Scroll untuk baca artikel
Banner Harian Khazanah
Berita

Gubernur Sumbar Temui Sri Sultan HB X, Perjuangkan Mr. Assaat Jadi Pahlawan Nasional

×

Gubernur Sumbar Temui Sri Sultan HB X, Perjuangkan Mr. Assaat Jadi Pahlawan Nasional

Sebarkan artikel ini

Yogyakarta, Khazminang.id – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) terus mematangkan upaya mengusulkan Mr. Assaat Datuk Mudo sebagai Pahlawan Nasional. Salah satu langkah yang dilakukan adalah meminta dukungan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X.

Permintaan dukungan itu disampaikan langsung Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, saat menemui Sri Sultan di Kantor Gubernur DIY, Jumat (20/11/2026).

Iklan
Scroll Untuk Baca Artikel

Mahyeldi mengatakan, dukungan Yogyakarta memiliki arti penting dalam proses pengusulan tersebut. Sebab, daerah itu memiliki kaitan sejarah yang erat dengan perjalanan perjuangan dan pengabdian Mr. Assaat, terutama saat dipercaya menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia pada masa Republik Indonesia Serikat (RIS).

“Kedatangan kita ke sini adalah memohon dukungan Ngarsa Dalem (Sri Sultan HB X) berkaitan dengan pengajuan Mr. Assaat sebagai Pahlawan Nasional,” kata Mahyeldi seusai pertemuan.

Saat ini, Pemprov Sumbar bersama masyarakat Banuhampu, Kabupaten Agam, tengah menyiapkan dokumen dan kajian sejarah sebagai bahan pengusulan Mr. Assaat menjadi Pahlawan Nasional pada 2027.

Baca Juga:  Ketua DPD RI Buka BLISPI Youth Cup V, Dorong Lahirnya Bintang Sepak Bola dari Daerah

Sri Sultan Hamengku Buwono X menyambut baik rencana tersebut. Ia menyatakan siap menunggu naskah kajian yang disusun tim pengusul, termasuk hasil penelusuran sejarah mengenai kiprah Mr. Assaat di Yogyakarta.

Salah satu lokasi yang menjadi bagian dari penelusuran tersebut adalah Gedung Agung, tempat berlangsungnya peristiwa penting dalam sejarah pemerintahan Indonesia pada masa RIS.

“Ya, seperti tadi Pak Gubernur, kami menunggu naskahnya saja. Karena tim ini juga ada yang tinggal di Jogja,” ujar Sri Sultan.

Ia berharap dokumen pengusulan dapat disampaikan kepada Kementerian Sosial sekitar tiga hingga empat bulan sebelum November 2027. Dengan demikian, proses pengajuan dapat dipersiapkan secara lebih matang.

“Harapannya, mungkin tiga sampai empat bulan sebelum November sudah bisa diserahkan ke Kementerian Sosial,” katanya.

Sementara itu, Ketua Tim Pengusul, Akmal Famajra, menjelaskan bahwa salah satu alasan utama pengusulan Mr. Assaat adalah perannya dalam mempertahankan keberlangsungan Republik Indonesia ketika negara berada dalam bentuk federal, yakni Republik Indonesia Serikat.

Pada masa tersebut, Soekarno menjabat sebagai Presiden RIS, sedangkan Mr. Assaat dipercaya menjadi Presiden Republik Indonesia yang berkedudukan di Yogyakarta sebagai salah satu negara bagian RIS.

Baca Juga:  Bapemperda DPRD Bahas Program Pembentukan Perda Tahun 2026

Penyerahan jabatan tersebut berlangsung di Gedung Agung, Yogyakarta, pada 27 Desember 1949. Mr. Assaat kemudian menjalankan tugas sebagai Presiden RI hingga 15 Agustus 1950.

Menurut Akmal, keberadaan Mr. Assaat sebagai Presiden RI pada masa itu menjadi bagian penting dalam menjaga kesinambungan eksistensi Republik Indonesia di tengah perubahan bentuk negara.

“Mr. Assaat adalah presiden ketika pemerintahan RIS. Kalau pemerintahan RIS tidak memiliki Presiden Republik Indonesia, maka RI-nya terputus. Soekarno menjadi Presiden RIS waktu itu, sehingga Mr. Assaat yang menjadi Presiden Republik Indonesia,” jelasnya.

Tak hanya dalam sejarah ketatanegaraan, kontribusi Mr. Assaat juga tercatat dalam perjalanan pendidikan tinggi di Indonesia, khususnya dalam pendirian Universitas Gadjah Mada (UGM).

Akmal menyebut, pada 14 Agustus 1950, sehari sebelum masa jabatannya berakhir, Mr. Assaat menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1950 yang mengatur kedudukan UGM di Yogyakarta.

Dokumen tersebut menjadi salah satu bukti keterlibatan Mr. Assaat dalam memperkuat fondasi kelembagaan perguruan tinggi yang kini menjadi salah satu universitas terkemuka di Indonesia.

Baca Juga:  Menaker Yassierli: Hubungan Industrial Harus Adaptif Hadapi Perubahan Dunia Kerja

“Statuta UGM itu dia yang menandatangani. Di dalam statuta itu ditegaskan bahwa UGM berkedudukan di Jogja, sehingga tidak bisa dibawa ke Jakarta,” pungkas Akmal. (adpsb)

Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News Khazminang.id. Klik tanda bintang untuk mengikuti.



Berita

Jambi, Khazminang.id — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) meraih Juara I kategori Inovasi Digital Berdampak pada Smart Living 2026…