Oleh: Novrizal
Ada sesuatu yang sangat lucu sekaligus menyedihkan dari cara kita mengelola bencana, banjir datang pada November 2025. Pemerintah bergerak, rapat digelar, bantuan disalurkan.
Alat berat diturunkan, pernyataan disampaikan, warga dievakuasi. Setelah air surut, kita memasuki babak yang disebut pemulihan pascabencana. Sebelas bulan kemudian, banjir datang lagi.
Masalahnya, sebagian warga korban banjir sebelumnya ternyata belum benar-benar pulang ke kehidupan normalnya.
Jadi, kalau banjir adalah ujian, Padang tampaknya belum sempat belajar dari ujian pertama, tetapi sudah mendapat soal ujian kedua. Bedanya, kali ini gurunya bukan manusia.
Dan air rupanya tidak mengenal istilah rapat koordinasi, disposisi, revisi anggaran, atau menunggu tanda tangan. Ia hanya mengikuti hukum alam.
Kalau sungai dangkal karena sedimentasi, kapasitas tampungnya berkurang. Kalau drainase menyempit dan dangkal, air mencari jalan lain. Kalau kawasan resapan semakin sedikit, air semakin cepat mengalir ke tempat yang lebih rendah. Sederhana, yang rumit ternyata adalah membuat birokrasi memahami kesederhanaan itu.
Banjir besar November 2025 seharusnya menjadi alarm keras bagi Pemerintah Kota Padang. Setelah air surut, pekerjaan utama mestinya bukan sekadar membersihkan lumpur dari rumah warga. Yang lebih penting adalah menjawab pertanyaan: mengapa air bisa sedemikian cepat dan besar memasuki kawasan permukiman?
Sungai harus diperiksa. Sedimentasi harus dihitung. Titik penyempitan harus dipetakan. Drainase harus dinormalisasi. Daerah tangkapan air harus diperhatikan. Rumah warga yang berada di kawasan rawan harus mendapat solusi jangka panjang.
Dan yang paling penting: warga yang kehilangan rumah atau tidak dapat kembali ke rumahnya harus mendapatkan kepastian namun hampir setahun kemudian, banjir kembali.
Batang Kuranji masih menjadi persoalan. Batang Kabung masih menyimpan persoalan sedimentasi dan material pascabanjir. Sejumlah drainase juga masih harus dinormalisasi. Bahkan pekerjaan pengerukan dan normalisasi pada beberapa lokasi masih berlangsung.
Maka masyarakat pantas bertanya: Sebelas bulan itu sebenarnya cukup untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah? Atau hanya untuk memindahkan masalah dari meja rapat ke meja rapat berikutnya?
Tentu harus diakui, persoalan sungai besar tidak seluruhnya berada di tangan pemerintah kota. Ada kewenangan pemerintah pusat, balai wilayah sungai, pemerintah provinsi, dan berbagai institusi lainnya tetapi justru di situlah kepemimpinan pemerintah kota diuji.
Wali kota tidak harus menjadi operator excavator tetapi Wali kota harus memastikan bahwa excavator itu datang ke tempat yang tepat, bekerja dengan target yang jelas, dikerjakan dengan cepat, dan hasilnya benar-benar mengurangi risiko banjir.
Kalau kewenangan berada pada pemerintah pusat, pemerintah kota harus menjadi pihak yang paling keras memperjuangkan kepentingan warganya. Sebab air tidak akan berhenti mengalir hanya karena kewenangan administratif sedang diperdebatkan.
Sungai tidak membaca notulen rapat
Ada satu kesalahan klasik dalam birokrasi: mengira pekerjaan selesai ketika rapat sudah dilakukan  padahal sungai tidak pernah membaca notulen rapat. Sungai tidak peduli apakah pemerintah sudah melakukan koordinasi.
Sungai tidak peduli apakah sudah ada tim terpadu. Sungai juga tidak peduli apakah pejabat sudah turun ke lapangan dan berfoto di samping alat berat.
Yang menentukan adalah satu hal, kapasitas sungai dan drainase benar-benar sudah kembali memadai? Kalau belum, air akan memberikan evaluasi secara langsung.
Dan evaluasinya tidak berbentuk nilai A, B, atau C. Evaluasinya berbentuk rumah terendam, jalan menjadi sungai, warga mengungsi, dan barang-barang rumah tangga kembali mengapung.
Itulah sebabnya banjir 10 Oktober 2026 ini semestinya tidak dipandang sebagai peristiwa yang berdiri sendiri. Ia harus dibaca sebagai rapor atas pekerjaan pascabencana November 2025. Dan rapor itu tampaknya belum terlalu menggembirakan.
Yang lebih ironis, hampir setahun setelah banjir besar November 2025, persoalan pengungsian ternyata belum sepenuhnya selesai. Di Kompleks Perumahan Nelayan Psie Nan Tigo, Koto Tangah, masih terdapat keluarga-keluarga korban banjir 2025 yang belum kembali ke kehidupan normalnya.
Kondisi ini bukan cerita yang datang dari kejauhan. Kawasan tersebut masih menjadi tempat tinggal sementara bagi warga terdampak, dan keberadaannya dapat disaksikan langsung oleh masyarakat sekitar.
