Bukittinggi, Khazminang.id — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus mendorong penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui perluasan legalitas usaha, sertifikasi halal, serta akses permodalan. Langkah ini dinilai penting agar ratusan ribu pelaku UMKM mampu bertahan menghadapi tekanan ekonomi sekaligus mengembangkan usahanya.
Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah mengatakan, sekitar 740 ribu UMKM di Sumatera Barat memiliki peran besar dalam menggerakkan perekonomian daerah. Sektor ini bukan hanya menjadi sumber penghasilan pelaku usaha, tetapi juga menopang kehidupan jutaan anggota keluarga yang bergantung pada aktivitas ekonomi tersebut.
Hal itu disampaikan Mahyeldi saat mendampingi Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) RI, Helvi Yuni Moraza, dalam Festival Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro di Balairung Rumah Dinas Wali Kota Bukittinggi, Jumat (9/10/2026).
Kegiatan tersebut juga diisi dengan penyerahan fasilitasi kemudahan berusaha kepada sejumlah UMKM penerima manfaat.
Menurut Mahyeldi, besarnya jumlah UMKM di Sumbar membuat sektor ini harus menjadi perhatian serius pemerintah, terutama setelah daerah tersebut menghadapi berbagai bencana alam dan tekanan ekonomi.
“Kalau satu UMKM melibatkan satu keluarga dengan lima orang, saya kira hampir empat juta orang bergerak di UMKM. Artinya, sekitar dua pertiga penduduk Sumatera Barat berkaitan dengan sektor ini,” kata Mahyeldi.
Ia menegaskan, pemerintah perlu memastikan pelaku UMKM mendapatkan kemudahan dalam menjalankan usaha, termasuk akses terhadap berbagai fasilitas dan program dukungan pemerintah.
Salah satu langkah yang terus didorong adalah penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas legal pelaku usaha. Mahyeldi menyebut penerbitan NIB di Sumbar pada 2025 telah melampaui 3.000, sedangkan hingga triwulan III 2026 jumlahnya mendekati 2.000.
“NIB ini KTP-nya usaha. Karena itu, kami mendorong pelaku UMKM segera mengurus legalitasnya agar memiliki akses lebih luas terhadap berbagai fasilitas dan dukungan pemerintah,” ujarnya.
Sertifikasi Halal dan Akses Kredit Jadi Perhatian
Selain legalitas, Mahyeldi menekankan pentingnya sertifikasi halal dan kemudahan memperoleh pembiayaan. Menurutnya, ketiga aspek tersebut harus berjalan beriringan agar UMKM memiliki fondasi usaha yang lebih kuat dan mampu memperluas pasar.
Ia mengungkapkan, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Sumbar pada 2025 hampir mencapai Rp8 triliun. Sementara itu, pada 2026, penyalurannya telah mendekati Rp6,5 triliun. Pemerintah berharap angka tersebut terus meningkat hingga akhir tahun.
“Legalitas usaha, sertifikasi halal, dan dukungan pembiayaan harus berjalan beriringan. Dengan sinergi yang baik, kita berharap UMKM semakin kuat dan mampu menggerakkan perekonomian Sumatera Barat,” katanya.
Mahyeldi juga menilai pengembangan UMKM perlu didukung sektor pariwisata yang menjadi salah satu penggerak ekonomi daerah. Pembenahan kawasan wisata dan peningkatan kenyamanan pengunjung, menurutnya, dapat membuka peluang pasar yang lebih luas bagi produk-produk lokal.
Di sisi lain, persoalan sampah masih menjadi tantangan yang membutuhkan penanganan bersama antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
Melalui festival tersebut, Pemprov Sumbar berkolaborasi dengan Kementerian UMKM serta sejumlah kementerian dan lembaga untuk menyediakan pelayanan terpadu bagi pelaku usaha.
Layanan yang disediakan mencakup pengurusan NIB, perlindungan hak kekayaan intelektual, pendaftaran merek dagang, fasilitasi pembiayaan dengan bunga terjangkau, hingga sertifikasi halal.
Pemprov Sumbar juga mendorong pemanfaatan KUR dan kredit program daerah melalui LKMA Simamak, dengan dukungan subsidi bunga dari APBD Sumbar.
Kementerian UMKM Dorong Pendataan Pelaku Usaha
Sementara itu, Wamen UMKM RI Helvi Yuni Moraza menyoroti besarnya potensi kewirausahaan masyarakat Minangkabau. Menurutnya, tradisi berdagang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Sumatera Barat sehingga pemerintah perlu memperkuat dukungan melalui fasilitas dan akses pengembangan usaha.
“DNA-nya sudah dagang, Pak. Jadi urusan berdagang jangan diajarin. Yang perlu kita lakukan adalah fasilitasi,” kata Helvi.
Ia menjelaskan, salah satu tantangan dalam pengembangan UMKM selama ini adalah pendataan pelaku usaha. Karena itu, Kementerian UMKM menghadirkan SAPA UMKM untuk membantu memastikan pelaku usaha terdata dan dapat mengakses berbagai program pemerintah.
Program tersebut diharapkan membuka akses lebih luas bagi UMKM terhadap pembiayaan, perluasan pasar, sertifikasi, dan perizinan.
“Saya berharap UMKM Sumatera Barat jangan ketinggalan. Kami berharap semua UMKM terdaftar sehingga mendapat fasilitas-fasilitas yang sudah diberikan pemerintah, di antaranya akses permodalan, akses pasar, sertifikasi, dan perizinan,” ujarnya.
Pelaksana Tugas Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM, Reghi Perdana, mengatakan festival ini menjadi wadah pertemuan pelaku usaha dengan pemerintah, lembaga pembiayaan, dan pihak yang memberikan layanan perizinan.
Menurutnya, kolaborasi tersebut diperlukan agar pelaku UMKM lebih mudah memperoleh layanan dan dukungan untuk mengembangkan bisnis.
Kegiatan yang diikuti 800 pengusaha UMKM itu menghadirkan berbagai layanan, mulai dari booth pelayanan dan konsultasi, talkshow edukatif, penyerahan simbolis fasilitasi kemudahan dan perlindungan usaha, pameran produk unggulan Sumbar, hingga pemeriksaan kesehatan gratis.
Reghi mengapresiasi dukungan Pemprov Sumbar, Pemko Bukittinggi, perbankan, lembaga pembiayaan, serta kementerian dan lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan festival tersebut.
Melalui kegiatan ini, pemerintah berharap pelaku UMKM di Sumatera Barat semakin mudah mengurus legalitas, memperoleh pembiayaan, memenuhi standar produk, dan memperluas jangkauan pemasaran sehingga mampu tumbuh lebih kuat dan berdaya saing. (adpsb)
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News Khazminang.id. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
