Scroll untuk baca artikel
Banner Harian Khazanah
HukumPilihan Redaksi

Kekerasan Berbasis Gender Terus Meningkat, NPWCC Datangi DPRD Sumatera Barat

×

Kekerasan Berbasis Gender Terus Meningkat, NPWCC Datangi DPRD Sumatera Barat

Sebarkan artikel ini
Ketua DPRD Sumbar Muhidi saat menerima kedatangan Nurani Perempuan Women's Crisis Center (NPWCC)

Padang, Khazminang.id – Untuk menekan kasus terjadinya secara berulang sekaligus memastikan penanganan dan pemulihan korban kekerasan berbasis gender terjadi secara komprehensif, Nurani Perempuan Women’s Crisis Center (NPWCC) mendatangi DPRD Provinsi Sumatera Barat. 

Kedatangan NPWCC Sumatera Barat itu, diterima Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi dihadiri stakeholder terkait di ruang khusus II DPRD Sumbar, Senin (13/1). 

Iklan
Scroll Untuk Baca Artikel

Dalam pertemuan tersebut dibahas optimalisasi penanganan dan pemulihan korban kekerasan berbasis gender di Sumatera Barat. 

Pasalnya, NPWCC Sumatera Barat sangat menaruh perhatian besar terhadap  penghapusan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan, karena kasus kekerasan berbasis gender terus meningkat. 

Seperti disampaikan Direktur NPWCC Sumatera Barat, Rahmi Meri Yenti, Nurani Perempuan sejak Juli 2024 rutin melakukan pertemuan dengan stakeholder yang terdiri dari pemerintah, aparat penegak hukum, akademisi dan organisasi masyarakat sipil dalam rangka memastikan penanganan dan pemulihan korban kekerasan berbasis gender terjadi secara komprehensif.

Dikatakan, berdasarkan data Nurani Perempuan sejak 2015-2023 ada sebanyak 952 kasus kekerasan berbasis gender yang dilaporkan. 

Baca Juga:  Wakil Ketua DPRD Sumbar: Target Pendapatan yang Disepakati dalam Perubahan KUA-PPAS Tahun 2025 Masih Bersifat Tentatif

Pelaporan kasus kekerasan berbasis gender terus meningkat, sedangkan penangan dan pemulihan belum terjadi secara komprehensif sehingga rentan terjadinya keberulangan kekerasan pada korban.

Menurut Meri, berbagai hambatan dan tantangan dalam penanganan dan pemulihan korban kekerasan berbasis gender tantangan terbesarnya adalah ketersediaan anggaran penanganan dan pemulihan korban kekerasan berbasis gender.

Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD Sumbar, Muhidi mengajak kepada semua pihak untuk meningkatkan pengawasan terhadap anak dan secara pribadi mengaku sangat peduli dengan permasalahan yang disampaikan NPWCC Sumatera Barat. 

“Apa yang disampaikan NPWCC Sumbar tadi, perlu ditindaklanjuti dengan terlebih dahulu mengetahui akar permasalahannya,” tukas Muhidi. (*) 

Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News Khazminang.id. Klik tanda bintang untuk mengikuti.