Padang, Khazminang.id – Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat M. Iqra Chissa Putra mengungkapkan, pemerintah telah menetapkan alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2026 sebesar Rp2.751.005.410.000,- (2T 751 M lebih) atau berkurang sebesar Rp664.691.696.000,-(664 M lebih) dari alokasi Tahun 2025 dan berkurang sebesar Rp429.173.954.000,- (429 M lebih) dari alokasi yang disepakati dalam KUA-PPAS Tahun 2025.
“Pengurangan terbesar terdapat pada Pos DAU dan DBH. Ini tentu sangat berdampak terhadap ruang fiskal pada APBD Tahun 2026,” ungkap Iqra Chissa didampingi Ketua DPRD Sumbar Muhidi saat memimpin Rapat Paripurna Penyampaian Nota Pengantar terhadap Ranperda APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 bersama Wakil Gubernur Vasko Ruseimy di ruang sidang utama dewan, Selasa (30/9/2025).
Dikatakan, berkurangnya pendapatan transfer yang diterima pada Tahun 2026 yang cukup besar itu, mengharuskan Pemerintah Daerah dan DPRD menyesuaikan kembali arah kebijakan anggaran yang sudah disepakati dalam KUA-PPAS Tahun 2026, baik terhadap pendapatan, belanja maupun pembiayaan daerah.
“Kita tidak bisa lagi menggunakan asumsi-asumsi yang sudah disepakati dalam KUA-PPAS Tahun 2026,” tegasnya.
Menurutnya, pengurangan penerimaan DAU, tentu sangat berdampak sekali nanti terhadap penyediaan anggaran untuk belanja operasi terutama untuk belanja pegawai dan belanja barang dan jasa.
Untuk itu, katanya, dalam pembahasan Ranperda APBD Tahun 2026 nanti, DPRD bersama Pemerintah Daerah harus bekerja keras untuk meningkatkan pendapatan yang bersumber dari PAD, agar pembangunan daerah tetap dapat berjalan.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy saat menyampaikan Nota Pengantar RAPBD 2026 memaparkan, tema pembangunan tahun depan adalah Perkuatan Fondasi Transformasi Sektor Strategis untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.
“RAPBD 2026 disusun dengan prioritas pada transformasi sektor strategis seperti pertanian, perikanan, pariwisata, serta UMKM berbasis nilai tambah lokal,” jelas Vasko.
Dikatakan, pembangunan harus memberi nanfaat inklusif, menjangkau kelompok rentan dan memastikan pertumbuhan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan, osial, dan ekonomi,” tuturnya.
“RAPBD Sumbar 2026 diproyeksikan memiliki pendapatan daerah sebesar Rp6,15 triliun, terdiri dari PAD Rp2,92 triliun, pendapatan transfer Rp3,18 triliun, dan lain-lain pendapatan sah Rp44 miliar,” katanya.
Kemudian tambah Vasko, belanja daerah direncanakan Rp6,14 triliun, dengan alokasi terbesar untuk belanja operasi Rp4,68 triliun, belanja modal Rp477 miliar, belanja tidak terduga Rp25 miliar, serta belanja transfer Rp957 miliar. Dengan struktur itu, RAPBD 2026 diproyeksikan surplus Rp10 miliar.
Vasco mengatakan, meski rancangan APBD 2026 masih perlu penyesuaian akibat adanya penurunan TKDD, pemerintah daerah siap melakukan refocusing anggaran bersama DPRD agar APBD dapat segera ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Rapat paripurna ini selain dihadiri Sekdaprov Sumbar dan pimpinan instansi/OPD juga dihadiri unsur Forkopimda serta undangan lainnya. (*)
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News Khazminang.id. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
