Padang, Khazminang.id – Tim Pengarah Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Sumatera, langsung bekerja usai Presiden RI menetapkan Kepres Nomor 1 Tahun 2026. Satgas ini berfokus pada pemulihan layanan dasar, penghidupan sosial-ekonomi masyarakat, serta pengurangan risiko bencana secara lebih terukur dan berkelanjutan.
Struktur Satgas terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana yang bekerja secara terkoordinasi lintas kementerian/lembaga, TNI dan Polri. Kemenko PMK RI masuk dalam Tim Pengarah yang bertugas menetapkan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi, melakukan monitoring dan evaluasi, menyampaikan laporan kepada Presiden, serta melakukan eskalasi terhadap isu-isu strategis.
Selasa (13/1/2026), Asistem Deputi Penanganan Bencana Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) RI, Merry Efriana menggelar pertemuan konsultasi tingkat lokal di Padang.
Agenda utamanya adalah menyusun panduan strategis untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumbar. Turut hadir perwakilan dari Bappenas dan BNPB dan diikuti sebanyak 35 peserta dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mendampingi warga terdampak sejak terjadinya bencana akhir November 2025 lalu hingga saat ini.
“LSM adalah yang paling tahu kondisi di lapangan, mereka juga yang paling tahu permasalahan yang dihadapi warga dan hal-hal yang mereka butuhkan,” ujar Merry Efriana saat pertemuan di Markas PMI Sumbar yang dibuka oleh Ketua PMI Sumbar, Aristo Munandar didampingi Dewan Kehormatan PMI Sumbar, Buya Masoed Abidin.
Oleh sebab itu, berbagai masukan dan saran dari LSM peduli bencana ini sangat diharapkan dan menjadi poin penting bagi Kemenko PMK dalam menyusun dokumen strategis untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumbar. tak hanya dari LSM, pihaknya juga menyerap aspirasi dari Pemprov Sumbar dalam pertemuan yang digelar Rabu (14/1/2026).
“Panduan strategis yang tengah kita siapkan ini akan menjadi dokumen rujukan baik dalam menyiapkan kebijakan yang top down maupun buttom up,” jelas Merry.
Para peserta dari lembaga pegiat kebencanaan kemudian dibagi dalam 5 kelompok sesuai dengan jumlah pembagian sektor, masing-masing sektor ekonomi, sosial, permukiman, infrastruktur dan lintas sektor dan terurai dalam 4 permasalahan utama, yaitu :
- Bantuan apa saja yang dibutuhkan agar masyarakat terdampak merasa lebih aman dan lebih stabil dalam fase awal pemulihan.?
- Kegiatan pemulihan apa yang paling dibutuhkan oleh keluarga dan lingkungan sekitar masyarakat terdampak untuk mempercepat pemulihan kehidupan mereka.?
- Dari rencana atau pendekatan pemulihan yang sudah atau sedang dibahas, hal apa saja yang berrpotensi meningkatkan kekhawatiran atau risiko bagi masyarakat terdampak, mengapa.?
- Apa yang dapat dilakukan secara bersama oleh pemerintah, OMS/ LNP, GNO dan komunitas untuk mengurangi atau mengelola risiko tersebut.?
Peserta merumuskan masukan dan saran sesuai dengan kondisi lapangan pascabencana yang mereka hadapi hingga saat ini. Secara keseluruhan, masukan disampaikan atas 4 permasalahan pada 5 sektor kehidupan warga terdampak tersebut, dituangkan dalam rencana kerja tindak lanjut.
Misalnya, pada sektor permukiman, warga meminta agar hunian sementara (huntara) maupun hunian tetap (huntap) dibangun tidak jauh dari lokasi rumah asal. Selanjutnya model huntara/huntap hendaknya menjamin privasi atautidak berbentuk barak serta dilengkapi dengan fasilitas umum/fasilitas sosial dan rumahg ibadah serta MCK yang memadai dan terpisah antara pria dan wanita.
“Air minum masih mereka butuhkan karena akses air bersih masih sulit didapat, serta pengelolaan limbah, pendampingan kesehatan berkala dan pendampingan ekonomi lengkap dengan modal usaha serta peralatan dapur,” ujar Koordinator Sektor Permukiman, Hidayatul Irwan. (devi)
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News Khazminang.id. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
