Anggota DPRD Kota Bukittinggi, Ir.Hj.Rahmi Brisma Jelaskan Berbagai Aspirasi Warga Pakan Kurai

Acara kegiatan reses Ir.Hj.Rahmi Brisma dibuka Wali Kota Bukittinggi, H.M.Ramlan Nurmatias, S.H. diwakili Camat Guguk Panjang, Yelrizon Sabirin, S.H. dan dihadiri SKPD terkait, Ninik Mamak, Bundo Kanduang, RT, RW, dan ratusan warga masyarakat sekitar.

Ir.Hj.Rahmi Brisma politisi Partai Amanat Nasional (PAN) seorang ibu yang rendah hati, luwes, mudah bergaul termasuk dengan wartawan. Dalam menjalankan sebagai Anggota DPRD Kota Bukittinggi terlebih dahulu mengutamakan kepentingan untuk masyarakat.

Semua aspirasi masyarakat yang menghadiri kegiatan reses ini diterima dan langsung di jawabnya dengan kepiawaiannya dalam berkomunikasi, sehingga dapat dipahami peserta reses. Seperti halnya mengenai mencakup keagamaan, infrastruktur, ekonomi, kesehatan, serta pendataan bantuan sosial dan keadilan akses layanan Pemerintah.

Dalam reses tersebut, warga menyampaikan berbagai usulan dan masukan, di antaranya, Ernita, warga Simpang Aua Dalam, mempertanyakan mekanisme pendataan yang diduga belum sepenuhnya merata. Menanggapi hal tersebut, Ir.Hj.Rahmi Brisma menyampaikan bahwa hal tersebut akan segera dikonsultasikan dengan Dinas Sosial, termasuk memastikan keakuratan basis data melalui peran aktif RT dan RW.

Kemudian Susilawati, warga Pakan Kurai, mengusulkan adanya pembinaan dan pelatihan untuk pelaku UMKM, sebagai langkah strategis pemberdayaan ekonomi masyarakat. Rahmi Brisma menanggapi hal tersebut, bahwa program pelatihan dan pembinaan UMKM dapat diarahkan untuk mendukung potensi pariwisata lokal melalui pembentukan kelompok usaha berbasis destinasi wisata Kelurahan.

Gusmeylani mengajukan pertanyaan tentang kebutuhan bantuan dana usaha katering, dijelaskan Rahmi Brisma bahwa mekanisme bantuan UMKM diarahkan kepada kelompok usaha, sehingga warga diimbau untuk membentuk kelompok, menyusun proposal usaha dan mengajukannya secara resmi ke Kelurahan atau Kecamatan.

Tak ketinggalan, Epa dari RT 2 RW 4 menyoroti soal keikutsertaan dalam proses pendataan bantuan karena bukan penduduk asli.

Rahmi Brisma Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Bukittinggi dan juga sebagai anggota Komisi I, menjelaskan bahwa seluruh proses pendataan sosial dilakukan berdasarkan data statistik dan validasi program seperti PKH (Program Keluarga Harapan). Masyarakat diminta untuk berkoordinasi aktif dengan RT/RW agar tidak tertinggal dalam proses verifikasi.

Aspirasi yang disampaikan oleh warga pada kegiatan reses tersebut secara umum selaras dengan program prioritas Pemerintah Kota Bukittinggi, terutama dalam hal pemberdayaan ekonomi masyarakat, validasi dan integrasi data penerima bantuan sosial, serta peningkatan kualitas sektor UMKM sebagai bagian dari strategi pembangunan inklusif dan berkelanjutan. Pesan Rahmi Brisma, “Jaga Empati dan Keadilan Sosial”.

Kegiatan reses ini merupakan bagian dari mekanisme kerja anggota DPRD untuk menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat secara langsung di daerah pemilihan masing-masing.

Harapan Rahmi Brisma, agar masyarakat semakin aktif menyampaikan aspirasi secara langsung melalui kanal-kanal resmi Pemerintahan, serta menjaga semangat gotong royong dan kepedulian sosial.

“Kita semua merindukan keadilan dan kesetaraan dalam kehidupan bermasyarakat. Masyarakat perlu menghindari praktik-praktik diskriminatif dan koruptif, serta membangun komunikasi yang baik dengan RT, RW, dan aparat Kelurahan,” ucapnya.

Rangkaian reses ini diharapkan dapat menjadi media efektif dalam menjaring aspirasi masyarakat secara partisipatif dan sebagai bahan masukan dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah ke depan, dan tentunya semua aspirasi warga masyarakat yang disampaikan menjadi catatan untuk pembahasan nantinya, pungkas Rahmi Brisma. (Iwin SB)