Padang – Perempuan dan anak merupakan potensi besar dalam membangun bangsa. Dari jumpah penduduk Sumatera Barat saat ini 5,8 juta, lebih separohnya adalah perempuan dan sekitar 30 persen dari jumlah penduduk itu adalah anak-anak.
Mereka tidak akan menjadi potensi yang diharapkan jika mendapat perlakuan kekerasan atau pelecehan, sebab hal itu akan mempengaruhi tumbuh kembang mereka. Khusus pada anak-anak, mereka tidak bisa diharapkan sebagai generasi emas pada 2045. Oleh sebab itu, perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan adalah fondasi utama terwujudnya Indonesia Emas 2045.
“Menumbuhkan generasi penerus itu tidak hanya berbakat dan cakap, tetapi juga sehat, tangguh, dan terlindungi dengan baik. Sayangnya, masih banyak perempuan dan anak yang belum menikmati rasa aman dan mendapat perlindungan yang layak,” kata Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Sumbar, Desra Elena dalam Workshop Penguatan Aksi Nyata Terpadu Perlindungan Perempuan Menuju Sumbar Tangguh 2045 (Pantau Sumbar 2025), Rabu (24/09/2025).
Workshop menghadirkan narasumber Penyuluh Sosial dari Dinas Sosial Sumbar, Rahma Dien dengan materi “Peran Dinas Sosial dalam Perlindungan Perempuan” dan narasumber Wakil Ketua Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) Sumbar, Devi Diany dengan materi “Perlindungan Hak Perempuan dalam Pemberitaan Media”.
Sedangkan pesertanya merupakan seluruh stakeholder terkait, baik Dinas P3AP2KP seluruh kabupaten/kota di Sumbar, juga melibatkan unsur penyahelix di antaranya mewakili kelompok masyarakat (HIMPSI Sumbar, P2TP2A Sumbar, MUI, Bundo Kanduang, PHRI, HWDI, WCC Nurani Perempuan). Unsur akademisi diwaskili Satgas PPK Unand, UNP, UIN Imam Bonjol, Universitas Bung Hatta, Universitas Putra Indonesia YPTK Padang, Universitas Dharma Andalas,, Universitas Baiturrahmah danUniversitas Mercubaktijaya Padang. Juga hadir perwakilan media dan pengusaha.
Dikatakan, workshop ini merupakan bagian dari langkah strategis menuju Sumbar Tangguh 2045, khususnya dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Melalui kegiatan ini, dapat diselaraskan kebijakan dan program yang berdampak langsung pada perlindungan perempuan dan anak. Sinkronisasi lintas sektor menjadi penting agar setiap instansi dan elemen masyarakat dapat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman.
“Saat ini DP3AP2KB Sumbar sedang menyusun rencana aksi terpadu dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Mulai dari perguruan tinggi, media, dan dunia usaha untuk berkolaborasi menyusun rencana aksi nyata dalam perlindungan perempuan anak di Sumbar,” kata Desra Elena.
Kasus Kekerasan Masih Tinggi
Sementara itu, Kepala Dinas DP3AP2KB Sumbar, Herlin Sridiani dalam sambutannya mengatakan, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih tinggi. Bahkan terjadi peningkatan kasus sejak tahun 2021. Kondisi di lapangan diyakini jauh lebih banyak lagi karena masyarakat merasa takut dan enggan melaporkan.
“Dari data yang masuk di Simponi, sampai Agustus 2025 tercatat 155 kasus kekerasan terhadap perempuan. Sedangkan kekerasan terhadap anak lebih banyak lagi mencapai 500 kasus yang dilaporkan,” katanya.
Untuk itu perlu dilakukan pencegahan munculnya kasus baru dengan melakukan intervensi di berbagai lini dan melibatkan segenap pihak terkait yang dimulai dari diri sendiri, keluarga dan lingkungan. (devi)
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News Khazminang.id. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
