Padang, Khazminang.id — Ketua Komisi V DPRD Sumbar, Lazuardi Erman menegaskan, DPRD tidak akan menoleransi praktik pengelolaan anggaran yang tidak taat aturan dan mengingatkan KONI Sumbar agar tidak lagi bermain-main dengan pergeseran dana tanpa koordinasi dengan Dispora.
“Ini dana hibah rakyat, jumlahnya Rp1,8 miliar, harus jelas penggunaannya,” ujar Lazuardi Erman saat rapat kerja Komisi V DPRD Sumbar bersama stakeholder terkait membahas kepengurusan KONI Sumbar dan pelaksanaan Musyawarah Provinsi (Musprov) KONI Sumbar di ruang sidang utama dewan, Selasa (5/8/2025).
Untuk itu, ia mengingatkan jangan sampai ada manuver anggaran tanpa pertanggungjawaban, dan KONI harus akuntabel dan transparan jika tidak ingin persoalan berimplikasi hukum.
Ditegaskan, setiap rupiah yang digelontorkan wajib dipertanggungjawabkan secara transparan dan tidak boleh dialihkan seenaknya tanpa prosedur.
Tidak hanya DPRD Sumbar, sikap tegas juga disampaikan Kadispora Sumbar, Maifrizon yang menolak mengeluarkan tambahan anggaran untuk Rakerprov maupun Musorprov KONI, karena dana untuk kedua kegiatan itu sudah dicairkan di termin pertama tahun 2025.
“Kami selaku Pengguna Anggaran, Buk Wit selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan Pak Elvis selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tidak ingin bermasalah. Kalau kami keluarkan lagi dana untuk Rakerprov dan Musorprov, tentu akan berdampak hukum kepada kami,” kata Maifrizon.
Ia menambahkan, masalah justru muncul karena KONI melakukan pergeseran anggaran tanpa koordinasi dengan Dispora.
“Sebenarnya gampang, KONI bisa ke seberang jalan kalau ada pergeseran anggaran. Tapi kenyataannya, tahun ini KONI tidak ada koordinasi. Ketika kami minta laporan, malah Dispora yang dituduh mengada-ada,” sindirnya.
Sementara itu, Ketua Forum Wartawan Parlemen (FWP) Sumbar, Novrianto Ucok, memberi apresiasi kepada Dispora Sumbar yang tegas menjaga aturan penggunaan anggaran. Ia berharap polemik KONI ini segera dituntaskan dengan cara kekeluargaan.
“Kami mengapresiasi sikap tegas Kadispora untuk tidak main-main dengan anggaran. Itu penting untuk menjaga akuntabilitas. Tapi di sisi lain, kita harapkan persoalan KONI ini tidak berlarut-larut, harus diselesaikan dalam konteks kekeluargaan. Olahraga harus diselamatkan dan sportifitas harus dikedepankan,” ujar Ucok.
Rapat berjalan panas dengan masukan dari KONI kabupaten/kota dan pengprov cabor itu akhirnya mengerucut pada keharusan transparansi penggunaan dana hibah Rp1,8 miliar serta kepastian pelaksanaan Musorprov KONI Sumbar 2025. (*)
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News Khazminang.id. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
