Padang, Khazminang.id – Pemprov Sumbar mendorong kemandirian fiskal daerah di tengah situasi efisiensi nasional. Salah satunya dengan melakukan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mengurangi ketergantungan terhadap transfer pusat dengan memperkuat inovasi, kolaborasi lintas sektor, serta perubahan pola pikir kerja ASN dan pimpinan OPD.
“Tidak zamannya lagi bekerja santai di zona nyaman. Setiap OPD harus berani berinovasi, mencari peluang baru, dan menggali potensi yang bisa menambah pendapatan daerah,” kata Wagub Sumbar, Vasko Ruseimy saat memimpin rapat bersama seluruh pimpinan OPD di lingkungan Pemprov Sumbar, Jumat (10/10/2025) di Padang.
Diyakini, semua OPD punya potensi luar biasa. Bahkan dinas yang selama ini dianggap tidak punya potensi pendapatan pun sebenarnya bisa berkontribusi kalau mau berpikir lebih kreatif dan kolaboratif.
“Namun yang terjadi selama ini, kita terlalu sibuk menampilkan keberhasilan, tapi menutupi masalah. Kalau ingin maju, kita harus berani terbuka dan mencari solusi bersama,” katanya.
Jadi pendapatan daerah adalah kunci kemandirian Sumatera Barat. Optimalisasi pendapatan ini dapat dilakukan melalui inovasi program kerja, kolaborasi lintas sektor, dan kejujuran dalam pelaporan kinerja. Selain itu, juga dengan merubah pola pikir dari sekadar menjalankan rutinitas menjadi kerja yang produktif, terukur, dan berdampak langsung.
Selanjutnya, perlu dilakukan penguatan peran OPD, termasuk dinas yang selama ini dianggap tidak memiliki potensi PAD, agar dapat menciptakan sumber pendapatan baru. Terapkan prinsip reward dan punishment dalam budaya kerja untuk mendorong kinerja optimal ASN dan pimpinan OPD, serta hilangkan ego sektoral, dorong semangat kerja kolektif dan sinergi lintas perangkat daerah.
“Kita mulai era kerja nyata. Yang mau bekerja sungguh-sungguh akan kita dukung, yang hanya duduk manis akan tertinggal. Ini bukan ancaman, tapi komitmen bersama,” tegas Vasko.
Sebagai Rencana Tindak Lanjut (RTL) yaitu :
- Masing-masing OPD menyusun rencana inovasi peningkatan PAD yang realistis dan terukur.
- Pelaporan potensi dan kendala lapangan secara terbuka dalam forum evaluasi berikutnya.
- Pembentukan tim koordinasi lintas OPD untuk mengembangkan potensi pendapatan non-konvensional.
- Evaluasi kinerja OPD secara berkala dengan indikator PAD dan capaian program strategis.
- Penyusunan kebijakan daerah yang mendukung efisiensi anggaran dan penguatan kemandirian fiskal. (devi/humas)
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News Khazminang.id. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
