Padang, Khazminang.id – Dewan Pembina Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI), Isnaldi Muhammad Dini mengatakan, relokasi terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) yang dilakukan dengan pola komunikasi persuasif, akan mendorong pemahaman lebih baik antara pemerintah dan PKL.
“Pemerintah dan PKL perlu duduk bersama, berdiskusi, dan mencari solusi terbaik. Dengan pendekatan yang lebih inklusif, relokasi bisa dilakukan tanpa ada pihak yang merasa dirugikan,” ujar Isnaldi, Jumat (30/5) terkait relokasi PKL di kawasan Permindo, Padang, Sumatera Barat yang telah menjadi perhatian berbagai pihak.
Dalam relokasi tersebut, Pemerintah Kota Padang telah menetapkan Pasar Raya Fase VII sebagai lokasi baru bagi PKL, sementara para pedagang menyampaikan kekhawatiran terkait dampak relokasi terhadap usaha mereka.
Untuk itu, jelas Isnaldi menggarisbawahi, pentingnya pendekatan berbasis dialog dan entrepreneurship dalam proses relokasi dan menilai, kebijakan ini perlu mempertimbangkan keseimbangan antara penataan kota dan keberlanjutan usaha para pedagang agar tidak menimbulkan kesenjangan maupun konflik.
Soalnya, menurut dia, pemerintah memiliki tanggung jawab dalam menata kota, sementara PKL juga memiliki hak untuk menjalankan usaha mereka, sehingga relokasi akan lebih efektif jika dilakukan dengan dialog terbuka, komunikasi intensif, dan pendekatan yang melibatkan semua pihak.
Dikatakan, pendekatan berbasis entrepreneurship juga bisa membantu PKL beradaptasi dengan lingkungan baru dengan pelatihan kewirausahaan, kemitraan dengan sektor formal, serta penyediaan fasilitas pendukung, pedagang dapat tetap menjalankan usaha mereka dengan baik.
Untuk itu, dia merasa yakin Wali Kota Padang, Fadly Amran memiliki kapasitas untuk mengedepankan pendekatan ini, karena menilai ia (Wako Fadly Amran, red) memiliki latar belakang sebagai pengusaha dan pernah menjadi pengurus HIPMI, sehingga memahami bagaimana kebijakan ekonomi harus berpihak pada masyarakat.
“Saya menilai, pemerintah dan PKL memiliki tujuan yang sama, yakni pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan bersama,” tukasnya.
Dia meyakini, baik pemerintah maupun PKL punya niat baik dalam mencari solusi terbaik, sehingga alangkah baiknya jika pemerintah dan PKL bersinergi untuk pertumbuhan ekonomi dengan terus membangun komunikasi yang positif.
Ia berharap relokasi PKL Permindo dapat dilakukan dengan pendekatan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, sehingga tidak hanya menciptakan kawasan perdagangan yang tertata, tetapi juga memastikan para pedagang tetap memiliki peluang usaha yang baik. (*)
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News Khazminang.id. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
