seperti BPBD serta pusat studi kebencanaan di perguruan tinggi dinilai krusial,” katanya.
Untuk menuju ke arah tersebut, integrasi teknologi modern dengan kearifan lokal, termasuk sistem peringatan tradisional masyarakat, juga akan diperkuat guna meningkatkan kesiapsiagaan.
Senada dengan itu, Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan, Medrilzam, mengusulkan Sumbar sebagai pilot project pengembangan satu data kebencanaan nasional. Data yang terintegrasi dan valid dianggap penting sebagai dasar penyusunan kebijakan yang tepat sasaran.
“Tahapan rehab rekon direncanakan mulai April 2026 setelah masa tanggap darurat dan masa transisi selesai. Proses tersebut diharapkan berjalan sistematis, tanpa mencampuradukkan penanganan darurat dengan program pemulihan jangka menengah dan panjang,” jelasnya.
Pertemuan juga membahas revisi tata ruang berbasis peta zona rawan bencana, penguatan sektor pertanian dan UMKM pascabencana, serta pengembangan ekonomi berkelanjutan. Upaya ini diharapkan mampu menekan dampak sosial lanjutan, termasuk risiko peningkatan angka stunting.
Dengan sinergi yang semakin solid antara pemerintah pusat dan daerah, Sumbar ditargetkan tidak hanya pulih dari bencana, tetapi juga tumbuh menjadi provinsi yang tangguh, adaptif, dan berkelanjutan dalam menghadapi berbagai potensi risiko di masa mendatang. (*)
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News Khazminang.id. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
