|
| Zubardi Koto Dt Angkat Dirajo saat bersama Bupati Tanah Datar Eka Putra. |
Padang, Khazminang.id--Kendati UU No. 32 tahun 2004 seolah memunculkan kecenderungan “eksekutive heavy”, dimana terlihat dari berkurangnya otoritas yang dimiliki oleh DPRD, termasuk dalam hal fungsi kontrol terhadap pemerintah daerah, terlebih kepala daerah merupakan hasil dari pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung, namun hal itu tak mengurangi minat Zubardi Koto Dt Angkat Dirajo untuk menjadi “penyambung lidah” rakyat di lembaga legislatif tersebut.
Bahkan Sekretaris Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Kecamatan Kuranji Kota Padang periode 2020 – 2025 ini telah menyiapkan berbagai agenda bila Allah Azza Wa Jalla melapangkan jalan padanya untuk bisa duduk dan berjuang untuk rakyat di DPRD Provinsi Sumbar melalui partai politik (parpol) berlambang mercy, Demokrat.
Zubardi Koto pun tak menampik bahwa saat ini keberhasilan DPRD dalam mengakomodasi kepentingan rakyat dalam bentuk regulasi masih jauh dari harapan masyarakat, karena masih banyak anggota DPRD yang lebih mementingkan kepentingan pribadi dan kepentingan partai daripada kepentingan rakyat secara umum.
Karena itulah kata Ketua Harian PPSKS Kota Padang ini, ke depan pandang tersebut akan dicoba dirobahnya dan digunakan benar-benar untuk memperjuangkan kepentingan rakyat
Secara pribadi ia mengaku akan berupaya memperbaiki hubungan relasi dengan rakyat sebagai konstituennya.
“Sebagai wakil rakyat yang dipilih secara demokratis, sepantasnya jika anggota DPRD lebih memperjuangkan kepentingan rakyatnya daripada kepentingan partai dan dirinya. Setidaknya
memperjuangkan aspirasi politik dengan melakukan komunikasi politik dengan rakyat yang memilihnya. Atau paling tidak, anggota DPRD memperjuangkan aspirasi masyarakat seperti yang selalu mereka janjikan pada saat kampanye,” kata Zubardi Koto pada Khazanah/Khazminang.id, Sabtu 11 Maret 2023.
Zubardi mengatakan, bila rakyat memberikan kesempatan padanya untuk menjadi anggota DPRD, maka sudah seharusnya pula ia mampu memelihara komunikasi dengan rakyat dan mentranformasikan berbagai aspirasi masyarakat ke dalam berbagai kebijakan, seperti pengembangan ekonomi, dalam hal ini seperti peningkatan penghasilan pertanian, dengan menghadirkan irigasi yang baik dan lancar.
Disamping itu kata Zubardi menambahkan, juga menyediakan pupuk subsidi, bibit unggul dan persedian obat-obatan pertanian yang mudah didapat serta tak lupa menyiapkan penyuluh pertanian yang senantiasa mau bekerja memberikan bimbingan pada kelompok tani. (Febriansyah Fahlevi)