Di sinilah pemerintah perlu memberikan penjelasan terbuka: berapa sebenarnya keluarga yang masih tinggal di sana, mengapa mereka belum dapat pulang, apakah rumah mereka belum dapat dihuni, dan kapan pemerintah menargetkan pemulihan mereka selesai?
Sebab sebelas bulan adalah waktu yang tidak pendek. Bagi birokrasi mungkin sebelas bulan masih masuk kategori “proses”. Tetapi bagi keluarga yang kehilangan rumah, sebelas bulan adalah hampir satu tahun kehidupan yang dijalani dalam ketidakpastian.
Lebih ironis lagi, ketika warga korban banjir 2025 belum seluruhnya pulang, banjir 2026 sudah datang mengetuk pintu warga lain. Seolah-olah Kota Padang sedang menjalankan sistem langganan: korban lama belum selesai, korban baru sudah masuk daftar.
Kalau keadaan seperti ini terus berlangsung, pemerintah perlu berhati-hati menggunakan istilah “pemulihan pascabencana”. Sebab pemulihan bukan sekadar air surut, bantuan dibagikan, dan berita tentang bencana menghilang dari media. Pemulihan berarti warga kembali mempunyai rumah, kehidupan, rasa aman, dan kepastian masa depan.
Di sinilah istilah “pengungsian sementara” mulai terdengar ironis. Sementara itu berapa lama? Satu minggu? Enam bulan? Atau sampai pemerintah lupa bahwa tempat itu sebenarnya hanya tempat penampungan?
Bagi pemerintah, sebelas bulan mungkin masih dapat disebut proses pemulihan. Bagi warga yang belum memiliki tempat tinggal yang layak untuk kembali, sebelas bulan adalah hampir satu tahun kehidupan.
Anak-anak harus tumbuh dalam situasi yang tidak normal. Orang tua harus menjalani kehidupan tanpa kepastian. Barang-barang rumah tangga mungkin tidak lagi lengkap. Pekerjaan terganggu. Kehidupan sosial berubah.
Dan kemudian, sebelum persoalan lama benar-benar selesai, banjir baru datang. Ini bukan lagi sekadar soal air.
Ini soal negara hadir sampai sejauh mana setelah kamera berita pergi dan pemerintag jangan hanya hebat ketika air sedang naik
Pemerintah biasanya terlihat sangat sibuk ketika bencana sedang terjadi, petugas turun. Perahu karet keluar, mobil dinas bergerak, Posko dibuka, bantuan dibagikan, pejabat meninjau lokasi. Semua tampak heroic!
Tetapi masyarakat sebenarnya tidak hanya membutuhkan pemerintah yang hebat ketika air sudah setinggi dada. Masyarakat membutuhkan pemerintah yang bekerja ketika air masih berada di hulu.
Pencegahan memang tidak menghasilkan foto yang dramatis. Tidak ada kamera yang tertarik memotret sungai yang berhasil dinormalisasi sebelum banjir. Tidak ada siaran langsung ketika saluran drainase dibersihkan pada hari biasa.
Tetapi justru pekerjaan yang tidak dramatis itulah yang menyelamatkan warga ketika hujan datang. Karena itu, ukuran keberhasilan pemerintah bukan berapa banyak perahu karet yang dikerahkan saat banjir.
Ukuran keberhasilannya adalah berapa banyak warga yang tidak perlu dievakuasi ketika hujan besar datang.
Mengapa masih ada warga korban banjir 2025 yang belum kembali ke rumah atau kehidupan normalnya ketika banjir 2026 sudah datang? Pertanyaan-pertanyaan itu bukan serangan politik. Itu pertanyaan publik.
Sebab jabatan publik bukan hanya hak untuk memimpin ketika keadaan baik-baik saja. Jabatan publik juga merupakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan ketika keadaan buruk terjadi berulang.
Jangan sampai pemerintah menjadi ahli evakuasi, tetapi gagal menjadi ahli pencegahan Padang tidak kekurangan pengalaman menghadapi banjir. Yang kita khawatirkan justru Padang mulai terlalu berpengalaman mengulang banjir yang sama dengan alasan yang berbeda.
Kalau siklus ini terus berlangsung, jangan-jangan yang sedang kita bangun bukan sistem pengendalian banjir, melainkan industri evakuasi. Pemerintah sibuk menyelamatkan warga setelah bencana, sementara akar masalahnya berjalan santai menuju bencana berikutnya.
Kalau hampir setahun kemudian banjir kembali datang sementara sebagian korban lama masih belum pulang, maka pemerintah harus berani bercermin.
Sebab banjir Oktober 2026 bukan hanya membawa air. Ia membawa pertanyaan. Dan pertanyaan itu jauh lebih sulit dikeringkan daripada genangan di jalan:
Banjir sudah datang lagi. Pengungsi 2025 belum semuanya pulang. Sungai masih harus dinormalisasi. Drainase masih harus dibenahi. Lalu, sebelas bulan terakhir sebenarnya pemerintah sedang menyelesaikan apa?
Kalau jawabannya masih berupa “koordinasi”, mungkin masyarakat perlu mengingatkan:
banjir tidak pernah menunggu koordinasi selesai.
Air hanya menunggu hujan dan hujan, seperti diketahui, tidak pernah membaca surat disposisi wali kota.
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News Khazminang.id. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
