×

Iklan


YLBHI: Revisi UU ITE Belum Jadi Kabar Baik, Tak Cukup Jamin Kebebasan Berpendapat

16 Feb 2021 | 15:01:11 WIB Last Updated 2021-02-16T15:01:11+00:00
    Share
iklan
YLBHI: Revisi UU ITE Belum Jadi Kabar Baik, Tak Cukup Jamin Kebebasan Berpendapat
Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati. IST

´╗┐Jakarta, Khazminang.id-- Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati merespon rencana revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Asfinawati mengatakan revisi UU ITE memang diperlukan. Namun merevisi UU saja tak cukup untuk menjamin kebebasan berpendapat di muka umum.

"Tapi ini belum jadi kabar baik, baru sebagian saja, kita juga perlu melihat revisinya sampai mana," kata Asfinawati dilansir CNNIndonesia.com, Selasa (16/2).

    Asfinawati menekankan, banyak pasal dalam UU ITE yang semestinya dihapuskan. Pertama, pasal 27 ayat (3) yang dianggap multitafsir.

    "Kalau KUHP kan jelas model pasalnya itu 'barang siapa menghina orang lain', tapi UU ITE itu 'Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik', akhirnya jadi multitafsir," jelasnya.

    Kemudian ada Pasal 28 (2) tentang Ujaran Kebencian, Pasal 29 tentang Ancaman Kekerasan, serta pasal karet bermasalah lainnya. Ia mengatakan revisi UU ITE tersebut harus sampai pada pasal-pasal bermasalah.

    "Makanya perlu kita lihat itu revisinya ini sampai mana," katanya.

    Menurutnya, revisi UU ITE juga hanya akan memberikan kebebasan berpendapat di media sosial. Namun penyampaian pendapat di muka umum seperti demonstrasi tetap menghadapi ancaman kriminalisasi meski UU ITE telah direvisi.

    "Kritik lebih bebas di digital ya, itu kalau revisinya tepat. Tapi kriminalisasi karena menyuarakan pendapat di muka umum atau demonstrasi, tidak," ucap Asfinawati.

    Hal tersebut dikarenakan menurut data YLBHI, serangan kebebasan berpendapat bukan hanya disebabkan oleh UU ITE, melainkan juga dari Surat Telegram (ST) Kapolri.

    Ia merujuk pada ST/1100/IV/HUK.7.1/2020 terkait penanganan kejahatan di ruang siber selama pandemi Covid-19. Telegram tersebut dianggap mengancam kebebasan bersuara karena berpotensi munculnya kriminalisasi saat mengkritik presiden atau pemerintah.

    "Presiden mudah ini, tinggal perintahkan saja [cabut]," pinta Asfina.

    "Jadi ada banyak perubahan yang harus dilakukan supaya tidak ada kriminalisasi terhadap kebebasan berpendapat," imbuhnya.

    Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan pemerintah sedang mendiskusikan untuk merevisi UU ITE. Tak berselang lama, Presiden Joko Widodo juga menyinggung peluang mengubah pasal karet dalam UU ITE.

    "Kalau implementasinya menimbulkan rasa ketidakadilan, maka UU ini perlu direvisi. Hapus pasal-pasal karet yang multitafsir, yang mudah diinterpretasikan secara sepihak," tutur Jokowi. (han/cnn)