Scroll untuk baca artikel
Banner Harian Khazanah
BeritaEkonomiHeadlineHukumPolitik

18 Tahun Dinanti, DPR Setujui RUU Perampasan Aset Jadi UU

×

18 Tahun Dinanti, DPR Setujui RUU Perampasan Aset Jadi UU

Sebarkan artikel ini

JAKARTA, Khazminang.id — Setelah penantian selama 18 tahun, Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya akhirnya disetujui menjadi undang-undang (UU).

Regulasi ini membawa arah baru penanganan kejahatan dengan menempatkan pemulihan kerugian negara dan korban sebagai bagian penting dari penegakan hukum.
Persetujuan diberikan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Rapat dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani bersama jajaran wakil ketua DPR.

Iklan
Scroll Untuk Baca Artikel

“Kini tiba saatnya kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” tanya Puan.

“Setuju,” jawab peserta rapat, disusul ketukan palu pimpinan sidang.

“Terima kasih, Alhamdulillah,” ujar Puan.

Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan laporan hasil pembahasan. Ia mengatakan usulan regulasi tersebut telah bergulir selama 18 tahun, sedangkan proses pembahasannya di Komisi III berlangsung sejak Agustus 2025.

Baca Juga:  RUU Daerah Kepulauan Didorong Hadirkan Keadilan Fiskal bagi Wilayah Maritim

Menurut Habiburokhman, salah satu perubahan mendasar yang dibawa UU Perampasan Aset adalah perluasan orientasi keadilan. Penanganan tindak pidana diarahkan untuk menjangkau pemulihan kerugian, selain penghukuman terhadap pelakunya.

Ia menjelaskan, paradigma sebelumnya lebih bertumpu pada pemenjaraan pelaku dan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Sementara itu, pengelolaan aset masih menghadapi fragmentasi.

Dalam laporan tersebut, Habiburokhman menyebut adanya mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana atau non-conviction based. Ia juga menjelaskan arah pengelolaan aset secara terpadu, berbasis teknologi informasi, dan independen.

Cakupan regulasi ini, menurutnya, menjangkau tindak pidana korupsi serta tindak pidana lain, termasuk investasi fiktif dan kejahatan finansial modern yang menimbulkan banyak korban. Dengan demikian, kepentingan korban menjadi salah satu perhatian dalam pembentukan undang-undang tersebut.

Habiburokhman mengatakan pembahasan telah melibatkan berbagai elemen masyarakat untuk memenuhi prinsip partisipasi publik yang bermakna.

Setelah laporan Komisi III, rapat mendengarkan pandangan pemerintah yang disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, mewakili Presiden Prabowo Subianto. Puan kemudian meminta persetujuan peserta rapat.

Baca Juga:  Wali Kota Bukittinggi Ramlan Nurmatias Serahkan LKPD Tahun 2025 ke BPK

Atas penyelesaian pembahasan tersebut, Puan menyampaikan penghargaan kepada pemerintah serta pimpinan dan anggota Komisi III DPR RI. Ia menekankan pentingnya keterbukaan pembahasan agar masyarakat dapat mengikuti dan mencermati proses pembentukan undang-undang.

“Kami juga mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan pendapat dan saran sehingga undang-undang ini dapat diselesaikan dengan baik,” kata Puan.

Persetujuan dalam rapat paripurna itu menandai babak baru upaya pemulihan aset hasil kejahatan. Perhatian berikutnya tertuju pada pelaksanaannya agar tujuan pengembalian kerugian negara dan pemulihan hak korban dapat terwujud. (*/sa)

Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News Khazminang.id. Klik tanda bintang untuk mengikuti.