Padang, Khazminang.id — Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Drs. H. Muhidi, MM mengungkapkan, membayar pajak kendaraan bukan sekadar memenuhi kewajiban sebagai warga negara saja, karena dibalik pajak yang dibayarkan, ada kontribusi masyarakat yang ikut mendukung berbagai kebutuhan pembangunan dan pelayanan di Sumatera Barat.
Hal tersebut diungkapkan Muhidi saat menghadiri kegiatan Gebyar Pajak, Sabtu (3/10/2026) dan mengajak masyarakat melihat pembayaran pajak sebagai bagian dari kepedulian bersama terhadap kemajuan daerah.
Dikatakan, atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD, pihaknya menyampaikan apresiasi kepada Badan Pendapatan Daerah dan seluruh pihak yang telah menyelenggarakan kegiatan tersebut.
Menurut Muhidi, kegiatan seperti Gebyar Pajak memiliki arti penting untuk semakin mendekatkan masyarakat dengan informasi perpajakan sekaligus menumbuhkan kesadaran bersama.
Muhidi menyebut, pajak menjadi salah satu sumber penting yang membantu pemerintah daerah menjalankan pembangunan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Di tengah kebutuhan pembangunan yang terus berkembang, Sumatera Barat membutuhkan dukungan dari seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat kemampuan keuangan daerah,” ujarnya.
Salah satu sumber yang memiliki peran penting adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Penerimaan dari sektor ini menjadi bagian dari Pendapatan Asli Daerah yang kemudian mendukung berbagai kebutuhan pembangunan.
Karena itu, Muhidi berharap kesadaran membayar pajak dapat tumbuh secara perlahan dan menjadi kebiasaan baik di tengah masyarakat.
“Kita tentu ingin masyarakat membayar pajak bukan hanya karena takut terkena sanksi. Lebih dari itu, kita ingin tumbuh kesadaran bahwa membayar pajak merupakan bagian dari tanggung jawab dan kontribusi kita untuk pembangunan daerah,” ujarnya.
Menurut Muhidi, semakin banyak masyarakat yang memenuhi kewajibannya tepat waktu, semakin besar pula ruang yang dimiliki pemerintah daerah untuk mendukung berbagai program yang dibutuhkan masyarakat.
Ia juga melihat pembayaran pajak memiliki kaitan dengan aktivitas ekonomi masyarakat. Infrastruktur yang baik, terutama jalan, akan membantu memperlancar mobilitas, distribusi barang dan kegiatan usaha.
“Dengan demikian, manfaat pajak tidak hanya dirasakan dalam bentuk pembangunan fisik, tetapi juga dapat mendukung aktivitas masyarakat dan dunia usaha,” katanya.
Muhidi menilai, upaya meningkatkan kesadaran pajak perlu dibarengi dengan pelayanan yang semakin mudah.
Masyarakat harus mendapatkan kemudahan ketika ingin memenuhi kewajibannya. Karena itu, berbagai inovasi pelayanan, seperti Samsat keliling, pelayanan di pusat-pusat aktivitas masyarakat serta layanan digital, perlu terus dikembangkan.
“Semakin dekat dan mudah pelayanan, tentu akan semakin membantu masyarakat dalam memenuhi kewajibannya,” katanya.
Selain pelayanan, komunikasi mengenai pajak juga perlu disampaikan dengan cara yang sederhana dan dekat dengan kehidupan masyarakat.
Muhidi mendorong agar edukasi perpajakan tidak hanya dilakukan melalui kegiatan formal, tetapi juga memanfaatkan berbagai ruang komunikasi yang banyak digunakan masyarakat saat ini.
“Media sosial, video pendek, radio, komunitas otomotif, kegiatan masyarakat hingga kolaborasi dengan generasi muda dapat menjadi sarana untuk menyampaikan informasi mengenai pajak dengan cara yang lebih menarik,” ujarnya.
Masyarakat, kata dia, perlu mengetahui secara sederhana kapan pajak harus dibayarkan, bagaimana proses pembayarannya, di mana layanan dapat diakses serta bagaimana pajak tersebut memberikan manfaat bagi daerah.
Karena itu, Muhidi berharap Gebyar Pajak tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi dapat menjadi awal dari gerakan bersama untuk membangun kebiasaan baik dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
“Pesan yang disampaikan melalui kegiatan ini diharapkan terus berlanjut dan menjangkau masyarakat hingga ke nagari dan lingkungan tempat mereka beraktivitas,” ujarnya.
Muhidi juga menilai pengelolaan pajak perlu didukung data yang baik. Pemerintah perlu mengetahui kondisi kendaraan yang terdaftar, tingkat kepatuhan masyarakat serta wilayah yang masih membutuhkan pendekatan dan informasi lebih lanjut.
“Dengan data yang akurat, pelayanan maupun edukasi dapat diberikan secara lebih tepat sesuai kebutuhan masyarakat,” sebutnya
Di sisi lain, Muhidi mengingatkan pentingnya membangun rasa keadilan dalam pelaksanaan kewajiban pajak.
Masyarakat yang telah membayar pajak tepat waktu perlu merasa bahwa kontribusinya dihargai. Sementara bagi masyarakat yang belum memenuhi kewajiban, pendekatan persuasif dan pemberian informasi harus tetap dikedepankan.
Menurutnya, pelayanan yang baik, edukasi yang berkelanjutan dan penerapan aturan secara proporsional dapat berjalan beriringan.
Kepercayaan masyarakat juga perlu dijaga melalui pengelolaan penerimaan pajak yang transparan dan bertanggung jawab. Masyarakat perlu memahami bahwa kontribusi yang mereka berikan menjadi bagian dari upaya bersama dalam membangun daerah.
“Pajak yang dibayarkan masyarakat menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah. Manfaatnya diharapkan kembali kepada masyarakat melalui pembangunan dan pelayanan yang semakin baik,” tutur Muhidi.
DPRD Sumbar, lanjutnya, terus mendorong adanya kolaborasi antara pemerintah daerah, kepolisian, Jasa Raharja, pemerintah kabupaten dan kota, pemerintah nagari, dunia usaha, komunitas, media serta masyarakat dalam membangun kesadaran perpajakan.
Bagi Muhidi, membayar pajak pada akhirnya bukan hanya tentang angka penerimaan. Lebih dari itu, ada semangat kebersamaan untuk menjaga keberlanjutan pembangunan dan menghadirkan pelayanan yang semakin baik bagi masyarakat.
“Mari kita jadikan kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor sebagai kebiasaan baik yang tumbuh dari kesadaran. Semoga semakin banyak masyarakat yang sadar, semakin mudah masyarakat memenuhi kewajibannya, dan semakin kuat kemampuan Sumatera Barat dalam membiayai pembangunan,” pungkasnya. (*)
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News Khazminang.id. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
