Padang, Khazminang.id – Warga Sunda yang menetap di Ranah Minang kecewa. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang datang ke Sumatera Barat dalam rangka penyaluran bantuan kemanusiaan pascabencana, tidak ada koordinasi maupun komunikasi resmi dengan komunitas Sunda di sini.
Meski demikian, warga Sunda yang tergabung dalam Angkatan Muda Siliwangi (AMS).106 Sumbar bersama Presidium Aing Pasundan, memberikan apresiasi langkah cepat Gubernur Jawa Barat dalam menghimpun dan menyalurkan bantuan untuk masyarakat terdampak bencana di Sumatera Barat.
“Di satu sisi, kami mengapresiasi respon cepat orang nomor satu di Jabar itu. Aksi kemanusiaan ini merupakan wujud kehadiran negara dan nilai solidaritas antar daerah,” ujar Ketua AMS Sumbar, Aminudin Supriyadi dalam siaran pers yang diterima media, Jumat (5/12/2025).
Namun di sisi lain, pihaknya menyayangkan ketiadaan koordinasi maupun komunikasi resmi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada komunitas Sunda Ngumbara di Sumatera Barat, termasuk AMS, Pitaloka, Paguyuban Sunda, dan Presidium Aing Pasundan Sumatera.
“Tidak ada kabar yang kami peroleh. Padahal kami adalah diaspora Sunda yang telah puluhan tahun hidup, bekerja, dan menjadi bagian dari masyarakat Sumatera Barat,” katanya.
Menurut Aminudin yang akrab disapa Amin Prabu, kedatangan pejabat publik tingkat provinsi seharusnya disertai dengan penghormatan dan pengakuan terhadap warga daerah asal yang hidup di rantau.
“Ketika kunjungan berlangsung tanpa koordinasi, hal itu tidak hanya mengabaikan potensi sinergi, tetapi juga meninggalkan kesan bahwa perantau Sunda dianggap tidak relevan atau tidak termasuk bagian dari prioritas kebijakan kedaerahan Jawa Barat,” katanya.
Bantuan kemanusiaan seharusnya melampaui aspek simbolik dan pencitraan. Pelibatan diaspora Sunda sangat penting agar bantuan dapat disalurkan secara lebih efektif, tepat sasaran, serta memperkuat kepercayaan publik.
“Ketidakhadiran koordinasi justru mengurangi efektivitas bantuan dan menimbulkan persepsi bahwa kunjungan lebih bersifat seremonial daripada operasional,” jelasnya.
Amin Prabu menegaskan, warga Sunda di Sumatera Barat tetap menjaga jati diri, kontribusi, serta komitmen kebangsaan di tengah masyarakat Minangkabau. Karena itu, perlakuan yang tidak proporsional, tidak komunikatif, atau mengabaikan diaspora Sunda merupakan tindakan yang berpotensi melukai harga diri komunitas yang selama ini turut menjaga harmoni sosial di Sumatera Barat.
Oleh sebab itu, AMS Sumbar bersama Presidium Aing Pasundan Sumatera menyampaikan bahwa pihaknya menunggu itikad baik Gubernur Jawa Barat untuk:
- memberikan klarifikasi terbuka kepada warga Sunda Ngumbara di Sumatera Barat;
- menjelaskan alasan ketidakhadiran koordinasi;
- serta menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat kelalaian yang berdampak pada tergerusnya rasa hormat dan keterikatan emosional antara pemerintah daerah dan diaspora Sunda.
Langkah ini penting bukan demi kepentingan kelompok, melainkan untuk menjaga marwah Sunda serta memperbaiki tata hubungan antara pemerintah daerah dan warganya di perantauan.
Sebagai organisasi kepemudaan yang menjunjung nilai Silih Asih, Silih Asah, Silih Asuh, AMS Sumbar tetap membuka ruang dialog yang konstruktif. Namun kami menyampaikan sikap ini dengan tegas agar pemerintah memahami bahwa warga Sunda di rantau bukan kelompok yang dapat diabaikan begitu saja.
“Kami menghormati pejabat yang datang membawa bantuan, tetapi penghormatan harus berjalan dua arah. Diaspora Sunda bukan pelengkap, bukan penonton, dan bukan kelompok yang bisa dianggap tidak ada,” katanya. (devi/rel)
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News Khazminang.id. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
